Ekonomi Di Tengah Badai Global: Mengapa Sinergi Kebijakan Menjadi Kunci?

Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Ketika ombak mulai meninggi dan angin bertiup semakin kencang, keselamatan kapal tidak hanya bergantung pada kekuatan mesinnya. Kapten, navigator, dan seluruh awak harus memahami situasi yang sama dan bergerak dalam arah yang sama. Sedikit saja terjadi kesalahan koordinasi, perjalanan yang semula aman dapat berubah menjadi penuh risiko.

Sinergi KKSK (Sumber: Bank Indonesia)

Gambaran tersebut agaknya relevan untuk menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, menjaga stabilitas ekonomi bukan lagi pekerjaan satu lembaga. Dibutuhkan koordinasi, kecepatan merespons, dan keselarasan kebijakan agar perekonomian tetap berada pada jalur pertumbuhan.

Laporan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 3 November 2026 memberikan gambaran mengenai tantangan tersebut. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, tekanan eksternal kembali meningkat. Eskalasi konflik geopolitik, tingginya harga energi, kebijakan suku bunga global yang ketat, serta meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Rupiah bahkan tercatat berada pada level Rp18.145 per dolar AS pada 2 November 2026. Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami koreksi sebesar 16,7 persen secara bulanan hingga akhir Oktober. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa gejolak global dapat dengan cepat memengaruhi persepsi investor dan kondisi pasar keuangan domestik.

Namun, di tengah tekanan tersebut, ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diprakirakan tetap berada di atas 5,4 persen. Cadangan devisa mencapai USD146,3 miliar pada akhir September, sementara inflasi Oktober tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Kredit perbankan juga tumbuh 13,26 persen pada September 2026.

Capaian ini patut diapresiasi. Akan tetapi, mempertahankan capaian tersebut tentu membutuhkan upaya yang lebih besar daripada sekadar mengandalkan fundamental ekonomi.

Stabilitas Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Dalam situasi seperti ini, koordinasi kebijakan menjadi semakin penting. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan memiliki mandat yang berbeda, tetapi menghadapi tujuan yang sama: menjaga perekonomian dan sistem keuangan tetap sehat.

Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar, sekaligus mendorong pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Pemerintah melalui kebijakan fiskal menjaga daya beli, memberikan stimulus, serta mendorong aktivitas ekonomi. Sementara itu, OJK dan LPS berperan menjaga kesehatan industri jasa keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Pembagian peran tersebut perlu berjalan secara harmonis. Sebab, kebijakan yang baik di satu sektor belum tentu memberikan hasil optimal apabila tidak didukung kebijakan sektor lainnya.

Sebagai contoh, ketika tekanan terhadap nilai tukar meningkat, stabilitas moneter menjadi prioritas. Namun, pada saat yang sama, dunia usaha tetap membutuhkan akses pembiayaan agar aktivitas produksi dan investasi tidak terhambat. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara kebijakan yang berorientasi pada stabilitas dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan.

Langkah Bank Indonesia memperkuat likuiditas melalui penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM), serta melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, menjadi salah satu contoh bagaimana stabilitas dan pertumbuhan dapat diupayakan secara bersamaan.

Jangan Hanya Kuat di Atas Kertas

Meski demikian, terdapat satu hal yang tidak boleh dilupakan. Stabilitas ekonomi pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Inflasi yang terkendali, misalnya, belum tentu secara otomatis berarti seluruh masyarakat merasakan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Apalagi, inflasi kelompok volatile food pada Oktober 2026 justru meningkat menjadi 5,81 persen. Kenaikan harga pangan dapat memberikan tekanan lebih besar kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Begitu pula dengan pertumbuhan kredit perbankan. Angka pertumbuhan yang tinggi merupakan perkembangan positif, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan tersebut benar-benar menjangkau sektor produktif, UMKM, dan dunia usaha yang membutuhkan modal untuk berkembang.

Pertumbuhan ekonomi juga perlu semakin inklusif. Jangan sampai indikator makroekonomi terlihat membaik, tetapi pelaku usaha kecil masih kesulitan memperoleh pembiayaan, masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup, dan daerah belum memperoleh manfaat yang seimbang dari pertumbuhan nasional.

Dalam konteks tersebut, sinergi kebijakan pusat dan daerah juga tidak kalah penting. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. Pengendalian inflasi, penguatan konektivitas, peningkatan investasi, dan pengembangan sektor unggulan harus menjadi bagian dari agenda bersama.

Menjaga Kepercayaan, Menjaga Masa Depan

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan devisa, tingginya pertumbuhan kredit, atau stabilitas pasar keuangan. Ada satu faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan.

Investor membutuhkan kepastian kebijakan. Pelaku usaha membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa daya beli mereka tetap terlindungi. Semua itu hanya dapat dibangun melalui kebijakan yang konsisten, komunikasi yang transparan, dan koordinasi yang efektif.

Indonesia memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik ataupun menentukan arah suku bunga negara lain. Namun, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat ketahanan dari dalam. Memperbaiki iklim investasi, memperdalam pasar keuangan, memperkuat industri domestik, dan meningkatkan produktivitas merupakan langkah yang dapat terus dilakukan.

Lautan global mungkin tidak akan segera tenang. Ombak ketidakpastian bisa kembali datang dengan berbagai bentuk. Namun, dengan koordinasi yang kuat, kebijakan yang adaptif, dan orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk tetap berlayar dengan arah yang tepat.

Sebab, dalam menghadapi badai ekonomi, yang paling penting bukan hanya seberapa kuat kapal bertahan, tetapi seberapa kompak seluruh awak memastikan kapal tetap sampai pada tujuan.