Kabaintelkam Usul 6 Mekanisme Cegah Penyalahgunaan Penyadapan ke Komisi III DPR

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suasana rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kabaintelkam Polri soal RUU tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kabaintelkam Polri soal RUU tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Mekanisme tersebut mencakup pembatasan sasaran, perintah tertulis, pencatatan penggunaan sarana, pengawasan, hingga pemberian sanksi.

Dedy menyampaikan usulan tersebut saat memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

“Respons tanggapannya terkait hal itu juga DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy.

Dedy lalu merinci 6 pengendalian itu. Menurut Dedy, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

“Pertama, hal terkait dengan sasaran yang limitatif. Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan, bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamtibmas, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,” ujarnya.

“Yang kedua, larangan tegas. Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Dedy.

Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti dalam raker dengan Komisi III DPR, Senin (16/11/2026). Foto: YouTube/ TVR Parlemen

Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas.

“Yang ketiga, mekanisme didasarkan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan. Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” lanjutnya.

Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat dan tidak boleh diubah maupun dihapus. Pencatatan tersebut juga perlu disertai audit secara berkala.

“Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri,” kata Dedy.

Keenam adalah soal tegasnya sanksi. "Terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2003, kode etik profesi Polri berdasarkan aturan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003,” tuturnya.

Dia menegaskan, pemberian sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota yang melaksanakan penyadapan, tetapi juga pihak yang memberikan perintah untuk melakukan penyadapan secara tidak semestinya.

“Sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah,” tandas Dedy.