Kapolri Sebut Ahrie Sonta Perintahkan Pembubaran Grup WA hingga Hapus Data Penyadapan
PerbesarKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perintah tersebut diduga dilakukan oleh Irjen Ahrie Sonta pada Oktober 2026. Suyudi menjelaskan, grup WhatsApp tersebut sebelumnya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan perintah penyadapan.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” kata Kapolri dalam raker dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data tersebut kemudian memunculkan kecurigaan dari pihak pelapor. Hal itu menjadi salah satu alasan munculnya laporan terkait dugaan tindak pidana tersebut ke Bareskrim Polri.
Suyudi mengatakan, laporan itu disampaikan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Setelah diterima, perkara tersebut kemudian ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Identitas pelapor dalam perkara tersebut, kata Suyudi, dirahasiakan.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” jelasnya.
Suyudi mengungkapkan, dugaan peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” pungkas dia.
Dalam kasus ini, Polri menetapkan 4 orang tersangka. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi juga dijerat dalam kasus dugaan penyadapan tersebut. Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta.