Konstelasi Budaya Politik Indonesia Pasca Pemilu 2024

Sumber Photo: Pixabay.com

Pemilu 2024 di Indonesia kemarin menandai waktu yang tepat untuk menggagas demokrasi gagasan, bukan demokrasi pengkultusan. Presiden Joko Widodo mengingatkan para kontestan untuk menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas, menghindari kampanye yang merusak tatanan bangsa. Dalam era digital ini, teknologi informasi diharapkan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas, menolak politik SARA dan identitas, dan lebih mengedepankan politik ide dan gagasan. Walaupun secara realitas bahwa politik identitas digunakan oleh para kontestan politik yang ikut bertarung pada pemilu 2024 kemarin, dari kampanye dan sosialisasi masih terdapat banyak unsur politik identitas agama, suku dan ras.

Indonesia berada di kategori "Flawed Democracy” dengan skor 6,71, menempati urutan ke-52 di dunia dari total 165 negara. Meskipun ada beberapa aspek demokrasi yang dinilai sangat baik, seperti fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu, dan pluralisme, masih ada beberapa variabel yang masih buruk, termasuk kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berogranisasi, aturan hukum, dan budaya politik.

Jika di lihat dari sebelum dan sesudah pemilu Februari 2024 kemarin, dinamika Budaya politik di Indonesia belum terbangun dengan baik, jika dipatronkan setelah era reformasi. Proses peralihan dari pemerintahan non-demokratis ke demokrasi tidak berjalan dengan proses demokratis, sehingga sulit membangun demokrasi yang baik. Contohnya, banyaknya konflik dalam pemilu dan pilkada karena persoalan budaya politik, seperti tidak siap kalah dan terjadinya aksi massa yang melanggar mekanisme hukum yang kadang dikaitkan dengan moral dan kepercayaan.

Dengan demikian, pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 disertai dengan penerapan nilai-nilai budaya politik yang tepat. Pemimpin yang lahir dari Pemilu dan pilkada 2024 harus berkualitas dan berkapabilitas, serta perlu berbagai pihak ikut andil dalam membangun etika dan budaya politik untuk membangun budaya politik dalam berdemokrasi di Indonesia dengan fokus menekan pemahaman,

Masyarakat harus mampu bersikap aktif dan kritis terhadap politik lokal, mengatur konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke lembaga pewakilan untuk diselesaikan secara damai dan adil. Partai politik dan elemen lainnya diharapkan bisa hadir untuk memberikan pendidikan politik dan menjadi penyelenggara pemilu. Demokrasi memberikan ruang dalam heterogenitas Indonesia, menjamin terjaganya pluralisme dan toleransi dalam perbedaan dan memperkokoh integrasi nasional.

Dengan semua tantangan dan potensi yang ada, Pemilu 2024 di Indonesia menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Kesatuan dan soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat, serta stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu, sudah disampaikan agar mulai disiapkan aturan main, agar pada saat kampanye ada aturan yang tegas mengenai tidak digunakannya politik identitas.

Pemilu 2024 di Indonesia menandai pentingnya konsolidasi demokrasi, yang merupakan tahap di mana prinsip-prinsip demokrasi menjadi bagian yang kokoh dalam budaya politik dan sistem pemerintahan negara. Pemilu kali ini merupakan pemilu kelima pasca reformasi dan kali kedua diselenggarakan secara serentak untuk memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus anggota Legislatif. Setelah kepemimpinan petahana selama dua periode, kini saatnya pergantian kepemimpinan pada kandidat baru yang diharapkan memberi gairah baru pada perpolitikan Indonesia, serta membawa perjalanan pada kematangan demokrasi.

Pasca pemilu, penting untuk membangun pondasi yang kuat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan media menunjukkan penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang sukses merupakan indikator penentu yang akan membawa konsolidasi demokrasi ke tahapan berikutnya, yaitu demokrasi matang. Studi yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyatakan bahwa tujuan demokratisasi yang berjalan saat ini adalah untuk mewujudkan demokrasi matang pada 2029.

Beberapa upaya yang diuraikan tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu 2024. Meskipun demikian, penguatan konsolidasi demokrasi bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi teladan dalam menuju kematangan demokrasi.

Posisi Pemilu 2024 juga menjadi penting untuk melihat peningkatan jumlah pemilih muda sebanyak lebih dari 55% yang akan memengaruhi arah perpolitikan bangsa dan kebijakan strategis jangka panjang. Angka peningkatan partisipasi politik publik terutama pemilih muda terus naik semenjak Pemilu 2019 hingga saat ini. Media dan teknologi menjadi faktor pendorong bagi partisipasi pemilih muda. Bak pisau bermata dua, pemanfaatan media dan teknologi ini memunculkan tantangan baru dengan terbentuknya polarisasi masyarakat dalam politik dan penyebaran disinformasi.

Terdapat beberapa upaya untuk menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia pasca pemilu dalam membangun pondasi yang kokoh menuju kematangan demokrasi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Isu pemilu curang yang penuh polemik dan menjadikan masyarakat terpolarisasi sangat membutuhkan pelurusan informasi. Munculnya kesadaran kolektif dalam mengawal isu-isu politik pasca pemilu menunjukkan kepercayaan publik pada proses demokrasi yang berjalan.

Kedua, adaptasi teknologi dalam penyebaran informasi dan pengelolaan sistem komunikasi sebagai upaya transformasi digital mendukung berjalannya konsolidasi demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dalam memastikan pengambilan keputusan pemerintah dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengambilan Keputusan.

Dari hal ini sekiranya dan seperlunya dipahami lebih dalam terkait efek budaya politik pasca pemilu 2024 untuk segera diselesaikan permasalahan yang ada agr budaya politik di Indonesia membaik sebagaimana yang di inginkan dan di cita-citakan oleh negara demokrasi.