Bawaslu Sebut Pemilu 1955 Terbaik, Harap Demokrasi Saat Ini Jadi Lebih Beradab
PerbesarAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono berharap demokrasi di Indonesia semakin beradab seiring peringatan hari lahir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan pada 7 November.
Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi semangat baru bagi penyelenggara pemilu untuk menegakkan demokrasi yang lebih baik.
Totok mengatakan, penetapan hari lahir KPU yang mengambil spirit dari penyelenggaraan Pemilu 1955 diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat pemilu pertama di Indonesia tersebut.
“Namun pada titik tertentu, tentu kami sangat bahagia di hari ini, tanggal 7 November ini. KPU luar biasa karena tagline-nya ‘Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi’. Tentu dinamika untuk memilih tidak main-main, apalagi mengambil spiritnya adalah Keputusan Presiden tahun ’53 mengawal Pemilu tahun ’55 yang menurut literasi adalah pemilu terbaik,” kata Totok saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow Spesial Hari Lahir KPU di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Menurutnya, Pemilu 1955 telah melahirkan pemimpin negara yang memiliki karakter negarawan. Ia berharap semangat penyelenggaraan pemilu tersebut dapat menjadi inspirasi dalam proses demokrasi saat ini.
“Tentu kita berharap hari lahir KPU ini menjadi spirit terbaru, spirit baik untuk menegakkan semangat Pemilu ’55 yang melahirkan pimpinan negara yang berwatak negarawan,” ujarnya.
Totok kemudian berharap peringatan hari lahir KPU dapat menjadi momentum perbaikan demokrasi di Indonesia.
“Dan kita berharap mulai 7 November ini dengan hari lahirnya KPU, demokrasi di republik ini akan menjadi lebih beradab,” tutur Totok.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memiliki pandangan berbeda mengenai anggapan Pemilu 1955 merupakan pemilu terbaik dalam sejarah Indonesia.
“Tadi Mas Totok menyinggung bahwa pemilu terbaik itu pemilu ’55. Saya yakin itu mitos. Saya sangat yakin. Karena cacat-cacatnya kan belum terekam ya. Karena pada waktu itu laporan, pengaduan, kemudian pemberitaan masih serba terbatas sehingga dianggap terbaik karena memang pengamatnya juga tidak ada,” kata Heddy.
Heddy mengatakan, keterbatasan tersebut membuat berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 1955 tidak banyak tercatat. Ia menilai, tidak adanya lembaga pengawasan dan etik pada saat itu turut memengaruhi penilaian terhadap kualitas pemilu tersebut.
“Belum ada Bawaslu, belum ada DKPP. Jadi makanya karena enggak ada yang ngamati, enggak ada yang ngawasi, dianggap terbaik. Dan saya sangat yakin pemilu ke pemilu berikutnya pasti terbaik sambil membuktikan, perbanyak pembuktian-pembuktian yang bisa mematahkan tesisnya. Saya sangat yakin,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah pelaksanaan Pemilu 1955 benar-benar terbebas dari praktik tekanan terhadap pemilih.
“Demokratis? Iya pada waktu itu. Kita kan enggak melihat apakah ada penggiringan-penggiringan rakyat ke kotak suara, apakah ada tekanan ke arah rakyat ke kotak suara. Itu tidak diceritakan saja karena jumlah wartawannya juga masih sedikit,” tutur Heddy.
“Jadi hal semacam itu kadang-kadang yang membuat bias sebuah penelitian. Saya kira di sini banyak ilmuwan. Saya tetap gak yakin dengan tesisnya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Heddy juga menyinggung usia KPU yang telah mencapai 73 tahun, tetapi baru kali ini diperingati secara resmi.
“KPU sudah berusia 73 tahun tapi baru hari ini diperingati. Agak-agak aneh bagi saya karena selama 4 tahun menjadi anggota DKPP baru diundang sekali ulang tahun, tahu-tahu udah 73,” ucap Heddy.
Ia kemudian berkelakar KPU seolah-olah lahir dalam kondisi sudah berusia tua. Namun, ia berharap usia lembaga tersebut justru menjadi modal untuk semakin matang dan bijaksana dalam menyelenggarakan pemilu.
“Lahir langsung tua dan sudah menjelang, kalau umur manusia, menjelang ajal, tapi jangan mati. Kita anggap ini sebagai umur lembaga, lembaga negara, semakin tua justru semakin kuat, minimal semakin bijak, semakin wise dalam hal melaksanakan pemilu kita,” ujar Heddy.
“Nanti kalau semuanya sudah berjalan baik, KPU-nya sudah berjalan baik, tidak diperlukan lagi Bawaslu, Mas Totok pensiun. Tidak diperlukan lagi DKPP,” sambungnya.
Di sisi lain, Heddy menilai pekerjaan KPU tidak serta-merta selesai setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Menurutnya, KPU masih harus menghadapi berbagai persoalan dan gugatan meskipun pemimpin terpilih telah dilantik.
“Dan enaknya menjadi anggota KPU itu meskipun pemilunya sudah selesai, pekerjaannya enggak selesai-selesai. Bupatinya, walikotanya sudah dilantik, KPU masih disoal terus saja,” ujarnya.
“Ya sampai situ aja, enggak usah sampai yang lain. Nanti masih karena masih dalam proses, pengaduannya masih dalam proses verifikasi di DKPP jadi enggak baik kalau dibicarakan di sini,” tutup Heddy.