Politik Adu Domba untuk Jalan Mulus Tambang Laut di Belitung Timur

Sumber: Koleksi Pribadi

Sepekan terakhir, perbincangan di berbagai tempat mulai dari meja panjang warung kopi sampai dengan meja bundar di rumah dipenuhi dialektika tentang perseteruan antara kelompok pro tambang laut dengan kelompok yang kontra akan tambang laut.

Salah satu yang menyebabkan perbincangan ini semakin seru untuk diikuti karena sambutan dari Wakil Ketua DPRD Kep. Bangka Belitung yakni Beliadi S.IP., tidak seramah sambutan Bupati Belitung Timur Drs. Burhanudin, dan Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, S.E., M.M. dalam menerima puluhan LSM yang tergabung dalam payung SEKBER (Sekretariat Bersama) LSM yang pro terhadap penambangan timah lepas pantai di Belitung Timur.

Beberapa hari yang lalu, lebih dari 20 orang anggota LSM yang tergabung dalam SEKBER Belitung Timur mendatangi Kantor DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dengan harapan mereka bisa bertemu dengan pimpinan DPR Provinsi, terkhusus bisa bertemu dengan Beliadi S.IP., yang merupakan pimpinan DPRD Kep. Bangka Belitung dari Belitung Timur.

Namun sayangnya, saat mereka hadir di gedung rakyat tersebut, mereka tidak bertemu dengan Beliadi, melainkan dengan pimpinan lainnya yakni Heryawandi. Kecewanya mereka kemudian ditambah dengan respons Beliadi dalam memihak konflik tambang laut yang berorientasi pada prinsip menolak. Akhirnya, bak gayung bersambut, saut-sahutan antara LSM dengan Beliadi mewarnai jagat pemberitaan online Bangka Belitung.

Melihat situasi dan isu yang diangkat, kita bisa menilai sebenarnya praktik demikian merupakan perwujudan dari politik adu domba yang dimainkan oleh korporasi. Bayangkan, eskalasi konflik vertikal ini tentu akan menjadi konflik horizontal karena SEKBER Belitung Timur membawa nama masyarakat Belitung Timur serta membawa embel-embel kesejahteraan rakyat Belitung Timur.

Padahal, kalau memang PT Timah berkolaborasi dengan pemerintah yang ada hendak menyejahterakan rakyat, bisa lewat aktivitas tambang darat tidak perlu menunggu tambang laut.

Selama dua dekade lebih, keberadaan PT Timah pasca reformasi tidak bisa memberikan dampak ekonomi yang sebaik era PT Timah pra reformasi. Hal ini tentunya menjadi catatan, apakah manajemen PT Timah yang buruk sehingga kinerja perusahaan menurun dan gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat Belitung, atau memang karena cadangan timah darat yang mulai sekarat?

Keberpihakan SEKBER pada aktivitas tambang laut dengan menuntun untuk perbaikan terhadap PERDA RZWP3K Prov. Kep. Bangka Belitung juga cacat secara logika. Mereka bahkan melalui kanal pemberitaan online menyatakan “hanya pejabat gila yang menetapkan kawasan tidak berdasarkan potensi yang ada” sebenarnya menyindir Beliadi yang secara lantang tidak pro terhadap aspirasi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat Belitung Timur.

Pernyataan pejabat gila tersebut sejatinya telah menghina Presiden RI Joko Widodo karena beliau telah menetapkan Perpres Nomor 17 tentang Wisata Babel yang isinya memuat data bahwa laut Mudong dan Olie Vier merupakan kawasan berkategori KTA (Key Tourism Area). Pada akhirnya kepentingan yang diangkat oleh SEKBER hari ini bukan berdasar pada aspirasi rakyat, melainkan berdasar pada kepentingan orang yang membiayai mereka.

Analisis saya bukan tanpa sebab. Bagaimana mereka (SEKBER BELTIM) bisa berangkat PP dari Belitung ke Bangka dengan menggunakan Pesawat di era tiket yang mahal. Selain itu, mereka juga difasilitasi tidur di Mes PT Timah di Bangka. Jelas sekali bahwa mereka merupakan congor dan pion yang dimainkan oleh PT Timah dalam membuat konflik vertikal dan horizontal untuk menekan pemerintah agar bisa memakai IUP yang mereka miliki yang berumur 1 tahun lagi untuk kawasan laut yang berjumlah 30.910 Hektar.

Semua itu butuh modal dan effort yang cukup. Mana ada organisasi dengan kerendahan hatinya merelakan mengeluarkan uang pribadi untuk bisa memenuhi hasrat korporat besar?

Masyarakat Belitung Timur yang budiman, konflik tambang timah yang hari ini memuncak bukan karena cadangan timah darat yang sekarat. Buktinya, di kawasan yang sudah ditambang pun masih ditemukan timah. Artinya, cakupan dan skala penambangan yang akan berdampak kepada hasil dari penambangan. PT Timah hari ini kenapa tidak menerapkan bentuk penambangan kembali seperti zaman lampau.

Buka kembali akses pekerjaan kepada rakyat, buka kembali blok-blok timah. Tambang dengan metode yang lebih modern sekalipun harus dengan modal yang besar. Karena, BUMN itu hadir buka untuk mencari keuntungan, melainkan bisa memfasilitasi rakyat baik untuk bekerja dan untuk kesejahteraan rakyat.

Buatlah, perbaikilah, tegaskanlah metode dan prinsip penambangan yang ter baharukan agar BUMN PT Timah bisa memberikan dampak baik bagi rakyat seperti zaman yang berlalu.

Pada akhirnya, kekuatan masyarakat untuk mendorong kembali tata kelola tambang timah seperti dahulu kala merupakan prioritas yang harus dikejar. Bukan legalkan tambang laut, melegalkan kehendak korporasi. Namun sebaliknya, kita yang harus menyetir koperasi untuk ikut mau kita, karena PT Timah adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Mari perkuat literasi kita, nalar kritis kita untuk tidak mudah tergiur dengan upeti dan iming-iming uang demi membela kepentingan korporasi. Belitung Timur masih kaya walaupun tanpa tambang laut. Kita masih punya potensi darat yang melimpah, asalkan pimpinan daerah bisa berlapang dada menerima kritik, berpikir keras mencari solusi, bukan malah main golf ke sana ke mari demi mencukupi hasrat pribadi.

Mari ambil bagian dan catatkan perjuangan dirimu apakah hari ini kita berada di sisi pembela kepentingan rakyat, atau malah menjual harga diri rakyat untuk kepentingan korporasi? Jangan sampai kita diadu domba, karena kita bukan domba dan karena ini bukan tentang SEKBER dan Beliadi saja, tapi ini tentang Belitung Timur kita, yang satu hati bangun negeri.