Konten dari Pengguna

Akuntansi Karbon: Upaya Perusahaan Indonesia Mengurangi Jejak Emisi

Rizka Hanipah Lubis

Rizka Hanipah Lubis

Mahasiswa angkatan 2023, prodi Akuntansi, Universitas Pamulang

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rizka Hanipah Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

https://idn.freepik.com/foto-gratis/pemandangan-pepohonan-hutan-hijau-dengan-co2_31481260.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=1741de8e-98d4-4b0d-8d45-ff60e494dae5&query=emisi+karbon
zoom-in-whitePerbesar
https://idn.freepik.com/foto-gratis/pemandangan-pepohonan-hutan-hijau-dengan-co2_31481260.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=1741de8e-98d4-4b0d-8d45-ff60e494dae5&query=emisi+karbon

Di era sekarang, isu perubahan iklim semakin sering dibicarakan. Salah satu yang sedang naik daun adalah akuntansi karbon, yaitu cara perusahaan menghitung dan melaporkan emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Di Indonesia, ini bukan lagi hal yang asing. Bayangkan saja, dengan hutan tropis yang luas namun sering terbakar, ditambah industri seperti pertambangan dan manufaktur yang berkembang pesat, emisi karbon kita cukup tinggi. Menurut laporan IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-10 dunia dalam emisi karbon, dengan sektor energi dan deforestasi sebagai penyumbang utama. Akuntansi karbon ini penting karena bisa membantu perusahaan tidak hanya mematuhi aturan, tapi juga berkontribusi pada lingkungan. Namun, banyak yang masih bingung bagaimana cara kerjanya, apalagi di negara seperti Indonesia yang sedang membangun infrastruktur besar-besaran.

Masalah utamanya, banyak perusahaan di Indonesia yang belum paham betul cara menghitung jejak emisi mereka. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 menunjukkan, hanya segelintir perusahaan besar yang melaporkan emisi secara rutin, sementara UMKM atau perusahaan kecil seringkali tidak memiliki sumber daya untuk itu. Ini membuat mereka rentan denda atau kehilangan kepercayaan investor, apalagi dengan regulasi baru seperti Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2020 yang mewajibkan pelaporan ESG (Environmental, Social, Governance). Selain itu, jika emisi tidak dikurangi, dampaknya bisa parah: banjir lebih sering, gangguan kesehatan masyarakat, dan gangguan ekonomi karena biaya adaptasi iklim yang tinggi. Dari pengalaman saya sebagai mahasiswa yang sering ikut diskusi lingkungan, banyak perusahaan justru fokus pada profit jangka pendek, tanpa mikir dampak jangka panjang ini.

Nah, bagaimana solusinya?

Pertama, perusahaan perlu mulai menghitung jejak emisi. Ada beberapa langkah praktis yang bisa diikuti, berdasarkan standar internasional seperti GHG Protocol, yaitu :

  1. Inventarisasi emisi, yaitu pengumpulan data dari sumber seperti penggunaan energi listrik, bahan bakar kendaraan, atau proses produksi. Misalnya, gunakan alat sederhana seperti kalkulator emisi dari Carbon Trust atau aplikasi gratis seperti Climate TRACE. Untuk perusahaan kecil, bisa mulai dari Scope 1 (emisi langsung, seperti dari pabrik) dan Scope 2 (emisi tidak langsung dari energi yang dibeli). Data Bank Dunia tahun 2023 mengatakan, rata-rata emisi per kapita Indonesia sekitar 2 ton CO2 per tahun, tapi untuk perusahaan, bisa jauh lebih tinggi tergantung industrinya.

  2. Mengurangi emisi. Ini bisa dilakukan dengan strategi seperti efisiensi energi, misalnya mengganti lampu LED atau memasang panel surya. Contoh nyata dari Indonesia: PT Pertamina sudah mulai mengurangi emisi dengan transisi ke energi terbarukan, dan mereka melaporkan pengurangan 10% dalam laporan tahunan 2022. Perusahaan juga bisa ikut program offset karbon, seperti reboisasi atau investasi di proyek hijau, yang didukung oleh mekanisme seperti REDD+ dari KLHK. Menurut studi dari Universitas Indonesia tahun 2023, perusahaan yang menerapkan akuntansi karbon bisa menghemat biaya hingga 20% dalam jangka panjang karena efisiensi operasional. Tapi, tantangannya adalah biaya awal yang tinggi, jadi pemerintah bisa membantu dengan insentif pajak, seperti yang sudah mulai diterapkan di beberapa negara ASEAN.

Dari sudut pandang saya, ini bukan hanya soal aturan, tapi juga etika bisnis. Perusahaan seperti Unilever atau Coca-Cola di luar negeri sudah sukses kurangi emisi sambil meningkatkan merek mereka. Di Indonesia, kita bisa belajar dari itu, misalnya berkolaborasi dengan universitas untuk pelatihan akuntan hijau. Akhirnya, dengan akuntansi karbon, perusahaan bisa menjadi bagian dari solusi global, bukan masalah.

Jadi, penghitungan karbon itu penting banget buat Indonesia yang sedang mempertahankan tantangan iklim. Dengan menghitung emisi lewat alat sederhana dan kurangi jejaknya melalui efisiensi dan offset, perusahaan bisa memberikan kontribusi besar. Masalahnya memang ada, seperti kurangnya kesadaran dan sumber daya, tapi solusinya bisa dimulai dari langkah kecil. Saya yakin, jika lebih banyak perusahaan yang ikut serta, kita bisa mencapai target net-zero. Yuk, mulai dari sekarang karena lingkungan kita butuh aksi nyata, bukan cuma omongan.

Rizka Hanipah, Mahasiwa Akuntansi Universitas Pamulang