Kronologi Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar ke Presiden: Berawal dari Perintah Listyo Sigit
PerbesarKapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dalam paparannya, Suyudi mengungkap dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Aktivitas itu diduga dilakukan melalui perintah lisan maupun grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Kasus ini kemudian mencuat setelah adanya dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Berikut kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal berdasarkan paparan Suyudi:
5 Desember 2024
Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
Dalam periode tersebut, Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Pol Slamet Uliandi. Perintah itu disebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Eko kemudian diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
7 Oktober 2025
Setelah masa jabatan Eko berakhir, posisi Plt Kabagmon dijabat oleh Irjen Pol Ahrie Sonta mulai 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal Listyo Sigit. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa disertai permohonan ke penyidik.
Suyudi menjelaskan, dalam perkara ini, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit melalui Irjen Slamet, kemudian diteruskan kepada Irjen Eko dan Irjen Ahrie.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.
Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya dua jalur provisioning atau proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan.
Jalur pertama merupakan jalur resmi yang dilakukan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat.
Sementara itu, jalur kedua merupakan jalur internal atau jalur atensi. Jalur ini diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal Listyo Sigit. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Dengan demikian, aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilakukan melalui jalur resmi.
Sepanjang 2025 Hingga Oktober 2026
Dalam kurun waktu tersebut, dugaan aktivitas penyadapan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan data.
Pada tahap provisioning, tim TSU diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Selanjutnya, penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Hasil penyadapan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon Slamet Uliandi hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Suyudi.
Awal Oktober 2026
Pada Oktober 2026, dugaan penyimpangan dalam aktivitas penyadapan tersebut mulai terungkap setelah Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX," kata Suyudi.
Ahrie juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX. Penghapusan tersebut disebut dilakukan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
"Data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkap Suyudi.
Suyudi mengatakan, perintah pembubaran grup dan penghapusan data itu menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya menjadi dasar pelaporan perkara.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," kata Suyudi.
30 Oktober 2026
Peristiwa dugaan penyadapan ilegal tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan meliputi penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
31 Oktober 2026
Dilakukan interview terhadap 6 saksi dan 4 ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.
1 November 2026
Perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan enam saksi, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara penetapan tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi yang dilanjutkan dengan penangkapan Ahrie Sonta.
2 November 2026
Dilakukan penahanan AS dan pemeriksaan terhadap EH.
3 November 2026
Dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Eko Hadi, dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
4 November 2026
Dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Listyo Sigit serta pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak provider dan vendor.
5 November 2026
Dilakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rumah Listyo Sigit juga digeledah di hari yang sama. Pada hari tersebut Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka.
Keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan.
Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon Ahrie Sonta. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.
Sementara itu, Slamet Uliandi diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Slamet juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada LSP, baik berupa laporan harian maupun laporan analisis.
Adapun Eko diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet yang disebut berasal dari Listyo, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sedangkan Ahrie diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, serta memerintahkan TK melakukan surveillance. AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.
6 November 2026
Dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pemeriksaan terhadap enam saksi personel bagian monitoring.
7 November 2026
Tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi diperiksa.
8 November 2026
Dilakukan analis dan evaluasi perkara.
9 November 2026
Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BM dan F, serta 3 saksi lainnya.
10 November 2026
Dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dan tersangka Listyo Sigit.
Di hari yang sama, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11). Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam putusan sidang, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b terkait etika kelembagaan.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela. Selain itu, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Meski demikian, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
11 November 2026
Irjen Slamet Uliandi diperiksa sebagai tersangka, dan dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri.
Sementara itu, berdasarkan paparan Suyudi, masa penahanan Listyo tercantum hingga 23 November 2026, Eko hingga 22 November 2026, dan Ahrie hingga 21 November 2026.
"Masa penahanan yang dicantumkan masing-masing adalah LSP sampai dengan 23 November 2026, EH sampai dengan 22 November 2026, dan AS sampai dengan 21 November 2026," ujar Suyudi.
"Sementara itu, pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah," tambahnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Sebanyak 28 saksi tersebut terdiri dari 24 personel internal Polri, tiga saksi dari provider telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Adapun enam ahli yang diperiksa terdiri dari dua ahli ITE dan empat ahli pidana.
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Polri Selidiki Dugaan Pidana Makar
Selain perkara penyadapan ilegal, Suyudi mengungkapkan Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.
Menurutnya, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," ujarnya.
Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar.
Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan perkara.