Dualisme Kepemimpinan PMI dalam Perspektif Komunikasi Organisasi

Ilustrasi Komunikasi organisasi Organisasi. (Sumber: Freepik.com)

Konflik kepemimpinan sepertinya menjadi hal yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Memahami dinamika pucuk kepemimpinan sebagai pusat dari setiap kordinasi di organisasi merupakan hal yang menarik untuk di telaah lebih dalam, apalagi menyangkut dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan di organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono menjadi magnet perhatian bagi khalayak ramai, apalagi hal tersebut sarat akan pertanyaan besar tentang efektivitas komunikasi organisasi di tubuh PMI.

Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum PMI dalam munas yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta pada Minggu 08 Desember 2024. Namun di hari yang sama, Munas tandingan juga berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI. Dualisme kepemimpinan ini berlanjut panjang, hingga Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian dengan alasan legalitas dan pengkhianatan organisasi.

Munculnya klaim kepemimpinan dari Agung Laksono pada dasarnya menciptakan situasi yang membingungkan, baik bagi anggota internal PMI maupun masyarakat luas. Dualisme ini mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem komunikasi dan pengambilan keputusan di organisasi tersebut.

Fenomena dualisme kepemimpinan bukanlah hal baru di Indonesia. Contoh serupa pernah terjadi pada organisasi skala nasional seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dalam kasus KONI, dualisme kepemimpinan baik di pusat ataupun daerah sering kali mempengaruhi koordinasi kegiatan olahraga nasional, menyebabkan ketidakefisienan dalam program-program yang dijalankan.

Apalagi Ketika berbicara tentang partai politik, sebagai contoh pada tahun 1996 adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Suryadi. Bahkan dualisme yang terjadi menimbulkan konflik yang menelan korban jiwa di tanah air.

Dalam perspektif komunikasi organisasi, dualisme kepemimpinan dapat diartikan sebagai hasil dari komunikasi yang tidak efektif, baik secara vertikal maupun horizontal. Kurangnya transparansi, kegagalan membangun konsensus, dan minimnya saluran komunikasi yang inklusif menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini. Ketika komunikasi tidak dikelola dengan baik, muncul interpretasi yang berbeda atas visi, misi, dan tujuan organisasi, sehingga menciptakan polarisasi di antara para pemimpin dan anggota.

Dualisme kepemimpinan juga dapat merusak budaya organisasi. Dari contoh PMI tadi, konflik ini berpotensi memengaruhi moral anggota, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, dan menghambat pelaksanaan program-program kemanusiaan. Ketika kepemimpinan tidak berada dalam satu suara, keputusan strategis sering kali tertunda, dan sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini berbahaya, terutama bagi organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik seperti PMI.

Untuk meminimalkan dualisme kepemimpinan, penting bagi organisasi untuk memperkuat sistem komunikasi internal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi pendekatan komunikasi yang partisipatif, di mana semua pihak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai tingkatan organisasi, potensi konflik dapat diminimalisir sejak awal. Selain itu, penting bagi organisasi untuk memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan adil, sehingga setiap ketidaksepakatan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Peran pemimpin juga menjadi kunci dalam mengatasi dualisme kepemimpinan ini. Pemimpin organisasi harus mampu menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang inklusif dan transparan. Apabila indikasi dualisme kepemimpinan sekiranya akan terjadi, maka dialog terbuka yang difasilitasi oleh pihak ketiga independen dapat menjadi solusi untuk menemukan kesepakatan bersama.

Selain itu, penting bagi organisasi seperti PMI untuk memiliki struktur yang jelas dan aturan main yang tegas terkait suksesi kepemimpinan. Dengan adanya pedoman yang transparan dan disepakati bersama, dualisme kepemimpinan dapat dicegah sejak awal. Struktur yang solid juga memungkinkan organisasi untuk tetap berjalan dengan efektif meskipun terjadi perbedaan pandangan di antara para pemimpin.

Saat ini kisruh dualisme kepemimpinan PMI sudah meredam usai disahkannya Jusuf Kalla sebagai pimpinan PMI oleh KEMENKUM pada 20 Desember 2024 di Jakarta. Namun fenomena ini memberikan pelajaran penting, terutama dalam hal menjaga komunikasi organisasi yang efektif. Dengan memperkuat sistem komunikasi internal, membangun budaya organisasi yang inklusif, dan menegakkan mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Sejatinya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana komunikasi di dalamnya dikelola untuk mendukung tujuan bersama.