Pramono Minta Aset Jakarta Tak Menganggur: Harus Beri Manfaat ke Warga
PerbesarGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak boleh dibiarkan menganggur atau menjadi ‘aset tidur’. Menurutnya, setiap aset harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menciptakan nilai ekonomi.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).
Pramono mengatakan pengelolaan aset menjadi bagian dari transformasi Jakarta sebagai kota global. Dia menyebut Pemprov DKI kini berupaya agar pembangunan Jakarta tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Yang pertama adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apa pun aset tidak ada gunanya kalau kemudian hanya tidur dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” kata Pramono.
Orientasi kedua, lanjutnya, yakni menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat. Sementara orientasi ketiga adalah memberikan nilai jangka panjang bagi masa depan Jakarta.
“Yang kedua adalah menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat. Dan yang ketiga memberikan nilai jangka panjang bagi masa depan Jakarta,” ujarnya.
AHY: Aset Jangan Hanya Dicatat, Harus Beri Manfaat
Senada, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan paradigma pengelolaan aset pemerintah harus diubah, dari sekadar mencatat dan mengamankan aset menjadi menciptakan nilai dari aset tersebut.
Menurut AHY, selama ini pembahasan mengenai aset pemerintah lebih banyak berkutat pada aspek administratif, seperti jumlah aset, lokasi, nilai, dan bagaimana aset tersebut diamankan.
Namun, Ia menilai pemerintah kini perlu mengajukan pertanyaan yang lebih strategis, yakni apa manfaat aset tersebut bagi masyarakat.
“Kita harus mengubah mindset dari sekadar mengelola aset menjadi menciptakan nilai dari aset tersebut lebih tinggi lagi,” kata AHY.
AHY mencontohkan aset publik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transportasi, menyediakan hunian terjangkau, membuka lapangan pekerjaan, hingga menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Ia juga menekankan keberhasilan pemanfaatan aset publik tidak semata-mata diukur dari sisi ekonomi dan komersial. Manfaatnya bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran.
“Keberhasilan pemanfaatan aset publik juga harus kita ukur dari manfaatnya bagi masyarakat, seperti pelayanan publik yang lebih baik, lebih banyak lapangan pekerjaan, konektivitas yang semakin kuat, lingkungan perkotaan yang semakin sehat, dan kualitas kehidupan yang semakin baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, AHY secara khusus menyinggung pentingnya mencegah aset pemerintah menjadi aset yang tidak termanfaatkan. Menurutnya, aset yang tidak digunakan justru dapat menjadi beban bagi pemerintah.
“Tidak boleh ada aset yang tidur, aset yang tidak termanfaatkan, karena itu hanya akan menjadi beban,” kata AHY.
AHY mendorong aset-aset milik Jakarta tidak dipandang sebagai bagian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan dalam sistem perkotaan.
Menurutnya, aset tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit-Oriented Development (TOD), hunian terjangkau, ruang publik, serta revitalisasi kawasan di sekitar koridor transportasi.
AHY juga mengingatkan agar pemanfaatan aset tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi turut memastikan masyarakat di sekitar kawasan mendapatkan manfaat.
“Yang tidak boleh adalah justru terjadi disparity, kesenjangan yang makin jauh antara mereka yang punya dengan mereka yang tidak punya, the haves and the have-nots,” ujarnya.
AHY menilai pemanfaatan aset daerah juga penting untuk mendukung pembangunan ketika APBN dan APBD tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pembiayaan.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong investasi swasta, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta skema creative financing. Namun, seluruh skema tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pemanfaatan aset harus sejalan dengan rencana pembangunan. Setiap kerja sama harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap proyek harus memberikan manfaat publik maupun struktur komersial yang kredibel,” kata AHY.