Polemik Tukang Parkir: Solusi Mata Pencaharian atau Penghambat Perekonomian

Ilustrasi tukang parkir. Perannya terkadang tidak diperlukan. Sumber: difoto penulis

Sosok tukang parkir seringkali menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, peran mereka tidak selalu diterima dengan tangan terbuka oleh sebagian orang. Justru eksistensi mereka menimbulkan pertanyaan, apakah tukang parkir merupakan sebuah solusi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan, atau justru malah menghambat potensi berkembangnya perekonomian terutama pada sektor UMKM?

Fenomena Maraknya Tukang Parkir

Bayangkan saja, kemanapun kita pergi, setidaknya ada satu tukang parkir yang menjaga tempat tujuan kita. Keberadaan mereka sering ditemukan di berbagai sudut daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang. Misalnya, ketika kita membeli sebotol minuman di minimarket dengan harga Rp10 ribu, kita diharuskan membayar parkir sebesar Rp2 ribu untuk motor atau Rp3-5 ribu untuk mobil. Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Seringkali tukang parkir juga tidak memiliki karcis atau tanpa memberikan bukti pembayaran yang sah.

Tukang parkir terkadang tidak hanya beroperasi tanpa izin, tetapi mereka juga sering kali menarik biaya parkir yang lebih tinggi dari harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Misalnya, jika tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah untuk satu jam adalah Rp2 ribu, tukang parkir liar bisa meminta hingga dua kali lipatnya. Hal ini tentu saja merugikan pengendara yang tidak tahu-menahu tentang tarif yang sah.

Selain itu, ketidakteraturan dalam pengaturan parkir juga menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Banyak tukang parkir yang tidak memiliki aturan baku dalam menyusun kendaraan, sehingga menambah sesaknya lahan parkir. Bahkan, ada yang menyusun kendaraan secara sembarangan dan berakibat kemacetan di area sekitarnya.

Tukang Parkir Dianggap sebagai Solusi Mata Pencaharian

Bagi sebagian orang, menjadi tukang parkir adalah sebuah solusi nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan ini tidak memerlukan banyak persyaratan, menjadikannya salah satu pilihan yang paling mudah dijangkau bagi mereka yang mencari penghasilan. Meskipun pendapatan yang diperoleh terkadang tidak jelas, pekerjaan ini menjadi wadah bagi mereka yang kesulitan menemukan pekerjaan lain, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Tukang parkir juga menjadi pilihan utama bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan tetap karena tidak memiliki keterampilan teknis tertentu. Misalnya, bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan kantoran atau pegawai, menjadi tukang parkir bisa menjadi pilihan sementara yang dapat memberikan penghasilan yang cukup. Begitu pula bagi mereka yang sudah berusia lanjut atau yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang yang lebih formal, pekerjaan ini menjadi pilihan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga lebih mudah diakses.

Meskipun menjadi solusi sementara, pekerjaan sebagai tukang parkir tentu memiliki tantangan dan ketidakpastian yang besar. Penghasilan harian yang tidak tetap membuat banyak tukang parkir harus pandai-pandai mengatur keuangan. Pada hari-hari tertentu, mereka mungkin tidak mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, di masa-masa tertentu seperti musim liburan atau hari besar, pendapatan mereka bisa meningkat drastis, namun hal ini tidak menjamin kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

Dampak Negatif terhadap Perekonomian Masyarakat

Ilustrasi tukang parkir yang menghalangi jalan. Sumber: difoto penulis

Fenomena tukang parkir tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengendara, tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, baik di tingkat mikro maupun makro. Dampak tersebut tidak hanya mencakup kerugian finansial langsung yang dihadapi pengendara, tetapi juga memperburuk kondisi usaha kecil dan menengah (UKM) serta menghambat potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya bisa diterima oleh pemerintah.

Salah satu dampak langsung yang paling jelas dari keberadaan tukang parkir liar adalah penurunan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Di banyak kota besar, retribusi parkir resmi adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Setiap tempat parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah biasanya dikenakan biaya yang telah ditentukan, dan pendapatan dari sektor ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah dan kebutuhan publik lainnya.

Dampak lain yang sering kali terabaikan adalah dampak terhadap pedagang kecil atau usaha mikro. Tukang parkir yang menguasai ruang parkir di sekitar pusat pertokoan sering kali membuat situasi yang tidak nyaman bagi pengunjung yang ingin berbelanja atau sekadar mampir ke toko kecil. Keberadaan tukang parkir liar yang meminta uang parkir di area yang dekat dengan toko atau usaha kecil dapat menghalangi akses kendaraan ke toko-toko tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengunjung.

Pedagang kecil sering kali mengeluh karena pelanggan yang hendak membeli produk mereka kesulitan untuk menemukan tempat parkir yang aman dan terjangkau. Waktu yang terbuang untuk mencari tempat parkir yang tepat, ditambah dengan ketidakpastian biaya parkir yang harus dibayar, membuat banyak pengunjung memilih untuk berbelanja di tempat lain atau bahkan tidak jadi berkunjung sama sekali.

Selain merugikan pedagang kecil, keberadaan tukang parkir juga memberikan dampak negatif yang cukup signifikan pada wisatawan dan tempat wisata itu sendiri. Ketika tukang parkir menguasai area parkir di sekitar tempat wisata, mereka tidak hanya merugikan pengunjung dengan tarif yang tidak terkontrol, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak ramah bagi wisatawan.

Selain itu, keberadaan tukang parkir juga dapat menurunkan citra suatu tempat wisata di mata pengunjung. Jika tempat wisata dikenal dengan masalah parkir liar dan pungutan yang tidak jelas, pengunjung akan merasa kecewa dengan pengelolaan tempat wisata tersebut. Dampak jangka panjang dari masalah ini adalah penurunan jumlah pengunjung yang berpotensi merugikan industri pariwisata dan perekonomian lokal.

Permasalahan Tukang Parkir akibat Ketidakjelasan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah atau kurang memiliki keterampilan khusus. Namun, meskipun ada berbagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, kenyataannya lapangan pekerjaan yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Sebagai contoh, banyak industri dan lapangan pekerjaan di Indonesia yang lebih mengutamakan pendidikan formal dan keterampilan teknis tertentu. Hal itu menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan khusus kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, pekerjaan informal seperti tukang parkir menjadi salah satu jalan keluar bagi mereka yang terhimpit oleh kurangnya pilihan kerja.

Pemerintah juga sering kali sangat lambat dalam menanggapi dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan. Meskipun ada kesadaran mengenai banyaknya tukang parkir liar dan dampaknya terhadap perekonomian, penanganannya sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Penertiban tukang parkir liar yang dilakukan tidak selalu sistematis, sering kali hanya bersifat reaktif dan tidak diimbangi dengan solusi jangka panjang yang mengarah pada pemberdayaan pekerja.

Rekomendasi atas Permasalahan Tukang Parkir

Untuk mengurangi dampak sosial dari profesi tukang parkir, pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada tukang parkir untuk beralih ke pekerjaan yang lebih terorganisir dan produktif. Misalnya, mereka dapat dilibatkan dalam sistem parkir yang lebih resmi atau diberi kesempatan untuk bekerja di sektor lain yang membutuhkan keterampilan. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan ini akan membantu tukang parkir memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada sistem informal yang seringkali rentan terhadap eksploitasi.

Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan penataan dan pengelolaan ruang parkir yang lebih terorganisir. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperbanyak tempat parkir resmi dan menyediakan fasilitas parkir yang aman di area-area yang banyak dikunjungi orang, seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada parkir liar yang tidak teratur dan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang sah.

Masyarakat juga dapat turut serta dalam menjaga ketertiban dengan melaporkan praktik parkir liar yang terjadi di lingkungan mereka kepada pihak berwenang. Dengan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman, masyarakat bisa membantu mendukung penegakan hukum yang lebih efektif terkait pengelolaan parkir.

Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi dari praktik parkir liar, baik untuk pengendara, pedagang kecil, maupun perekonomian daerah. Ketika masyarakat menyadari bahwa parkir liar dapat mengurangi pendapatan daerah dan menghambat pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mendukung sistem parkir yang terorganisir, serta diharapkan mampu menurunkan minat masyarakat mengambil langkah singkat dengan menjadi tukang parkir.