Pekerjaan dan Alur Keuangan Baru: Bisnis dan Politik Ekonomi Indonesia

Indonesia saat ini tengah menghadapi sebuah tantangan ekonomi yang kompleks secara gelombang, semisalnya PHK massal yang mengguncang berbagai sektor industri dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Fenomena ini bukan hanya akibat faktor eksternal sesaat, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi dan mekanisme alur keuangan nasional.

Melihat dari segi Transformasi Bisnis dan Digitalisasi yang mempercepat restrukturisasi, maka dari halnya Revolusi digital dan kemajuan teknologi yang membawa perubahan radikal pada model bisnis di Indonesia saat ini. Sektor manufaktur dan perdagangan tradisional yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja utama mengalami tekanan besar karena persaingan dari platform digital dan otomatisasi.

Banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk PHK, untuk bertahan. Misalnya, otomatisasi dalam sektor manufaktur mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, sedangkan e-commerce dan fintech menggeser cara transaksi dan distribusi produk.

Namun, halnya transformasi ini belum diiringi dengan penguatan kapasitas pekerja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan yang memadai. Akibatnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan kesulitan untuk beradaptasi dengan ekonomi digital yang semakin dominan. Kondisi ini memperbesar ketimpangan dan memperdalam krisis sosial.

Tak terlepas pula dengan fenomena lainnya, seperti. Perubahan Alur Keuangan dan Fokus Kredit yang bergeser. Dimana, Bank dan lembaga keuangan nasional kini semakin memusatkan penyaluran kredit pada sektor teknologi, infrastruktur, dan proyek strategis nasional. Jika kita melihat Data OJK pada tahun 2024, di sini terlihat data yang menunjukkan lebih dari 40% kredit baru diarahkan ke sektor ini. Sebaliknya, penyaluran kredit ke UMKM dan sektor riil yang menjadi penopang ekonomi rakyat justru stagnan atau menurun.

Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik ekonomi yang mengutamakan proyek besar yang menjanjikan pertumbuhan makro ekonomi cepat dan potensi keuntungan besar bagi elite bisnis. Namun, strategi ini mengabaikan peran vital UMKM yang menyerap 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi besar pada PDB nasional.

Kita tidak bisa menolak dalam melihat pengaruh Politik Ekonomi dan Tekanan Geopolitik saat ini. Keputusan kebijakan moneter dan fiskal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik dan tekanan geopolitik internasional. Kepentingan elite politik dan bisnis domestik seringkali memengaruhi arah kebijakan ekonomi, sehingga lembaga keuangan tidak sepenuhnya independen dalam mengambil keputusan strategis.

Selain itu, persaingan geopolitik global, terutama antara Amerika Serikat dan Cina, memberikan tekanan bagi Indonesia dalam pengelolaan utang dan investasi asing. Proyek-proyek besar yang didanai oleh pinjaman luar negeri sering kali diiringi dengan ketentuan-ketentuan yang membatasi kedaulatan ekonomi Indonesia dan menekan kebijakan fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat sektor riil.

Maka melihat dari berbagau poin sebelumnya, kita bisa melihat dampak Sosial dan Krisis dari segi Kemanusiaan. Semisalnya, dimana PHK massal telah menaikkan angka pengangguran terbuka dari 6,8% pada 2020 menjadi 8,5% pada 2024 (BPS). Lebih mengkhawatirkan, banyak pekerja terdampak beralih ke sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang semakin tajam.

Sementara itu, ketimpangan sosial semakin melebar. Kelompok elit penguasa modal dan teknologi menguat secara signifikan, sementara mayoritas pekerja menghadapi ketidakpastian dan berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Maka dalam menghadapi situasi ini, paradigma ekonomi Indonesia harus bergeser ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Model ekonomi yang menempatkan manusia dan komunitas sebagai pusat pembangunan, seperti koperasi (yang di kelola dengan baik), ekonomi sosial, dan pemberdayaan UMKM, harus didorong dan mendapatkan dukungan kebijakan yang konkret.

Bank dan lembaga keuangan perlu kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai fasilitator pembangunan sektor riil yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mengejar keuntungan besar dari proyek teknologi dan infrastruktur.

PHK massal dan perubahan alur keuangan adalah cermin krisis ekonomi yang lebih luas, yang melibatkan perubahan bisnis, politik ekonomi, dan dinamika sosial. Tanpa langkah strategis dan perubahan paradigma, jurang ketimpangan akan semakin dalam, dan stabilitas sosial akan terus terancam. Indonesia harus menempatkan keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat sebagai fondasi ekonomi, agar pertumbuhan tidak hanya berupa angka, tapi nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kita sedang menyaksikan perubahan wajah kapitalisme: dari ekonomi berbasis produksi ke ekonomi berbasis platform. Tapi yang dilupakan adalah manusianya—yang justru jadi korban paling awal dari efisiensi yang tidak berpihak." — Ignasius Jonan, mantan Menteri ESDM dan mantan Dirut PT KAI.