Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi, Sudut Pandang Ilmu Komunikasi

AHMAD RIFQI FAJRI
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya
Konten dari Pengguna
20 Maret 2024 9:09 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari AHMAD RIFQI FAJRI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Ahmad Rifqi F - Sudut pandang Ilmu komunikasi terhadap Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi
https://pixabay.com/id/photos/teknologi-komunikasi-gdpr-3253749/
Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi informasi (TI) menjadi semakin penting. Terutama ketika kita melihat bagaimana TI telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk komunikasi. Dalam konteks ini, ilmu komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam membahas implikasi hukum dan kebijakan terkait TI.
ADVERTISEMENT
Teknologi informasi telah merevolusi cara manusia berkomunikasi. Dari surat pos hingga telepon, dan dari email hingga media sosial, TI telah membuka pintu untuk koneksi global yang cepat dan mudah. Namun, dengan kemajuan ini juga muncul tantangan baru, terutama dalam hal privasi, keamanan, dan etika komunikasi.
Dalam konteks hukum, pertanyaan seputar privasi dan keamanan data menjadi sangat penting. Hukum perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa atau California Consumer Privacy Act (CCPA) di Amerika Serikat mencoba untuk mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh perusahaan dan organisasi.
Hal ini juga relevan dalam konteks ilmu komunikasi karena data yang dikumpulkan melalui interaksi online dapat digunakan untuk memahami perilaku komunikasi manusia.
ADVERTISEMENT
Selain itu, isu-isu seperti kejahatan dunia maya, cyberbullying, dan pelanggaran hak cipta juga menjadi perhatian dalam hukum TI. Ilmu komunikasi dapat menyumbangkan perspektifnya dalam memahami bagaimana konten digital dapat memengaruhi opini publik, serta bagaimana regulasi dan hukum dapat mempengaruhi aliran informasi di masyarakat.
Di sisi kebijakan, penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan inovasi dan pertumbuhan dalam TI sambil melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara luas. Hal ini mencakup pembuatan kebijakan tentang akses internet, net neutrality, dan perlindungan konsumen dalam lingkungan digital.
Dalam konteks ilmu komunikasi, kebijakan seperti net neutrality memainkan peran penting dalam menjaga akses yang adil dan setara terhadap informasi dan media, yang merupakan prinsip fundamental dalam komunikasi demokratis.
ADVERTISEMENT
hukum dan kebijakan teknologi informasi memiliki dampak yang luas dalam bidang ilmu komunikasi. Dengan memahami implikasi hukum dan kebijakan terkait TI, kita dapat lebih baik memahami perubahan dalam dinamika komunikasi modern. Melalui kerjasama antara ahli hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi ilmu komunikasi, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam era digital yang terus berkembang pesat.
Ahmad Rifqi Fajri, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya