Literasi Keuangan: Akses Keuangan Makin Mudah, Tapi Sudah Paham Risikonya?
Tulisan dari Rihaadatul Aisya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKemudahan mengakses layanan keuangan terus berkembang. Namun, akses yang semakin luas perlu berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko produk keuangan.
Dulu, masyarakat perlu datang langsung ke kantor bank untuk membuka rekening atau melakukan transaksi tertentu. Sekarang, banyak kebutuhan keuangan dapat dilakukan melalui telepon genggam. Masyarakat dapat melakukan pembayaran, transfer, mengajukan pembiayaan, hingga membeli produk investasi melalui layanan digital.
Kemudahan tersebut memberikan banyak manfaat. Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan pertanyaan yang penting: apakah kemudahan akses sudah diikuti dengan pemahaman yang cukup?
Pertanyaan tersebut menjadi menarik jika melihat hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen dengan metode keberlanjutan. Survei tersebut dilakukan terhadap 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 34 provinsi.
Data tersebut menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan lebih tinggi daripada indeks literasi keuangan. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa memahami risikonya. Indeks literasi dan inklusi mengukur aspek yang berbeda. Justru, data tersebut dapat menjadi pengingat bahwa perluasan akses layanan keuangan perlu berjalan bersama dengan peningkatan pemahaman masyarakat.
Akses Keuangan Saja Belum Cukup
Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan layanan keuangan. Seseorang juga perlu memahami karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajibannya sebagai pengguna.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena produk keuangan memiliki karakteristik yang berbeda. Rekening tabungan, asuransi, pembiayaan, dan investasi tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Masing-masing memiliki manfaat, biaya, serta risiko yang perlu dipahami sebelum digunakan.
Sebagai contoh, kemudahan memperoleh pembiayaan melalui layanan digital dapat membantu masyarakat ketika membutuhkan dana. Namun, pengguna tetap perlu memperhatikan biaya, jangka waktu pembayaran, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Hal yang sama berlaku pada investasi. Kemudahan membuka akun dan membeli produk investasi tidak berarti bahwa setiap produk memiliki tingkat risiko yang sama. Masyarakat perlu memahami produk yang dipilih sebelum mengambil keputusan.
Karena itu, inklusi keuangan sebaiknya tidak hanya dilihat dari seberapa mudah masyarakat memperoleh akses. Kemampuan masyarakat dalam memahami produk yang digunakan juga menjadi bagian penting dari perkembangan sektor keuangan.
OJK dan Pentingnya Perlindungan Konsumen
Dalam kondisi tersebut, peran OJK menjadi semakin penting. Berdasarkan materi perkuliahan, OJK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. Ruang lingkupnya mencakup antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Secara resmi, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi. OJK juga menjalankan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai sektor jasa keuangan serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.
Peran tersebut menjadi semakin relevan ketika masyarakat dapat memperoleh berbagai produk keuangan melalui perangkat digital. Informasi mengenai suatu produk harus dapat dipahami oleh konsumen sebelum mereka mengambil keputusan.
Perlindungan konsumen bukan berarti menghilangkan seluruh risiko dari kegiatan keuangan. Risiko tetap dapat muncul dalam penggunaan berbagai produk. Namun, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum menggunakan suatu layanan.
Dengan demikian, edukasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperluas akses keuangan. Masyarakat membutuhkan akses yang mudah, tetapi mereka juga membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan akses tersebut secara tepat.
Bank Indonesia dan Sistem Pembayaran yang Terus Berkembang
Perubahan sektor keuangan juga terlihat dari perkembangan sistem pembayaran. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital. Kondisi tersebut membuat keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran menjadi semakin penting.
Materi perkuliahan menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam menjalankan peran tersebut, Bank Indonesia memperhatikan prinsip keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.
Arah pengembangan sistem pembayaran juga terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia menetapkan lima inisiatif utama, yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital. Implementasi BSPI 2030 dilakukan secara bertahap pada periode 2025–2030.
Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 31 Maret 2026 dan mencakup antara lain pengaturan aktivitas dan produk sistem pembayaran, struktur industri, infrastruktur, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta pengawasan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi. Di balik transaksi yang terlihat sederhana, terdapat sistem dan regulasi yang harus terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketahanan sistem pembayaran.
Sistem Keuangan Tidak Hanya Tentang Bank
Pembahasan mengenai literasi keuangan juga tidak dapat dibatasi pada perbankan. Masyarakat saat ini berhadapan dengan berbagai pilihan layanan keuangan.
Materi perkuliahan menjelaskan bahwa lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam menyediakan alternatif pembiayaan, menghimpun dan menyalurkan dana, serta mendukung diversifikasi sistem keuangan. Contohnya adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan kegiatan di pasar modal.
Keberagaman produk memberikan masyarakat lebih banyak pilihan. Namun, setiap produk memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda.
Masyarakat perlu memahami perbedaan tersebut sebelum menggunakan suatu layanan. Pemahaman ini penting agar keputusan keuangan tidak hanya didasarkan pada kemudahan akses atau promosi suatu produk.
Literasi dan Inklusi Perlu Berjalan Bersama
Perluasan akses terhadap layanan keuangan merupakan bagian penting dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses kini dapat menggunakan berbagai layanan untuk menabung, melakukan pembayaran, memperoleh pembiayaan, maupun mengelola investasi.
Namun, akses bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Menurut kami, peningkatan inklusi keuangan perlu berjalan bersama dengan peningkatan literasi keuangan. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui cara menggunakan suatu produk, tetapi juga perlu memahami apa manfaatnya, berapa biayanya, apa risikonya, dan apa kewajibannya.
Tanggung jawab tersebut juga tidak hanya berada pada masyarakat. OJK memiliki peran dalam pengaturan, pengawasan, edukasi, dan perlindungan konsumen. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan kelancaran sistem pembayaran sesuai kewenangannya. Pelaku industri juga perlu memberikan informasi produk secara jelas dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, perkembangan sektor keuangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa mudah masyarakat mengakses layanan keuangan. Perkembangan tersebut juga perlu diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam memahami layanan yang mereka gunakan.
Kemudahan akses akan memberikan manfaat yang lebih besar ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakannya secara bijak.