3 Tuntutan Generasi Muda Demokrat pada Victor Laiskodat

7 Agustus 2017 13:16 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Victor Laiskodat (Foto: Antara/Prasetyo Utomo)
zoom-in-whitePerbesar
Victor Laiskodat (Foto: Antara/Prasetyo Utomo)
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Generasi Muda Demokrat (GMD), Lucky P. Sastrawiria, melaporkan politisi Partai Nasdem, Viktor Laiskodat, ke Bareskrim Mabes Polri, atas dugaan ujaran kebencian dan fitnah serta dugaan tindakan memecah belah persatuan bangsa. Ada 3 tuntutan Generasi Muda Demokrat terkait kasus ini.
ADVERTISEMENT
"Pertama adalah Pak Victor dan Partai NasDem harus meminta maaf kepada seluruh kader partai Demokrat di seluruh Indonesia secara terbuka," kata Lucky di kantor Bareskrim Polri, Kompleks Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, (7/8).
Kedua, mereka akan melaporkan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Mereka juga menuntut agar MKD memecat Victor atas tindakan provokasinya tersebut.
"Ketiga adalah melaporkan kepada Polri agar laporan kita ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena kita adalah negara hukum," katanya.
Ketua umum GMD Lucky P. Sastrawiria (Foto: Aria Pradana/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua umum GMD Lucky P. Sastrawiria (Foto: Aria Pradana/kumparan)
Dalam laporannya ke Bareskrim Polri, GMD membawa barang bukti berupa rekaman pidato Victor Laiskodat. Selain itu, ada juga barang bukti beberapa cuplikan dari media yang mengatakan bahwa hasil pidato tersebut memfitnah beberapa partai, salah satunya partai Demokrat.
ADVERTISEMENT
Lucky juga menambahkan, meski nantinya Victor meminta maaf, proses hukum tetap harus berjalan.
"Proses hukum tetap berjalan, karena pernyataan permintaan maaf tentunya kami sebagai sesama insan di politik mempunyai etika, artinya hal ini juga kita wajib memaafkan," terangnya.
Partai Demokrat menurut Lucky sangat tersinggung dengan pernyataan dari Viktor Laiskodat yang mengatakan Partai Demokrat dituduh untuk membuat negara khilafah dan intoleran.
"(Dituduh) Membuat negara Islam khilafah, mengharuskan salat dan lain sebagainya. Padahal kita tidak ada," jelasnya.
GMD juga menjelaskan, selama sepuluh tahun SBY berkuasa, Partai Demokrat dan SBY tidak pernah berusaha mengubah konstitusi negara dan juga dasar negara Pancasila menjadi negara khilafah.
"Mungkin kalau mau, dari dulu sudah dilakukan. Jadi jelas ini suatu fitnah buat partai Demokrat dan juga kepada SBY," kata anggota GMD yang lain.
ADVERTISEMENT