Manifesto Gen Z: Kami Memilih, Tapi Apakah Kami Didengar?
MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PAMULANG
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari RIZKA NANA PUTRI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
JAKARTA — Besarnya jumlah pemilih Generasi Z (Gen Z) pada Pemilu 2024 menempatkan kelompok muda sebagai bagian penting dalam politik Indonesia. Dua tahun setelah pemilu, partisipasi politik anak muda tidak hanya terlihat melalui bilik suara, tetapi juga melalui media sosial, forum publik hingga demonstrasi yang menyuarakan persoalan ekonomi, kebijakan pemerintah dan akuntabilitas lembaga negara. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Gen Z berjumlah 50.645.669 orang atau 24,94 persen dari pemilih yang dipetakan berdasarkan generasi dalam Fact Sheet KPU. Jika digabungkan dengan 67.909.820 pemilih milenial atau 33,44 persen, kedua kelompok tersebut mencakup 58,38 persen pemilih.
Jumlah tersebut membuat kelompok muda menjadi salah satu sasaran penting komunikasi politik menjelang Pemilu 2024. Media sosial menjadi salah satu saluran untuk menjangkau mereka, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperoleh dan menyebarkan informasi politik. Penelitian yang diterbitkan dalam Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia menunjukkan pola tersebut. Penelitian terhadap 802 responden Gen Z membahas penggunaan media dalam pencarian informasi mengenai politik dan pemilu serta bagaimana pola konsumsi informasi generasi tersebut menjadi pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dan partai politik.
PerbesarNamun, keterlibatan anak muda dalam politik tidak berhenti setelah Pemilu 2024.
Pada Agustus 2025, mahasiswa dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi di Jakarta yang antara lain mempersoalkan pendapatan dan tunjangan anggota parlemen serta isu pendanaan pendidikan. Gelombang demonstrasi kemudian berkembang dan meluas ke berbagai daerah. Reuters melaporkan aksi yang bermula di Jakarta menyebar ke sedikitnya 32 dari 38 provinsi di Indonesia.
Situasi memanas setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis kepolisian di tengah demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto kemudian meminta penyelidikan atas kejadian tersebut, sementara kepolisian menyampaikan permintaan maaf dan memproses personel yang berada di dalam kendaraan.
Gelombang protes tersebut membawa beragam persoalan ke ruang publik. Reuters mencatat ketimpangan ekonomi dan persepsi mengenai korupsi termasuk di antara faktor yang mendorong ketidakpuasan. Pemerintah kemudian merespons salah satu tuntutan demonstran dengan mengumumkan kesepakatan partai-partai untuk mencabut sejumlah fasilitas anggota parlemen serta menghentikan sementara perjalanan dinas luar negeri anggota DPR.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana aspirasi politik disampaikan di luar pemilu. Bagi generasi muda, ruang partisipasi juga semakin luas seiring perkembangan teknologi digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam diskusi pemuda di Jakarta Selatan pada Juli 2026 mengatakan tantangan demokrasi Indonesia setelah 28 tahun Reformasi tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan kebebasan, tetapi juga bagaimana demokrasi menghasilkan kesejahteraan serta menghadapi disinformasi dan perkembangan teknologi. Ia juga menilai teknologi dapat memperluas demokrasi, sekaligus berpotensi memperbesar konflik.
Perhatian terhadap aspirasi politik anak muda juga mulai muncul dalam agenda sejumlah partai politik. Pada Juli 2026, misalnya, PDI Perjuangan meluncurkan Public Pulse 28, forum yang disebut sebagai ruang bagi Gen Z dan milenial untuk berdiskusi mengenai persoalan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
KPU Kabupaten Bekasi pada Februari 2026 juga menilai pemilih muda membutuhkan perhatian khusus dalam pendidikan demokrasi. Lembaga tersebut menyebut karakter pemilih muda yang dinamis, adaptif dan responsif membuat sosialisasi politik dan kepemiluan tetap diperlukan menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan perubahan bentuk keterlibatan politik anak muda Indonesia. Pemilu tetap menjadi mekanisme formal untuk menentukan wakil dan pemimpin, sementara media sosial, forum diskusi, pengawasan kebijakan dan demonstrasi menjadi saluran lain untuk menyampaikan aspirasi setelah pemungutan suara selesai.
Besarnya jumlah pemilih muda pada Pemilu 2024 juga membuat hubungan antara generasi muda dan pembuat kebijakan tetap menjadi perhatian menjelang Pemilu 2029.
Gen Z sendiri bukan kelompok dengan pandangan politik yang seragam. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan membuat aspirasi politik mereka beragam. Karena itu, besarnya jumlah pemilih Gen Z tidak dapat diartikan sebagai satu suara politik yang sama.
Namun, data Pemilu 2024 menunjukkan satu fakta: Gen Z merupakan bagian besar dari pemilih Indonesia. Setelah suara mereka diperebutkan dalam pemilu, perkembangan politik pascapemilu menghadirkan pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana aspirasi kelompok muda diterima dan ditindaklanjuti dalam proses kebijakan.
Mereka telah menggunakan hak pilih. Kini, perhatian beralih pada bagaimana suara generasi muda mendapat ruang dalam proses politik setelah pemilu berakhir.