Yusril: Anggota Polri Terlibat Penyadapan Mengarah ke Makar, Ini Sejarah

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers terkait perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers terkait perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah kepolisian Indonesia.

Yusril mengatakan, sepanjang sejarah Republik Indonesia sejak 1945, belum pernah ada anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana yang mengarah pada makar terhadap pemerintahan.

Jadi, sekarang ini terjadi penyadapan, dan penyadapan itu diduga kuat dilakukan oleh internal kepolisian. Dan ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena dalam sejarah Republik Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengarah kepada tindak pidana makar," kata Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Yusril menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan tanggung jawab TNI, bukan kepolisian.

"Dan di dalam sistem kita, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden itu kan dilakukan oleh TNI, bukan oleh polisi," ujarnya.

Menurut Yusril, sejarah Indonesia memang pernah mencatat keterlibatan oknum anggota TNI dalam sejumlah peristiwa pemberontakan. Namun, ia menilai kasus yang kini tengah diselidiki berbeda karena dugaan penyadapan justru berasal dari internal kepolisian.

"Ya, oknum-oknum TNI pernah terjadi di masa-masa yang lalu, misalnya pada tahun 1946 terjadi dalam bahkan dalam pemberontakan sebagian anggota TNI memisahkan diri membentuk DI/TII, misalnya itu pernah terjadi," ungkapnya.

Eko Hadi Santoso usai sidang etik di Bareskrim Polri, Selasa (17/11/2026). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Yusril turut menyinggung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang melibatkan sebagian personel militer pada masa lalu.

"Permesta, PRRI juga sebagian dari personel TNI yang terlibat. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terakhir ya, dari tahun 58 itu," katanya.

Karena itu, Yusril menilai keterlibatan anggota Polri dalam penyadapan yang mengarah pada tindak pidana makar merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

Sidang etik Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Foto: Dok. Polri

"Tapi polisi itu enggak pernah terjadi, baru sekarang terjadi dan ini dianggap sebagai suatu masalah yang serius dan memang perlu dituntaskan segera," tegasnya.

Yusril menyebut Presiden Prabowo juga telah memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut. Menurutnya, Presiden menginginkan agar seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum.

"Dan komitmen itu saya kira ada pada semua ya, Pak Presiden juga begitu, mengatakan bahwa ini harus dilakukan satu penyelidikan-penyidikan, harus dituntaskan secara hukum, jangan ada pihak yang kemudian dilewatkan begitu saja," pungkas Yusril.