Pemerintah Indonesia Berkolaborasi Bersama USAID Demi Mewujudkan SDGs 14

Ilustrasi Marine Debris di pesisir pantai. Source : Freepik.com

Indonesia merupakan negara dengan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya kekayaan laut. Wilayah kelautan Indonesia terdiri dari tiga sub bio-geografis. Pertama merupakan wilayah tempat kehidupan laut seperti 76 persen spesies karang, kedua adalah wilayah hutan bakau, dan ketiga merupakan wilayah padang lamun yang menjadi ekosistem khas laut dangkal. Namun, kawasan laut Indonesia hingga saat ini masih diselimuti berbagai limbah terutama limbah sampah plastik. Limbah sampah plastik tersebut yang biasa disebut marine debris.

Marine debris merupakan puing-puing sampah laut yang terdiri dari berbagai bentuk plastik yang sangat solid dan banyak mengandung bahan kimia beracun yang mana sering ditemukan di laut lepas. Kita ketahui plastik butuh jutaan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai karena pada dasarnya proses terurainya plastik menghasilkan sejumlah partikel mikroplastik yang kemudian dapat mempengaruhi organisme laut. Diperkirakan sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahun. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah polutan terbanyak di dunia, yaitu sekitar 200.000 ton sampah plastik per-tahun. Adanya kalkulasi sekitar 275 juta metrik ton (MT) limbah plastik dihasilkan di 192 negara pesisir pada 2010, dengan 4,8 hingga 12,7 juta MT memasuki lautan.

Indonesia sebagai negara kepuluan untuk mewujudkan SDGs no 14: life below water, Indonesia meluncurkan rencana national action plan on marine plastic debris sebagai sebuah usaha yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengontrol limbah sampah plastik dan meningkatkan kesadaran dari masalah kelautan. Dalam pengimpelemtasiannya Indonesia bersama Amerika Serikat melalui USAID memberikan bantuan teknis terhadap komunitas atau organisasi yang mampu berpotensi mengatasi masalah yang relevan terkait penangan sampah laut di Indonesia.

Mengapa hal tesebut dapat terjadi di Indonesia?

Sampah sudah menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Tingkat volume sampah di Indonesia berasal dari beberapa variable diantaranya, termasuk pertumbuhan ekonomi, beberapa kegiatan perekonomian, meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Dalam setahun Indonesia dapat menghasilkan sampah sebanyak 64 ton namun, pada tahun 2019 indonesia mengalami peningkatan lebih pada sampah yang dihasilkan, yaitu mencapai sekitar 66-67 ton sampah. Sumber sampah plastik di kota-kota besar Indonesia paling banyak berasal dari sampah kegiatan perdagangan dan industry sedangkan kegiatan rumah tangga hanya menghasilkan sedikit sampah. Sebaliknya pada kota-kota kecil, sampah banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga daripada kegiatan perdagangan yang lebih rendah.

Terlebih konservasi laut Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman langsung diantaranya, termasuk aktivitas pengeboman ikan, pembabatan liar, konversi lahan, dan penangkapan hewan langka namun, terdapat beberapa faktor yang disebabkan oleh alam yaitu fenomena pemanasan global yang mengakibatkan adanya perubahan iklim dan kebakaran hutan. Sedangkan ancama tidak langsung tersebut seperti, adanya kebijakan yang tidak jelas sehingga seringkali ambigu untuk diartikan, hal lainnya berupa tidak jelasnya hak-hak dan akses masyarakat, undang-undang yang tidak memadai dan hukum mengenai perlindungan serta konservasi yang lemah.

Tertulis dalam situs resmi Direktorat Konversi Kawasan dan Jenis Ikan, Indonesia memiliki Kawasan konversi perairan sekitar 16 juta hektar. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi ancaman yang di alami, salah satunya dengan melakukan pertemuan internasional di Brazil acara Convention on Biological Diversity. Pada acara tersebut Indonesia sepakat untuk memiliki komitmen dalam rangka memperluas kawasan konservasi laut untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia. Fungsi dari konservasi sendiri diyakini memiliki peran penting dan mampu menyelamatkan potensi sumberdaya agar terus tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Lantas, bagaimana dengan kebijakan negara yang menjadi Good Practice?

Negara Australia melihat wilayah laut di penuhi oleh marine debris atau yang sering dilihat berupa puing-puing sampah laut itu, memiliki bahaya utama yang mengancam berbagai hewan-hewan di lautan seperti ikan dan penyu. Tidak hanya itu hadirnya marine debris juga akan membahayakan tumbuhan seperti terumbu karang. Limbah sampah berupa puing-puing tersebut bisa mengganggu pernapasan, pencernaan serta pertumbuhan biota-biota laut.

Pemerintah Australia mengetahui hal tersebut, sehingga saat Juni 2018 membuat sebuah rencana yang didasarkan pada Undang-Undang Lingkungan dan konservasi Keaneka Ragaman Hayati 1999 atau bisa disebut UU EPBC. Menangani puing-puing sampah laut tersebut Pemerintah Australia mengizinkan membuang makanan, kaca, logam, kertas dan barang pecah belah kecuali plastic dari kapal lebih dari 12 mil. Hal tersebut sudah diatur sebagaimana dalam konvensi internasional untuk pencegahan polusi dari kapal. Tidak hanya itu Pemerintah Australia dengan negara bagiannya Quensland melakukan upaya lain dengan merencanakan greet barrier reef yang berfokus pada kerjasama untuk melindungi dan mengelola terumbu karang.

Pemerintahan Australia selain menerapkan kebijakan untuk negara nya sendiri, juga aktif terlibat dalam menangani puing-puing sampah dengan melakukan tindakan regional maupun internasional yang disalurkan melalui inisiatif segitiga karang, Bada Koordinasi di Laut Asia Timur (COBSSEA) dan Kelompok Kerja Konservasi Sumberdaya Laut dari Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Kebijakan lain yang diterapkan oleh Pemerintah Australia dalam menangani puing-puing sampah laut, dengan merencanakan kebijakan limbah nasional seperti proyek Negara Bagian/Federal melalui Standing Council on Environment and Water yang menangani sampah dari sumbernya yaitu dengan mengurangi limbah, meningkatkan daur ulang, dan mendorong industri untuk terus bertanggung jawab atas produk mereka.

Solusi mewujudkan bentuk implementasi SDGs 14: life below water di Indonesia

Keikutsertaan Kementrian Luar Negeri Indonesia dalam UN Ocean Conference yang terselenggara pada Juni 2017, memberikan fokus utama Indonesia berkomitment untuk berperan dalam penangan sampah laut secara internasional. Permasalahan limbah plastik ini sudah menjadi prioritas Pemerintah Indonesia, dari sumber hingga sampah tersebut menuju ke laut. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam rangka mereduksi sampah laut hingga 70 persen di tahun 2025. Indonesia melalui USAID yang merupakan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat dengan tujuan membantu Indonesia dalam sumber daya berkelanjutan dan bekerja dengan dunia usaha, petani dan nelayan.

Sesuai dengan target SDGs 14: life below water yaitu pelestarian sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sesuai dengan sasaran tahun 2025 yaitu mencegah dan mengurangi polutan secara signifikan dari semua jenis, khususnya marine debris yang berupa puing-puing plastik yang mengapung. Sebagaimana melalui USAID Indonesia mengembangkan rencana National Plan of Action for Marine Plastic Debris. Dalam hal ini diupayakan melalui penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta pemberian hibah kepada pihak-pihak yang mencari solusi secara inovatif kepada komunitas lokal. Melalui program ini bantuin USAID diharapkan mampu meningkatkan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan penerapan konservasi laut dan pengeloaan perikanan berkelanjutan.