Istri Wapres Juga Jadi Korban Fitnah Terkait Pilkada DKI

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Ilustrasi hoax (Foto: Thinkstock)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi hoax (Foto: Thinkstock)

Hoax alias berita palsu saat ini tak hanya membuat resah masyarakat awam, namun juga orang-orang penting di pemerintahan. Kali ini yang menjadi korban adalah Mufidah Kalla, istri wakil presiden RI, Jusuf Kalla.

Hal tersebut bermula ketika akun Twitter @kurawa memposting sebuah foto saat Mufidah Kalla berada dalam sebuah pertemuan. Dalam caption foto yang diunggah, @kurawa menulis 'Memalukan yah istri wapres JK sdh berani terang2an kampanye buat anies sandi.. kalo wapresnya masih diem2' .

Dalam foto yang terlihat, tampak 7 orang, termasuk Mufidah, mengacungkan salam 3 jari, sebuah simbol dukungan untuk salah satu pasangan calon di pilgub DKI Jakarta.

X post embed

Postingan yang diunggah pada 6 April tersebut sudah di-retweet oleh 561 netizen beserta sejumlah komentar. Beberapa komentar netizen menyayangkan tindakan Mufidah yang dianggap memberikan dukungan secara terang-terangan pada salah satu paslon.

Namun postingan foto tersebut dibantah oleh pihak Mufidah. Melalui staf khusus JK, Husain Abdullah, dia menegaskan bahwa foto saat Mufidah mengacungkan salam 3 jari tersebut adalah hasil photoshop.

"Foto asli bu Mufidah tidak mengangkat tangannya," terang Husain kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (7/4).

Foto hoax Mufidah Kalla (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Foto hoax Mufidah Kalla (Foto: Istimewa)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya sudah mengingatkan masyarakat untuk tak melakukan kampanye negatif saat pilkada berlangsung.

"Semua pihak yang ada di Jakarta wajib menunjukkan demokrasi berjalan, setiap masyarakat bebas menentukan pilihannya dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Berkampanye boleh tapi jangan sampai kampanye negatif," ujar Tito 23 Maret lalu.

Polisi juga tak akan segan untuk menindak tegas bagi siapapun yang melakukan tindakan negatif serta pelanggaran selama penyelenggaaan pilkada.

"Kalau nanti ada yang menggunakan cara-cara kekerasan, ilegal, tidak sesuai aturan hukum, bukan saja kita akan lakukan tindakan dari kepolisian, atau Gakumdu dengan UU Pemilu," tegasnya.