Prabowo Minta Panglima-Kapolri Usut Tambang Ilegal: Masa TNI-Polri Gak Tahu?

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan tahunannya, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan negara, di Jakarta pada 14 Agustus 2026. Foto: Bay Ismoyo / AFP

Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia menilai aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat terkait.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung.

"Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?"

Presiden Prabowo Subianto meninjau penyerahan aset negara dari tambang timah ilegal di Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Foto: YouTube/ Prabowo Subianto

Prabowo menegaskan, aparat yang diberi kewenangan dan jabatan harus mampu menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan negara.

"Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,"

Menurut Prabowo, pemimpin yang baik harus berani menindak bawahannya apabila melakukan pelanggaran, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan dilema karena menyangkut orang yang sebelumnya telah dipercaya.

"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan," tegasnya.

Presiden Prabowo saksikan penyerahan aset rampasan negara dari tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Prabowo juga mengatakan dirinya tidak boleh membiarkan perasaan pribadi memengaruhi keputusan sebagai kepala negara. Ia menegaskan setiap kebijakan harus didasarkan pada kepentingan rakyat.

"Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Selain meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut tambang ilegal, Prabowo meminta Menteri Keuangan turut mengusut aspek kepabeanan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

"Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?" ujarnya.

Prabowo kemudian menyinggung Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait masih maraknya penyelundupan. Ia meminta lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

"Bakamla! Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" tandas dia.