Dari Habibie hingga Ahok: Mengapa Pemimpin Reformis Kerap Kehilangan Dukungan?

Suasana kerumunan massa dalam aksi penyampaian pendapat di ruang publik. Foto: Dok. Pribadi

Kemenangan telak 58 persen pada pemilihan umum yang lalu sejatinya memberikan mandat absolut bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjalankan program prioritasnya. Kampanye paslon pemenang secara eksplisit dan berulang kali menegaskan keberlanjutan proyek Food Estate serta implementasi program Makan Bergizi Gratis sebagai pilar utama visi misi mereka.

Namun, setelah pemerintahan berjalan hampir satu tahun, realitas diskursus publik di media sosial justru menampilkan anomali politik yang sangat membingungkan. Sebagian warganet, yang kemungkinan memiliki irisan dengan kelompok pemilih tersebut, kini ramai menyatakan ketidaksetujuan, melontarkan kritik tajam, dan merasa heran terhadap kerumitan program yang sejak awal sudah mereka berikan legitimasi penuh di bilik suara.

Fenomena ini mengajak kita untuk melihat persoalan tidak hanya dari sisi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dari sisi masyarakat sebagai pemberi mandat politik.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah pilihan elektoral benar-benar didasarkan pada penilaian rasional terhadap program kerja, atau justru lebih dipengaruhi oleh faktor identitas, popularitas figur, serta gelombang opini yang berkembang selama masa kampanye. Dalam banyak kasus, pemilih cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada citra dan narasi politik dibandingkan rincian kebijakan yang ditawarkan. Akibatnya, ketika kebijakan tersebut mulai diterapkan dan menghasilkan konsekuensi nyata, muncul jarak antara ekspektasi publik dan realitas pemerintahan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan paradoks demokrasi: masyarakat mendukung sebuah agenda saat kampanye, tetapi mempertanyakannya ketika agenda tersebut benar-benar dijalankan. Situasi semacam ini mengingatkan pada pandangan Franklin D. Roosevelt mengenai pentingnya kualitas keputusan politik warga negara dalam demokrasi:

❝ Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. ❞

Franklin D. Roosevelt

Kelalaian masyarakat dalam mengkaji substansi kebijakan selama periode kampanye kemudian dapat berkembang menjadi bentuk amnesia politik yang berlangsung secara kolektif.

Terjadi semacam pemisahan kesadaran di benak para pemilih antara figur politik yang mereka idolakan dengan konsekuensi kebijakan yang secara inheren melekat pada figur tersebut.

Padahal demokrasi tidak hanya memberikan hak untuk memilih, tetapi juga menuntut kedewasaan untuk menerima dan mengevaluasi hasil dari pilihan yang telah diambil.

Ketika publik menolak, mengecam, bahkan mempertanyakan program yang sebelumnya memperoleh legitimasi melalui suara mayoritas, muncul indikasi bahwa proses pembelajaran politik masyarakat belum mengalami kemajuan yang berarti. Publik tampak menikmati momentum pesta demokrasi sebagai perayaan sesaat, namun enggan memikul konsekuensi yang muncul ketika kebijakan mulai diwujudkan dalam realitas pemerintahan.

Persoalan rasionalitas pemilih dan kecenderungan melupakan komitmen kebijakan tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Fenomena itu merupakan gejala dari persoalan politik yang lebih tua dan lebih mengakar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Berbagai kajian mengenai demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa ruang politik nasional masih rentan terhadap praktik patronase dan pengaruh kelompok elite yang memiliki sumber daya politik maupun ekonomi.

Dinamika Dukungan Publik terhadap Agenda Perubahan

Dalam konteks tersebut, publik berkali-kali memperlihatkan kecenderungan yang paradoksal, yakni memberikan dukungan kepada tokoh reformis ketika harapan perubahan masih berupa gagasan, namun berbalik menjadi kelompok yang mudah digerakkan untuk menjatuhkan tokoh yang sama ketika reformasi mulai menyentuh kepentingan yang selama ini menikmati kenyamanan dari tatanan lama. Seolah-olah terdapat kecenderungan laten untuk mempertahankan kenyamanan kompromi informal daripada menerima perubahan yang menuntut disiplin dan penegakan aturan secara konsisten.

Pola tersebut dapat ditemukan dalam perjalanan politik Bacharuddin Jusuf Habibie. Saat mengambil alih kepemimpinan nasional di tengah situasi krisis multidimensi yang mengancam eksistensi negara, Habibie berhasil meletakkan fondasi penting bagi proses demokratisasi Indonesia.

Kebijakan liberalisasi pers membuka ruang kebebasan berekspresi yang sebelumnya dibatasi secara ketat, stabilisasi ekonomi mengembalikan sebagian kepercayaan terhadap rupiah, dan penyelenggaraan Pemilu 1999 menjadi tonggak sejarah penting dalam transisi demokrasi nasional. Namun berbagai capaian tersebut tidak cukup untuk melindunginya dari serangan politik yang terorganisasi. Lepasnya Timor Timur melalui referendum dan polemik Bank Bali kemudian menjadi instrumen yang digunakan untuk mereduksi seluruh warisan reformasi yang telah dibangunnya. Pada akhirnya, berbagai keberhasilan strategis tersebut tenggelam oleh pertarungan kepentingan yang lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan daripada penghargaan terhadap kinerja pemerintahan.

Pola serupa kembali terlihat dalam perjalanan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Gus Dur tampil sebagai salah satu tokoh yang berupaya memperluas ruang pluralisme dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Berbagai kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa menandai perubahan penting dalam lanskap sosial politik Indonesia pasca Orde Baru. Pada saat yang sama, upayanya membongkar jaringan patronase dan mengurangi dominasi elite politik tradisional menempatkannya dalam posisi yang berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok berkepentingan.

Ketika konflik politik semakin memuncak, isu Buloggate dan Bruneigate kemudian digunakan sebagai amunisi politik yang terus digelorakan hingga membentuk legitimasi bagi proses pemakzulan yang berlangsung sangat cepat. Akibatnya, agenda reformasi yang lebih besar kerap tersisih dari ingatan publik dan digantikan oleh narasi kontroversi yang lebih mudah dikonsumsi secara politik.

Fenomena yang tidak jauh berbeda juga dialami Basuki Tjahaja Purnama di tingkat pemerintahan daerah dengan dampak politik yang meluas secara nasional. Reformasi birokrasi yang dijalankan melalui penerapan e-budgeting serta berbagai kebijakan transparansi fiskal berhasil mengubah cara kerja pemerintahan daerah secara signifikan.

Semangat reformasi birokrasi tersebut tercermin dalam salah satu pandangan yang kerap disampaikan Basuki Tjahaja Purnama:

❝ Kalau mau membangun sistem yang baik, kita harus berani melawan kebiasaan yang salah. ❞

Pendapatan daerah meningkat dan berbagai celah negosiasi informal yang selama ini menguntungkan banyak pihak mulai dipersempit.

Akan tetapi, keberhasilan tersebut justru menghadirkan resistensi dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu. Kontroversi yang lahir dari pidato di Kepulauan Seribu berkembang menjadi mobilisasi politik identitas berskala besar yang pada akhirnya menutupi sebagian besar perdebatan mengenai capaian tata kelola pemerintahannya. Rekam jejak reformasi administratif yang sebelumnya mendapat apresiasi luas perlahan tergeser oleh dinamika politik yang lebih emosional dan simbolik.

Melihat rangkaian peristiwa tersebut, saya berpendapat bahwa masyarakat Indonesia berulang kali menempatkan dirinya sebagai instrumen yang efektif bagi proses delegitimasi pemimpin yang berupaya melakukan perubahan struktural. Ketika muncul figur yang berusaha mendisiplinkan birokrasi, memutus rantai patronase, atau mengurangi ruang kompromi informal, respons publik sering kali tidak diarahkan pada evaluasi objektif terhadap hasil kerja, melainkan pada pencarian celah untuk mempertanyakan legitimasi figur tersebut.

Dalam banyak kasus, sentimen emosional terbukti lebih mudah memengaruhi opini publik dibandingkan penilaian yang berbasis data dan kinerja. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan kolektif untuk mempertahankan fleksibilitas yang lahir dari kelemahan sistem ketimbang menerima ketegasan yang berpotensi menghilangkan berbagai privilese informal.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai kebijakan pemerintahan saat ini maupun berbagai pengalaman politik yang dialami tokoh-tokoh reformis pada masa lalu memperlihatkan persoalan yang memiliki akar serupa: masih terbatasnya literasi politik dalam memahami keterkaitan antara pilihan elektoral, arah kebijakan publik, dan konsekuensi jangka panjang yang menyertainya. Ketika pilihan politik lebih banyak ditentukan oleh euforia sesaat, kedekatan terhadap figur, atau arus opini yang berkembang di ruang publik, demokrasi berisiko terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan yang terus berulang.

Dalam situasi demikian, publik kerap memosisikan diri sebagai pihak yang terdampak oleh berbagai keputusan politik, tanpa sepenuhnya menyadari bahwa keputusan tersebut juga lahir dari proses partisipasi yang mereka jalani sendiri. Pada saat yang sama, aktor-aktor politik yang mampu memengaruhi persepsi publik akan terus memiliki ruang untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingannya, terlepas dari pergantian tokoh maupun perubahan rezim. Karena itu, tantangan terbesar demokrasi tidak hanya terletak pada siapa yang dipilih untuk memimpin, tetapi juga pada sejauh mana warga negara memahami konsekuensi dari pilihan yang mereka buat.

❝ Ketika ingatan politik lebih pendek daripada siklus pemilu, kekecewaan publik akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda. ❞