Ekonomi Digital dan QRIS: Ketika Kita Baru Sadar Pentingnya Sistem Pembayaran
Tulisan dari Rihaadatul Aisya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPerkembangan ekonomi digital sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Membeli makanan, membayar transportasi, mengirim uang kepada teman, hingga membayar berbagai kebutuhan dapat dilakukan hanya melalui ponsel. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan QRIS yang semakin mudah ditemukan dalam transaksi sehari-hari.
Kemudahan tersebut membuat kita jarang memikirkan bagaimana sistem pembayaran sebenarnya bekerja. Selama transaksi berhasil, semuanya terasa biasa saja. Namun, ketika QRIS tidak dapat digunakan, transfer tertunda, atau saldo sudah terpotong tetapi pembayaran belum diterima, kita baru menyadari bahwa ada sistem yang cukup besar di balik transaksi yang terlihat sederhana.
Lalu, siapa sebenarnya yang memastikan sistem pembayaran tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar?
Bukan Sekadar Scan dan Bayar
Dalam materi mengenai peranan Bank Indonesia, salah satu peran BI adalah mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Peran tersebut mencakup pengaturan mekanisme pembayaran, pemetaan risiko, pengembangan sistem untuk mengurangi risiko, pengaturan kliring, hingga pengawasan jasa Sistem Pembayaran Nasional.
Bagi masyarakat, peran tersebut memang tidak selalu terlihat. Ketika melakukan pembayaran melalui QRIS, misalnya, pengguna hanya melihat proses dari layar ponsel. Kita memasukkan nominal, melakukan pembayaran, kemudian menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil.
Padahal, agar proses tersebut dapat berlangsung, terdapat sistem dan berbagai pihak yang bekerja di belakangnya. Peran ini menjadi semakin penting karena penggunaan pembayaran digital di Indonesia terus meningkat.
Bank Indonesia mencatat bahwa sepanjang 2025, transaksi pembayaran digital mencapai 49,76 miliar transaksi dengan nilai sekitar Rp80,77 triliun. Pada periode yang sama, penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) telah mencapai sekitar 96 persen dari volume transaksi pembayaran.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital sudah jauh lebih dari sekadar tren teknologi. Masyarakat semakin menjadikannya sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Pentingnya Sistem yang Jarang Kita Sadari
Menariknya, sistem pembayaran biasanya baru mendapatkan perhatian ketika mengalami gangguan. Ketika transaksi berjalan normal, kita hampir tidak pernah memikirkan bagaimana uang dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya.
Padahal, sistem pembayaran memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Kegagalan sistem pembayaran bahkan dapat menimbulkan risiko yang lebih luas. Karena itu, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin muncul.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi. Di dalamnya terdapat aspek keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen yang juga perlu diperhatikan.
Jika dianalogikan, sistem pembayaran seperti jalan yang digunakan setiap hari. Ketika jalan tersebut lancar, keberadaannya hampir tidak kita sadari. Namun, ketika terjadi gangguan, dampaknya langsung terasa terhadap aktivitas masyarakat.
Kemudahan yang Diikuti Risiko
Perkembangan pembayaran digital tentu memberikan banyak kemudahan. Mahasiswa tidak perlu selalu membawa uang tunai atau mencari ATM untuk melakukan transaksi sederhana. Pelaku usaha juga memiliki lebih banyak pilihan dalam menerima pembayaran dari konsumen.
Namun, kemudahan tersebut juga membuat masyarakat semakin bergantung pada layanan digital. Ketergantungan ini perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko dan cara menggunakan layanan keuangan secara aman.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah literasi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Perbedaan tersebut cukup menarik. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat tinggi, tetapi tingkat pemahaman terhadap layanan keuangan masih lebih rendah.
Menurut kami, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan layanan keuangan belum tentu sama dengan kemampuan memahami risikonya. Seseorang mungkin sudah terbiasa menggunakan mobile banking, dompet digital, atau QRIS, tetapi belum tentu mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan transaksi atau bagaimana menjaga keamanan akun.
Ketika Pengguna Mengalami Masalah
Aspek perlindungan konsumen juga menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital.
OJK mencatat bahwa sepanjang 2025 terdapat 536.267 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 56.620 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 21.886 pengaduan berasal dari industri financial technology dan 20.972 berasal dari sektor perbankan.
Data tersebut tidak berarti seluruh pengaduan berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi, bantuan, dan perlindungan dalam menggunakan layanan keuangan masih cukup besar.
Dalam konteks ini, penting juga bagi masyarakat untuk memahami perbedaan peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sementara itu, OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, serta menjalankan fungsi perlindungan konsumen.
Dengan memahami pembagian peran tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga lebih mengetahui ke mana harus mencari informasi atau bantuan ketika menghadapi masalah.
Jangan Hanya Bisa Menggunakan
Menurut kami, perkembangan pembayaran digital merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Teknologi membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis, sehingga banyak aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Namun, perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat. Jangan sampai kemampuan menggunakan teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan memahami risiko yang ada di dalamnya.
Kita mungkin tidak perlu memahami seluruh proses teknis di balik sebuah transaksi. Tetapi, sebagai pengguna, kita perlu mengetahui bahwa setiap pembayaran digital melibatkan sistem, aturan, keamanan, penyedia layanan, dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengaturnya.
Pada akhirnya, pembayaran digital bukan hanya tentang seberapa cepat kita dapat melakukan transaksi. Ada sistem besar yang harus terus dijaga agar transaksi tersebut dapat berlangsung dengan aman dan dapat diandalkan.
Jadi, ketika suatu saat QRIS mengalami gangguan atau transaksi kita tertunda, mungkin kita tidak lagi melihatnya hanya sebagai masalah aplikasi. Kita bisa melihatnya sebagai pengingat bahwa di balik satu transaksi sederhana, terdapat sistem pembayaran yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.