Transformasi Peradilan: Menimbang Peran AI dalam Penegakan Hukum
Mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mahasantri yang aktif diskusi dan ngaji di Pesantren Luhur Sabilussalam
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Riza Adib Fa'izi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIntegrasi Artificial Intelligence (AI) ke dalam proses peradilan bukan lagi sekadar wacana teknis, melainkan transformasi fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Dari otomatisasi dokumen hingga penggunaan algoritma untuk menentukan risiko residivisme, AI menjanjikan efisiensi yang revolusioner. Namun, di balik kecepatan tersebut, muncul tantangan etis mengenai keadilan dan hak asasi manusia.
Berikut adalah analisis mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan AI dalam proses peradilan.
Kelebihan: Efisiensi dan Objektivitas Data
Penggunaan AI dalam peradilan bertujuan untuk mengatasi kendala klasik sistem hukum yaitu tumpukan perkara yang menumpuk dan subjektivitas manusia.
• Kecepatan Pemrosesan Perkara: AI mampu meninjau ribuan dokumen hukum, yurisprudensi, dan peraturan dalam hitungan detik. Hal ini membantu hakim dan panitera dalam meriset referensi hukum secara akurat dan cepat.
• Standarisasi Putusan: Dalam kasus-kasus ringan atau rutin (seperti pelanggaran lalu lintas atau sengketa administratif sederhana), AI dapat membantu memberikan rekomendasi putusan yang konsisten, mengurangi disparitas hukuman yang mencolok antar hakim.
• Analisis Bukti Digital yang Kompleks: Dalam kasus kejahatan siber atau korupsi yang melibatkan jutaan transaksi keuangan, AI dapat mendeteksi pola aneh yang hampir mustahil ditemukan oleh mata manusia secara manual
• Aksesibilitas Informasi Hukum: Chatbot berbasis AI dapat membantu masyarakat awam memahami prosedur persidangan atau hak-hak hukum mereka tanpa harus membayar biaya konsultasi awal yang mahal.
Kekurangan: Bias dan Hilangnya Nurani
Meskipun sangat cepat dan presisi, AI membawa risiko yang dapat mencederai prinsip keadilan hakiki.
• Bias Algoritma (The Bias In, Bias Out): AI belajar dari data historis. Jika data masa lalu menunjukkan pola diskriminasi terhadap ras, gender, atau kelas sosial tertentu, AI akan mereplikasi dan melegitimasi bias tersebut dalam rekomendasinya.
• Masalah Kotak Hitam (Black Box): Banyak algoritma AI sangat kompleks sehingga pengacara maupun terdakwa tidak dapat memahami bagaimana sebuah rekomendasi keputusan dihasilkan. Hal ini melanggar hak terdakwa untuk mendapatkan transparansi dalam proses peradilan.
• Hilangnya Konteks dan Empati: Hukum bukan sekadar angka dan logika. Hakim manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan konteks sosial, motif emosional, dan penyesalan terdakwa yang tidak dimiliki oleh AI.
• Risiko Keamanan dan Manipulasi: Sistem AI rentan terhadap peretasan atau manipulasi data yang dapat mengubah hasil analisis hukum, yang pada akhirnya dapat menyesatkan hakim dalam mengambil keputusan.
Kecerdasan Buatan memiliki potensi besar untuk membersihkan "kemacetan" di sistem peradilan dan memberikan bantuan teknis yang luar biasa bagi para praktisi hukum. Namun, AI harus tetap diposisikan sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pemutus kebijakan mutlak.
Keadilan sejati memerlukan "sentuhan manusia" yang mampu melihat melampaui data statistik. Penggunaan AI di pengadilan harus dibarengi dengan regulasi yang menjamin transparansi algoritma agar teknologi ini memperkuat supremasi hukum, bukan justru memperlemahnya melalui bias digital.