Belanja Negara dan Ilusi Keadilan yang Kita Percaya

"Belanja Negara dan Ilusi Keadilan yang Kita Percaya" Sumber : https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-international-trade-with-items_20059381.htm#fromView=search&page=1&position=9&uuid=752aed65-4e6b-4b17-a423-742c154b3ece&query=belanja+negara+dan+ilusi+keadilan+yang+kita+percaya

Setiap kali pemerintah mengumumkan belanja negara, narasi yang dibangun hampir selalu sama: demi pemerataan, demi kesejahteraan, dan demi keadilan sosial. Publik pun cenderung menerima narasi ini sebagai sesuatu yang given. Anggaran dianggap sebagai instrumen yang secara otomatis bekerja untuk kepentingan semua. Namun, benarkah keadilan itu benar-benar hadir dalam setiap alokasi belanja negara?

Di atas kertas, konsep keadilan dalam anggaran negara tampak jelas. Dana dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Semua terlihat seimbang dan terukur. Tetapi ketika ditarik ke realitas, distribusi manfaatnya tidak selalu terasa merata. Ada kelompok yang merasakan dampak langsung, tetapi tidak sedikit pula yang tetap berada di pinggiran.

Di sinilah ilusi itu mulai bekerja. Keadilan seolah hadir karena angka-angka menunjukkan adanya pembagian. Padahal, keadilan bukan hanya soal pembagian, melainkan soal keberpihakan yang tepat sasaran. Memberikan porsi yang sama kepada kelompok yang berbeda kondisi justru bisa memperdalam ketimpangan. Sayangnya, pendekatan ini masih sering terjadi dalam praktik kebijakan anggaran.

Lebih jauh lagi, belanja negara sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebutuhan paling mendesak. Proyek-proyek besar yang terlihat secara fisik kerap lebih diutamakan dibandingkan intervensi sosial yang dampaknya tidak langsung terlihat. Dalam logika politik, ini bisa dimengerti. Namun dalam perspektif keadilan, hal ini patut dipertanyakan.

Kelompok masyarakat kecil, terutama yang berada di sektor informal atau daerah tertinggal, sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan arah kebijakan. Mereka menjadi objek dari kebijakan, bukan subjek yang ikut menentukan. Akibatnya, belanja negara yang seharusnya menjadi alat redistribusi justru berisiko memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Di sisi lain, keterbatasan akses informasi juga memperparah situasi. Banyak masyarakat yang tidak benar-benar memahami bagaimana anggaran bekerja dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Ketika transparansi tidak diiringi dengan keterjangkauan informasi, maka yang terjadi bukan partisipasi, melainkan sekadar formalitas.

Padahal, membangun keadilan dalam belanja negara membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan retorika. Diperlukan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua kebijakan yang terlihat adil benar-benar menghasilkan keadilan. Evaluasi harus dilakukan bukan hanya pada seberapa besar anggaran diserap, tetapi pada siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.

Pada akhirnya, kita perlu lebih kritis dalam melihat belanja negara. Bukan untuk menolak, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan yang dijanjikan bukan sekadar ilusi yang terus kita percaya. Karena jika anggaran adalah cerminan prioritas, maka keadilan seharusnya bukan hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga terasa dalam kehidupan nyata masyarakat.