Bjorka dan Keamanan Siber: Pelajaran Berharga bagi Pemerintah

Ilustrasi kebocoran data NPWP. (foto: dokumen penulis)

Sebanyak 6 juta data NPWP dilaporkan telah diretas oleh Bjorka dan dijual di dark web dengan harga Rp 150 juta. Data-data tersebut termasuk milik para pejabat publik seperti presiden Jokowi dan keluarganya serta jajaran menteri. Hal ini tentu menjadi pelajaran penting bagi para pejabat pemerintah dalam menangani keamanan siber di Indonesia.

Baru-baru ini warga Indonesia kembali dihebohkan oleh aksi yang dilakukan seorang hacker dengan akun anonim Bjorka. Kali ini, ia mengklaim telah meretas sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjualnya di dark web dengan harga 150 juta. Dari 6 juta data yang diretas, sebanyak 25 sampel data penting telah tersebar dan di antaranya termasuk milik para pejabat publik seperti Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bjorka merupakan hacker yang telah melakukan tindakan serupa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada rentang tahun 2021 hingga 2022, Bjorka telah melakukan berbagai aksi peretasan, mulai dari membocorkan data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card prabayar, data Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjual data pribadi Peduli Lindungi, membocorkan data paspor warga Indonesia, hingga data BPJS Ketenagakerjaan.

Belum diketahui secara pasti apa motif dari hacker Bjorka yang kembali meretas sistem di Indonesia. Terlebih lagi hingga saat ini, identitas asli hacker tersebut masih belum diketahui dengan pasti, memungkinkan dia untuk leluasa masuk ke sistem internet di Indonesia. Situasi ini menjadi permasalahan yang serius. Pasalnya, apabila data NPWP sampai tersebar, maka bisa disalahgunakan untuk berbagai tindak kriminal yang sangat merugikan jutaan warga negara Indonesia. Lantas sejauh mana keamanan data warga Indonesia dijamin?

Aksi Bjorka dalam meretas dan menyebarkan data-data penting semakin meningkatkan keraguan publik terhadap kinerja pemerintah dalam melindungi informasi rahasia negara. Peristiwa tersebut juga seolah-olah mengingatkan sekaligus menyuarakan sindiran tajam kepada pemerintah akan kelemahan mendasar pada sistem keamanan siber di Indonesia. Padahal, serangan siber yang semakin canggih membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo.

Dikutip pada laman Mediaasuransinews.co.id, Bambang Soesatyo menanggapi aksi terbaru peretas Bjorka yang diduga membocorkan enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Beliau meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera merespons kebocoran data ini dengan serius.

“Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkeu beserta jajarannya untuk dapat menyampaikan data-data yang diretas oleh Bjorka, dan selanjutnya bersama tim teknologi informasi (TI) Kemenkeu dapat menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya yang dikutip Senin, 23 September 2024.

Menurutnya langkah ini penting agar masyarakat tidak panik akibat informasi yang bocor. Selain itu, Bambang menilai, kebocoran data ini menunjukkan adanya kelalaian di pihak pemerintah dalam menjaga keamanan siber. Ia menekankan pentingnya peningkatan keamanan data pribadi di Indonesia.

“Pemerintah perlu lebih serius menangani kasus peretasan dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat, dikarenakan kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan,” tegas Bambang.

Serangkaian aksi peretasan data yang dilakukan Bjorka menambah daftar panjang terkait serangan siber terhadap data penting negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penegasan terkait perlindungan data di Indonesia yang harus segera diperbaiki untuk menghadapi ancaman serupa dimasa yang akan datang. Pelaksanaan kinerja kerja yang sesuai standar seperti pengawasan secara ketat terhadap semua perangkat yang memiliki akses ke server, memblokir akses yang dirasa kurang aman dan mencatat akses log secara rinci juga perlu diperhatikan, sehingga nantinya jika terjadi kebocoran maka akan lebih mudah dideteksi.