Konstelasi Ideologi Politik Indonesia Pasca Pemilu 2024

Sumber Photo: Pixabay.com

Konstelasi ideologi politik Indonesia pasca Pemilu 2024 menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti polarisasi politik, perpecahan masyarakat, dan peran generasi muda dalam politik. Pemilu 2024 diikuti oleh 18 partai politik, yang lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2019, menunjukkan pertarungan yang lebih intensif antara calon capres-cawapres yang pada akhirnya melahirkan hasil akhir Prabowo Gibran sebagai Presiden dan wakil presiden terpilih, walaupun jika dilihat pada saat ini yaitu 1 bulan setelah pemilihan, masih terdapat dinamika penyelesaian pemilu pada MK.

Pemilu 2024 diharapkan akan menjadi pertama kalinya di mana generasi muda, yang merupakan kelompok demografis yang secara luas dianggap apatis secara politik, akan mendominasi pemilih dan dari berbagai survey yang ada, dengan terpilihnya Prabowo Gibran di nilai mewakili generasi muda. Dari jumlah total pemilih, lebih dari 68 juta adalah kaum milenial dan sebagian dari mereka adalah pemilih pemula. Terlebih dari pada capres dan cawapres yang kemudian sudah terpilih, maka tidak terlepas dinamika Partai politik yang sebelumnya digadang-gadang memiliki kandidat potensial yang sejak awal sudah mulai menerapkan strategi media sosial untuk menarik mereka, menunjukkan perubahan dalam cara kampanye politik di Indonesia.

Polarisasi politik menjadi isu utama menjelang Pemilu 2024, dengan praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas rentan menjadi faktor penyebab. Masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi akibat pemilu, sama seperti pemilu sebelumnya, ketika polarisasi sampai di lingkup keluarga. Isu identitas yang dimainkan dalam kampanye politik juga menjadi faktor penyebab perpecahan.

Selain itu, spekulasi mengenai dukungan Presiden Jokowi terhadap kandidat terpilih setelah pemilu 2024 Februari yaitu Prabowo Subianto, yang menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis dan partai politik bahkan hingga saat ini perbulan maret dan April 2024 yang masuk pada tahap penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan bagaimana dinamika politik di Indonesia terus berubah dan bagaimana dukungan terhadap kandidat yang sebelumnya bertarung dapat mempengaruhi persepsi dan dukungan public saat ini bahkan bisa menjadi patrol analisis arah demokrasi kedepan.

Selesainya Pemilu 2024 juga menandai awal mula masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan KPU menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali. Ini menunjukkan Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, konstelasi ideologi politik Indonesia pasca Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana dinamika politik di Indonesia terus berubah dan bagaimana generasi muda, polarisasi politik, dan peran partai politik dalam kampanye politik menjadi faktor penting dalam menentukan arah politik Indonesia di masa depan.

Terlepas dari terpilihnya Prabowo Gibran, ada berbagai partai politik yang sudah menyatakan sikap untuk 5 tahun kedepan, koalisi oposisi sudah mulai terbangun dan terlihat di depan publik. Berbicara koalisi oposisi, jika melihat partai pemenang Pimilihan Legislatif 2024 yaitu PDI-P yang di gadang-gadang menjadi Partai Oposisi. Partai oposisi memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintahan dan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai penguasa. Oposisi dapat berupa fundamental ideologis, yang tidak hanya menginginkan pergantian penguasa tetapi juga perubahan ideologis dalam negara, atau berupa oposisi destruktif oportunis yang hanya menginginkan pergantian penguasa tanpa perubahan ideologis. Partai oposisi berusaha menjadi penghubung antara pemerintahan dan masyarakat, serta menjadi pengawas terhadap kebijakan pemerintahan.

Kemudian dengan selesainya pemilu, bisa dilihat dari posisi ideologi nasional kedepannya yang berhubungan antara kepemimpinan eksekutif dan legislatif yang akan menjadi potret demokrasi 5 tahun kedepan, para pengamat politik mulai memberikan gambaran akan Analisa kedepan namun kita ketahui bahwa politik yang dinamis dan ideologi yang masih buyar dalam politik Indonesia. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik dan menjadi pedoman nilai dalam melakukan program dan aktifitas kerja politik. Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, ideologi juga berperan dalam menentukan posisi apa yang harus ditentukan bagi partai untuk mendorong atau bahkan menolak suatu kebijakan. Ideologi juga dapat menjadi daya tarik bagi pemilih untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan cara pandang yang mereka yakini, yang dikenal dengan istilah ideology identification.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki partai politik yang beragam sebagai instrumen penting dalam demokrasi perwakilan. Partai politik di Indonesia berfungsi sebagai kendaraan utama bagi perwakilan politik, mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan, dan saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi. Partai politik di Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik, dan pengatur konflik. Namun, ada tantangan dalam pelembagaan partai politik, termasuk infrastruktur partai yang belum terbangun dengan baik, konflik internal partai, dan tradisi berpartai yang belum menjadi aturan main partai

Jika ditarik dari kesimpulan, posisi nasional dan internasional mulai terlihat sebelum pemilu 2024. Sebagainya kesimpulan dari konsensus politik nasional ke internasional, terutama dalam konteks ASEAN, menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani krisis politik dan konflik di wilayah mereka. Dalam kasus Myanmar, ASEAN telah mencapai konsensus untuk mengakhiri krisis politik melalui Konsensus Lima Poin (5PC), yang mencakup menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif, menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat. Dengan ini maka berbagai Langkah yang sudah dijalankan pada pemerintahan sebelumnya menjadi tanda tanya apakah banyak perubahan atau akan terjadi perlajutan dari program-program sebelumnya.

Terpilihnya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga memiliki implikasi dalam politik internasional seperti yang dijelaskan sebelumnya, terutama dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Prabowo, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, mungkin akan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani hubungan internasional, termasuk dalam kerja sama regional dan global. Hasil pemilihan ini juga akan menunjukan peluang besar terkait Indonesia yang mungkin akan lebih aktif dalam menyuarakan pandangan dan kepentingan nasional dalam konteks internasional, baik dalam kerja sama regional seperti ASEAN maupun dalam forum internasional seperti PBB. Ini menandai pentingnya memahami dan menangani isu-isu global yang relevan dengan kepentingan Indonesia, seperti isu krisis iklim dan lingkungan. Secara keseluruhan, pemilihan Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres menandai perubahan dalam dinamika politik Indonesia dan internasional, dengan potensi untuk mempengaruhi pendekatan pemerintahan terhadap isu-isu internal dan eksternal, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.