Menkes Targetkan Seluruh Faskes Terdampak Bencana di Sumatra Pulih pada 2027

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan saat wawancara khusus dengan Reuters di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan saat wawancara khusus dengan Reuters di kantornya, Jakarta, Senin (5/10/2026). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pulih seperti sedia kala pada 2027.

Kata Budi, pemulihan fasilitas kesehatan dilakukan secara bertahap setelah banjir dan longsor melanda tiga provinsi tersebut pada akhir November 2025.

Pemerintah pun menargetkan seluruh fasilitas kesehatan kembali beroperasi pada 2026, sebelum pemulihan fisik secara menyeluruh dituntaskan pada tahun berikutnya.

“Di tahun 2026 ini semua secara operasional sudah kembali beroperasi dan diharapkan nanti di 2027 seluruh fasilitas kesehatannya sudah pulih kembali seperti sedia kala termasuk fisiknya,” kata Budi dalam agenda perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pascabencana di Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).

Budi mengungkap, bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan 2.000 puskesmas pembantu (pustu).

Dari jumlah tersebut, sembilan rumah sakit sempat berhenti beroperasi sepenuhnya akibat banjir dan lumpur. Namun, seluruh rumah sakit tersebut kembali beroperasi dalam waktu satu bulan setelah bencana, meski belum sepenuhnya pulih.

“Oleh karena layanan kesehatan masyarakat tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu satu bulan,” ujar Budi.

Layanan penting yang kembali berjalan antara lain operasi, persalinan, dan cuci darah. Menurut Budi, layanan tersebut perlu segera dipulihkan agar pasien dengan kondisi darurat tetap mendapatkan penanganan.

Prajurit TNI bersama relawan membersihkan lumpur yang mengenangi ruang rawat inap dan fasilitas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang pascabanjir luapan Sungai Tamiang di Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

“Kenapa rumah sakit ini penting, karena pada saat bencana gawat darurat yang memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani,” jelas Budi.

“Hal itu harus segera kita bangun kembali kapasitasnya, dan alhamdulillah dalam satu bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali. Walaupun tidak penuh, setidaknya layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan,” lanjutnya.

Setelah rumah sakit kembali beroperasi, Kementerian Kesehatan melanjutkan pemulihan Puskesmas. Budi menerangkan, seluruh Puskesmas yang terdampak berhasil dioperasikan kembali dalam waktu sekitar dua setengah bulan.

“Puskesmas ini perlu untuk menyaring agar jangan semua orang masuk ke rumah sakit yang nanti akan membuatnya penuh. Beberapa kegiatan seperti imunisasi dan cek kesehatan tetap bisa dijalankan di Puskesmas,” papar Budi.

Sementara itu, pemulihan sekitar 2 ribu pustu membutuhkan waktu hingga enam bulan. Sebab, ada sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan berat, bahkan hanyut terbawa arus.

“Ada yang hanyut terbawa air karena lokasinya di tepi sungai, sehingga ada 6 di Provinsi Sumatra Utara yang harus benar-benar dibangun kembali,” ucap Budi.

Karena itu, menurut Budi, enam pustu di Sumatra Utara harus dibangun kembali.

“Kalaupun renovasi, renovasinya benar-benar harus menyeluruh. Malah beberapa sudah hilang sehingga kita mesti mencari tanah lokasi baru untuk dibangun pustu yang baru,” katanya.

Untuk pemulihan fisik, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pembangunan bangunan, sedangkan Kementerian Kesehatan menangani pengadaan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya.

Budi mengumumkan, anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp157,88 miliar untuk pemulihan fasilitas kesehatan telah turun pada September. Ia pun menargetkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kementerian dapat diselesaikan pada Desember 2026.

Sementara itu, pembangunan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum juga mulai berjalan. Budi menyebut, dua fasilitas kesehatan di Sumatra Barat telah selesai dibangun, yakni satu puskesmas dan satu pustu.

“Tapi ada beberapa yang butuh konstruksi nanti akan diselesaikan di tahun 2026,” katanya.

Pada kesempatan itu, Budi turut mengapresiasi tenaga kesehatan dan pemerintah daerah yang tetap melayani masyarakat meski rumah mereka turut terdampak, bahkan ada yang harus tinggal di rumah sakit.

“Namun dokter-dokter dan tenaga kesehatan ini walaupun rumahnya hilang mereka harus terus melayani masyarakat, bahkan beberapa tinggal di rumah sakit. Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita ke masyarakat,” pungkas Budi.