Nelayan Indonesia Mandiri dan Sejahtera, Laut dan Ikan tetap Lestari. Dapatkah Terwujud?

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5.8 juta km2 dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun amat disayangkan, besarnya potensi dan tingginya tingkat produksi tidak diikuti dengan cara pembangunan budidaya laut berkelanjutan.

Keberlanjutan (Sustainability)—satu dari tiga pilar Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) disamping Kedaulatan (Sovereignty) dan Kesejahteraan (Prosperity)—merupakan suatu prinsip pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Begitu kira-kira definisi sederhananya.

Perikanan, salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional serta sumber mata pencaharian nelayan, perlu dipertahankan keberlanjutannya. Bukan sekedar tingkat penangkapan perikanan, namun juga aspek-aspek lain seperti ekosistem, struktur sosial-ekonomi, komunitas nelayan dan pengelolaan kelembagaannya. Pengembangan perikanan haruslah mempertimbangkan bio-technico-socio-economic approach yaitu secara biologi tidak merusak atau mengganggu kelestarian sumber daya ikan, secara teknis alat tangkap harus efektif untuk dioperasikan, secara sosial alat tangkap dapat diterima oleh masyarakat nelayan, secara ekonomi harus menguntungkan.

Apabila dikaji lebih dalam, dasar permasalahan yang berkaitan dengan keberlanjutan perikanan adalah belum adanya cara pandang yang komprehensif dari seluruh stakeholder tentang keadaan perikanan sebagai suatu sistem. Sistem ini menyangkut permasalahan keadaan nelayan, produktivitas penangkapan, tingkat pendapatan, ketersediaan sumberdaya ikan dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap.

Di sisi lain, nelayan kecil sebagai pelaku perikanan tangkap masih memiliki berbagai permasalahan klasik, seperti terbatasnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, terbatasnya armada dan alat tangkap, kurangnya modal usaha, juga manajemen usaha yang masih bersifat tradisional. Hal ini pula yang menjadi faktor utama penolakan secara besar-besaran oleh nelayan akan kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengenai larangan penggunaan cantrang yang sempat heboh beberapa pekan lalu.

Padahal, larangan penggunaan cantrang ini merupakan upaya untuk melindungi biota laut dan memberikan kesejahteraan pada para nelayan agar bisa mendapatkan mata pencaharian dalam jangka panjang. Cantrang dinilai merusak ekosistem laut karena pengoperasiannya menyentuh dasar perairan sehingga berpotensi megganggu ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme yang menjadi makanan dan habitat ikan, sehingga menyebabkan produktivitas dasar perairan menurun. Selain itu, cantrang juga menjaring beberapa jenis ikan dengan berbagai ukuran. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia.

Namun apalah arti diterapkannya kebijakan jika pelaku utama kebijakan tersebut tidak mengerti sepenuhnya mengapa kebijakan tersebut dibuat? Yang ada justru demo dan unjuk rasa karena merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, langkah utama haruslah dengan dilakukan pencerdasan terhadap masyarakat nelayan tentang keberlanjutan ekosistem laut, meliputi tingkat dan teknik penangkapan, ukuran ikan layak tangkap, keragaman spesies tangkapan, dan pemahaman tentang ekosistem bawah laut.

Jika masyarakat nelayan sudah teredukasi secara pengetahuan ekologinya serta memiliki kecintaan dan kesadaran untuk menjaga laut itu sendiri, barulah membangun sistem ekonomi dan sosialnya, melalui koperasi nelayan salah satu jalannya. Karena menekankan pada sistem ekonomi gotong royong, pemerataan kerja dan pembagian hasil, koperasi nelayan ini dapat meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, koperasi nelayan juga diharapkan dapat memberikan dukungan logistik secara komprehensif berbasis teknologi dalam bidang peralatan, industrialisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

Nelayan yang tadinya bekerja secara individu menggunakan kapal tradisional dan dengan hasil tangkapan seadanya, setelah mendapatkan pencerdasan baik tentang ekosistem laut maupun tentang peningkatan keterampilan nelayan serta bergabung bersama koperasi, tak ada lagi keterbatasan pengetahuan, keterampilan, armada dan alat tangkap, juga tak ada lagi kesulitan modal usaha. Setelah mencapai tahap ini bukan lagi suatu hal yang sulit bagi nelayan Indonesia untuk dapat menjadi nelayan profesional seperti di negara-negara yang sektor perikanannya maju, sehingga hasil tangkapannya pun maksimal dan yang jelas, sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Dengan optimalisasi kinerja nelayan serta dukungan penuh dari pemerintah, efektifitas perekonomian maritim nusantara pun akan terdongkrak naik beriringan dengan terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan kondisi nelayannya yang mandiri dan sejahtera, juga keadaan laut dan ikan yang tetap lestari.