Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Terbuka Melalui E-Government

Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tampaknya telah membuka kesempatan bagi birokrasi pemerintahan di Indonesia agar dapat berjalan efektif dan efisien. Berdasaran peraturan tersebut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola birokasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, saat ini seluruh pemerintahan di Indonesia wajib untuk menerapkan SPBE atau yang akrab disebut dengan e-government.

Penerapan teknologi informasi yang digabungkan dengan elemen pemerintahan ini berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar dapat mengakomodasi setiap kebutuhannya. Melalui cara tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan meningkatkan kontrol publik atas proses pemerintahan. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan sehingga pemerintah dapat menerima secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat tercerahkan melalui keterbukaan pemerintah akan agenda kegiatannya yang disampaikan melalui e-government.

Di era digital yang serba cepat ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar mulai menerapkan sistem e-government lewat aplikasi berbasis android Siantar Quick Service. Aplikasi Siantar Quick Service terfokus pada pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah dengan memonitor kejadian di dalam kota seperti pelanggaran perda, pungli, pohon tumbang, banjir, longsor, dan lainnya. Dengan hadirnya aplikasi tersebut diharapkan pemerintah dapat merespon hal tersebut melalui saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dimiliki oleh e-government yaitu dapat mengurangi biaya karena dilaksanakan melalui sistem daring, sehingga biaya administrasi dapat berkurang. Selain itu, masyarakat dengan mudah dapat mengakses setiap kegiatan pemerintah sehingga dapat mengawasinya melalui keterbukaan informasi yang telah disediakan.

Namun dalam pelaksanaannya, pada halaman Play Store di android dapat dilihat sedikitnya minat masyarakat untuk berpartisipasi. Jumlah unduhan aplikasi Siantar Quick Service hanya sekitar 100+ yang diikuti dengan pemberian rating sebesar 3.7. Aplikasi yang seharusnya dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah justru tidak dimanfaatkan secara maksimal. Seharusnya dengan diterapkannya sistem e-government yang dapat diakses dengan mudah dapat mengarahkan keadaan good and open government (pemerintahan yang baik dan terbuka) di Kota Pematangsiantar.

Di sisi lain, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya respon yang diberikan kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan e-government ini juga harus dapat berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada publik berbasis elektronik. Sarana dan prasarana yang tersedia juga berpengaruh terhadap pelaksanaannya, karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan sulit untuk mewujudkan e-government yang baik. Strategi yang dijalankan pemerintah dalam berkomitmen serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai seharusnya memungkinkan cita-cita itu dapat terwujud.

Kita tentu berharap Kota Pematangsiantar dapat menerapkan e-government secara maksimal, karena hal tersebut dapat digunakan sebagai jembatan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan terbuka. Untuk dapat mencapai good and open government di Indonesia hanya dapat terwujud saat semua elemen masyarakat dan pemerintahan ikut berpartisipasi. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas kepada publik melalui e-government harus didukung oleh respon dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, kepedulian masyarakat juga harus dibangun sejak dini agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut.