Dampak Naiknya Pajak PPN 12% terhadap Ekonomi dan Solusi bagi Masyarakat

Gambar dibuat oleh penulis [Ririn Rismayanti] menggunakan Canva.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan, namun kebijakan ini juga menuai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang khawatir dengan dampak kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat, serta potensi inflasi yang dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan yang Menimbulkan Kontroversi

PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan tarif PPN ini tentu berimbas langsung pada harga barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Walaupun pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, banyak pihak yang mempertanyakan keadilan dan dampaknya terhadap perekonomian rakyat.

Sebagian masyarakat, khususnya yang berada di kelas menengah ke bawah, merasa keberatan dengan kenaikan ini. Hal ini karena mereka akan merasakan beban yang lebih berat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, beberapa kalangan menganggap kebijakan ini tidak tepat diterapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketidakstabilan harga-harga bahan pokok.

Banyak masyarakat menilai bahwa kebijakan ini hanya akan memperburuk ketimpangan ekonomi di Indonesia, di mana kelompok masyarakat yang lebih kaya mungkin tidak terlalu merasakan dampak besar, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin terbebani. Penolakan ini juga semakin kencang karena dianggap pemerintah belum cukup memberikan jaminan bahwa hasil dari peningkatan pendapatan negara akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan publik.

Dampak terhadap Ekonomi Masyarakat

Kenaikan tarif PPN memengaruhi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Secara langsung, harga barang kebutuhan pokok dan sekunder yang dikenai PPN akan meningkat. Hal ini berpotensi:

Dampak terhadap Ekonomi Negara

Sementara itu, kenaikan PPN memberikan dampak yang berbeda pada perekonomian negara:

Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?

Dalam menghadapi kenaikan PPN, masyarakat perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampaknya pada keuangan pribadi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Ketat

Membuat anggaran bulanan yang jelas adalah langkah awal. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hindari pengeluaran yang tidak perlu untuk menjaga stabilitas keuangan.

2. Memanfaatkan Barang Bebas PPN

Beberapa barang dan jasa tertentu, seperti bahan pokok (beras, gula, minyak goreng) dan layanan kesehatan dasar, tidak dikenai PPN. Masyarakat dapat fokus pada konsumsi barang-barang ini untuk mengurangi beban kenaikan pajak.

3. Meningkatkan Literasi Keuangan

Pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan dan investasi dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga. Edukasi tentang tabungan, investasi, atau asuransi dapat memberikan perlindungan keuangan di masa depan.

4. Mendukung Produk Lokal

Produk lokal sering kali memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Selain membantu menekan pengeluaran, langkah ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

5. Beradaptasi dengan Teknologi Digital

Menggunakan teknologi seperti aplikasi belanja hemat atau platform perbandingan harga dapat membantu masyarakat mendapatkan barang dengan harga terbaik.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Dalam menghadapi penolakan terhadap kenaikan PPN, pemerintah harus bisa mengelola kebijakan ini dengan bijak agar tidak berdampak negatif terhadap masyarakat secara luas. Beberapa langkah yang perlu diambil adalah:

Kenaikan PPN 12% merupakan kebijakan yang kontroversial, dengan dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan perekonomian negara. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tantangan besar bagi pemerintah adalah bagaimana memastikan kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, terutama golongan yang kurang mampu. Dalam menghadapi kebijakan ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar dapat mengurangi dampak negatifnya dan memastikan kesejahteraan bersama.