Konten dari Pengguna

“Ah, Sama Saja dengan Bank Biasa!”: Menepis Mitos Perbankan Syariah

Riski Nasution

Riski Nasution

mahasiswa ekonomi syariah di Universitas Pamulang

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Riski Nasution tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

(sumber: Unsplas/insaanustudio)
zoom-in-whitePerbesar
(sumber: Unsplas/insaanustudio)

Pernah mendengar obrolan santai di warung kopi atau linimasa media sosial saat topik perbankan syariah mencuat? Sering kali respons yang terdengar bernada sinis: “Ah, bank syariah itu cuman ganti istilah doang. Bunga diganti 'bagi hasil', tapi angsurannya ya mirip-mirip juga sama bank biasa.”

Stigma semacam ini sudah mendarah daging di tengah masyarakat. Perbankan syariah kerap dipandang sekadar "ganti jubah" atau kosmetik bahasa. Muncul anggapan sinis: buat apa repot-repot memilih jalur syariah kalau toh ujung-ujungnya secara finansial terasa sama saja?

Namun, persepsi "sama saja" ini sebenarnya lahir karena masyarakat kerap melihat produk dari hasil akhirnya saja, bukan dari struktur manajemen risiko dan prinsip akadnya. Jika merujuk pada standar aturan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), perbedaannya sangat mendasar.

Perbedaan paling utama terletak pada alokasi risiko. Pada bank konvensional, relasi yang terjadi murni utang-piutang dengan penetapan suku bunga tetap (fixed interest). Mau usaha si peminjam untung berlipat atau malah gulung tikar dihantam krisis, kewajiban membayar pokok plus bunga hukumnya mutlak. Bank berada di posisi aman tanpa mau menanggung risiko usaha nasabah.

Sementara pada perbankan syariah, pembiayaan bisnis berbasis pada akad bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Di sini berlaku prinsip keadilan risiko: jika usaha meraih untung, bagi hasil disesuaikan nisbah kesepakatan; tapi kalau usaha merugi tanpa ada kelalaian nasabah, kerugian finansial dipikul bersama secara proporsional. Bank dilarang secara syar'i bertindak seperti rentenir yang cuma mau terima beres.

Selain itu, ada syarat mutlak berupa underlying asset (keberadaan aset riil). Pembiayaan syariah haram hukumnya mendanai bisnis spekulatif, perjudian, komoditas haram, atau industri yang merusak lingkungan. Setiap rupiah yang disalurkan wajib terikat pada transaksi barang atau jasa nyata.

Ironisnya, data survei indeks literasi keuangan syariah dari OJK menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Ketidakpahaman ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum pelaku investasi bodong atau pinjol ilegal yang secara sengaja menjual embel-embel "syariah", "bebas riba", dan "pasti untung". Lembaga abal-abal tersebut meminjam jubah agama untuk memutar skema ponzi yang jelas-jelas bertolak belakang dengan nilai muamalah.

Mengkritis kinerja perbankan syariah—seperti efisiensi layanan digital atau biaya administrasi—tentu sangat sah. Namun, menganggapnya "sama saja" dengan bank konvensional hanya karena malas memahami akad adalah sebuah kekeliruan nalar yang justru merugikan pemahaman finansial masyarakat sendiri.