SEAblings Unite Rage: Dekonstruksi K-Netz “Poor SEA” Tweets

jurusan ilmu komunikasi S1, di universitas andalas sumatra barat
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Rival AlkhofiZ tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

konflik digital antara netizen Korea (K-Netz) dan netizen Asia Tenggara (SEAblings) belakangan ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana media sosial bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga arena pertarungan identitas, stereotip, dan kekuasaan simbolik. Istilah “Poor SEA” yang muncul dalam berbagai tweet kontroversial bukan sekadar hinaan biasa, melainkan representasi dari struktur sosial global yang lebih luas yakni ketimpangan, bias rasial, dan konstruksi identitas digital yang kompleks.
Kasus ini mencuat setelah interaksi antar fandom K-Pop dan pengguna media sosial berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam beberapa laporan, terdapat komentar dari sebagian K-Netz yang menyebut masyarakat Asia Tenggara sebagai “miskin” dan “berkulit gelap” secara merendahkan . Ungkapan ini kemudian memicu reaksi besar dari komunitas SEA, yang merespons dengan solidaritas kolektif melalui tagar seperti “SEAblings.” Konflik ini menunjukkan bagaimana satu narasi dapat dengan cepat berkembang menjadi gerakan sosial digital.
Dalam perspektif komunikasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori konstruksi sosial realitas. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan bahasa. Dalam konteks ini, istilah “Poor SEA” bukan hanya deskripsi, tetapi konstruksi makna yang membentuk cara kelompok tertentu dipersepsikan. Ketika istilah ini diulang dan diviralkan, ia memperkuat stereotip dan menciptakan realitas sosial yang bias.
Dari sudut pandang sosiologi, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan konsep othering, yaitu proses di mana suatu kelompok mendefinisikan kelompok lain sebagai “berbeda” dan inferior. Dalam konflik ini, Asia Tenggara diposisikan sebagai “the other” yang dianggap kurang maju dibanding Korea Selatan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah globalisasi dan hierarki ekonomi, di mana negara-negara tertentu sering dianggap lebih “superior” secara budaya dan ekonomi.
Namun, yang menarik adalah bagaimana SEAblings merespons narasi tersebut. Alih-alih pasif, mereka justru membangun solidaritas digital yang kuat. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang gerakan sosial di media sosial, yang menunjukkan bahwa platform seperti Twitter dapat menjadi alat mobilisasi yang efektif untuk melawan diskriminasi . Dalam konteks ini, SEAblings tidak hanya bereaksi, tetapi juga merekonstruksi identitas mereka sebagai komunitas yang solid dan berdaya.
Dari perspektif psikologi sosial, konflik ini juga dapat dijelaskan melalui teori identitas sosial oleh Henri Tajfel. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mengelompokkan diri ke dalam “ingroup” dan “outgroup”. Dalam kasus ini, K-Netz dan SEAblings masing-masing membentuk identitas kolektif yang kuat, yang kemudian memperkuat konflik. Ketika identitas kelompok terancam, individu cenderung merespons dengan defensif, bahkan agresif.
Media sosial memperparah dinamika ini melalui algoritma yang memperkuat konten emosional. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku abusif dan ujaran kebencian di Twitter meningkat karena sifat platform yang memungkinkan penyebaran cepat dan anonim . Dalam konteks konflik ini, tweet bernada provokatif lebih mudah viral, sehingga memperluas jangkauan konflik dan memperdalam polarisasi.
Kasus ini juga tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, konflik serupa pernah terjadi antara netizen Korea dan Filipina, yang memicu tagar seperti #CancelKorea dan #CancelRacism. Dalam kasus tersebut, komentar rasis seperti menyebut Filipina “miskin” dan “tidak berpendidikan” memicu kemarahan global . Pola yang sama terlihat dalam konflik SEAblings menunjukkan bahwa ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola yang berulang.
Namun, penting untuk melihat fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Dari perspektif K-Netz, tidak semua netizen Korea mendukung komentar rasis tersebut. Dalam beberapa kasus, banyak yang justru meminta maaf dan mengkritik perilaku tersebut. Ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi seluruh masyarakat Korea, melainkan sebagian kecil pengguna yang vokal.
Dari perspektif SEA, respons kolektif menunjukkan adanya kesadaran identitas regional yang semakin kuat. Istilah “SEAblings” sendiri mencerminkan upaya untuk membangun solidaritas lintas negara di Asia Tenggara. Ini menarik, karena sebelumnya identitas regional ASEAN sering dianggap lemah dibanding identitas nasional. Media sosial tampaknya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas ini.
Dari sudut pandang budaya pop, konflik ini juga tidak terlepas dari pengaruh Hallyu atau Korean Wave. Popularitas K-Pop di Asia Tenggara menciptakan hubungan yang kompleks antara penggemar dan budaya Korea. Di satu sisi, ada kekaguman; di sisi lain, muncul ketegangan ketika terjadi konflik nilai. Hal ini sejalan dengan konsep cultural backlash, di mana dominasi budaya tertentu dapat memicu resistensi dari kelompok lain.
Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan dinamika kekuasaan dalam ruang digital. Siapa yang memiliki suara lebih besar? Siapa yang menentukan narasi? Dalam banyak kasus, pengguna dengan jumlah pengikut besar atau konten viral memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk opini publik. Ini menunjukkan bahwa media sosial bukan ruang yang sepenuhnya demokratis, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan tertentu.
Dari perspektif etika digital, kasus ini menyoroti pentingnya literasi media. Banyak pengguna yang terlibat dalam konflik tanpa memahami konteks atau dampak dari apa yang mereka katakan. Ujaran seperti “Poor SEA” mungkin dianggap sebagai lelucon oleh sebagian orang, tetapi memiliki dampak psikologis dan sosial yang nyata bagi kelompok yang menjadi target.
Kesimpulannya, fenomena SEAblings Unite Rage bukan sekadar konflik antar netizen, tetapi refleksi dari dinamika sosial yang lebih luas. Ia mencerminkan bagaimana identitas, kekuasaan, dan teknologi saling berinteraksi dalam membentuk realitas digital. Dari perspektif komunikasi, sosiologi, dan psikologi, kasus ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan besar baik untuk membangun maupun merusak. Oleh karena itu, di era digital ini, penting bagi setiap individu untuk lebih sadar akan bagaimana mereka berkomunikasi, karena setiap kata memiliki konsekuensi yang lebih luas dari yang kita bayangkan.
