Efektivitas Komunikasi Massa Pemerintah RI terkait Virus Corona di Indonesia

https://pixabay.com/photos/corona-virus-pandemic-coronavirus-5243213/

Sebagai mahasiswa jurnalistik, menganalisis setiap publikasi yang berasal dari pemerintah RI merupakan hal yang patut. Publikasi tersebut meliputi kebijakan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Publikasi tersebut meliputi kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, kebijakan tentang kampanye prokes, kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan mengenai vaksinasi.

Komunikasi massa diartikan sebagai sebuah proses di mana melibatkan organisasi media yang menyerbarluaskan informasi secara luas. Berdasarkan tulisan Wright, ia menjelaskan secara rinci berkaitan dengan komunikasi massa yang memiliki dampak masif kepada khalayak. Terdapat tiga ciri komunikasi massa dan ketiga ciri tersebut memiliki kesamaan dalam upaya dan proses publikasi tentang kebijakan selama pandemi hingga di situasi pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Pertama, memang diarahkan kepada audiens yang berjumlah/relatif besar. Pemerintah RI membuat upaya publikasi secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bersifat heterogen maupun anonim. Upaya publikasi tersebut melibatkan banyak pihak seperti sumber pemerintah yang diwakili kementerian, organisasi media baik kanal televisi, cetak, radio dan daring.

Dalam model komunikasi massa, kita diperkenalkan model hipodermik yang memang mengincar para audiens yang bersifat pasif. Penayangan di media televisi menjadi pilihan pertama semenjak kasus pertama di bulan Maret tahun 2020. Pemerintah langsung menyebarluaskan provokasi pelaksanaan kampanye 5M dan kabar resmi jumlah kasus penderita virus tersebut secara masif di seluruh televisi nasional. Seiring waktu, juga disebarluaskan melalui kanal radio, media cetak dan daring.

Pandemi telah membuat setiap insan komunikasi turut mengalami dampak virus tersebut, hal ini menciptakan sifat ketergantungan masyarakat atas publikasi yang dilakukan pemerintah RI. Lantas, hal tersebut terlihat dari penggunaan model komunikasi massa yang dipakai oleh pemerintah di negara lainnya. Seperti, penggunaan model dua tahap dan banyak tahap (Multi step flow). Kita masih ingat bagaimana Pemerintah membuat konferensi pers mengenai datangnya wabah ke seluruh masyarakat Indonesia pada Maret tahun 2020. Hasilnya, masyarakat mengalami perubahan perasaan, persepsi sampai berimbas terhadap bidang sosial dan ekonomi secara cepat.

Selanjutnya dari segi pesan yang disebarkan secara dan untuk umum, pemerintah memakai dua model komunikasi massa, dalam model dua tahap pemerintah Indonesia menggunakan kalangan profesional medis seperti dokter Reisa, politikus yang memiliki banyak pengikut hingga para pengaruh di sosial media. Mereka turut serta menyampaikan pesan ke para pengikutnya untuk menjalankan aturan 5M dan provokasi untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19. Model banyak tahap dapat terlihat dari tiap pola yang terdapat di dalam narasi pemberitaan pers. Pemberitaan tersebut seakan menggiring opini masyarakat hanya untuk mempercayai sumber yang berasal dari dan yang mewakili pemerintah. Seperti dalam situasi pandemi yang mencapai angka tertinggi dan terendah, mereka melakukannya secara bertahap dan situasional. Contohnya saat pemerintah mengumumkan aturan PPKM Jawa-Bali yang berimbas terhadap ekonomi disertai dengan datangnya stok vaksin dari luar negeri yang dianggap sebagai solusi penanganan covid-19.

Hal tersebut seakan seperti menunjukan citra pemerintah yang juga berupaya keras menangani pandemi melalui publikasi media massa. Kita pun dibuat menunggu pengumuman resmi yang disampaikan oleh seorang presiden, layaknya masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintah serta mendapatkan perasaan puas terhadap kinerja pemerintahan. Setelah informasi disampaikan memakai dua model komunikasi ini, terlihat jelas target pemerintah untuk mencapai sebanyak mungkin audiens secara serempak yang sifatnya situasional namun tujuan tersebut bersifat mutlak.

Apakah Efektif?

Dalam situasi dan kondisi pemulihan akibat Pandemi Covid-19, negara melalui kementerian bersama-sama menggunakan organisasi media di banyak kanal agar tujuan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan, terlihat di sini pemerintah menjalankan komunikasi massa yang efektif. Pemerintah menjadi komunikator besar dan berpengaruh melalui segenap organisasi media yang kompleks. Walaupun setiap kebijakan yang dalam publikasinya ke khalayak membutuhkan banyak proses dan umpan balik dari masyarakat, tak berati apa yang dilakukan pemerintah bersifat sia-sia. Seperti saat ini, di mana masyarakat dapat menerima bahkan akrab dengan pandemi dan upaya komunikasi massa yang dilakukan pemerintah RI.