Era Transformasi Digital: Kunci Keberhasilan Humas Pemerintah Daerah

Kunci Keberhasilan Pelayanan Informasi dan Humas Pemerintahan Daerah

Di era transformasi digital ini, media sosial muncul sebagai alat penting bagi pemerintahan daerah untuk menyebarkan informasi. Dengan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang menggunakan akses internet, media sosial menjadi alat ampuh bagi pemerintah daerah di Indonesia, untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Platform media sosial, seperti Facebook, X, dan Instagram, telah memberikan peluang baru bagi pemerintah daerah untuk bisa terhubung secara langsung dengan masyarakat, mendorong transparansi dan aksesibilitas yang lebih besar. Dengan tingkat cangkupan media sosial yang luas memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan efektif. Pandemi COVID-19 menyoroti nilai dari media sosial karena banyak pemerintah daerah menggunakan platform seperti Facebook dan Instagram untuk membagikan informasi penting untuk menjangkau jutaan orang secara real time.

foto: pixabay

Media sosial mendorong percakapan dua arah (two ways of communication) antara pemerintah daerah dan Masyarakat. Sebuah survei dilakukan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, mengungkapkan lebih dari 70% responden lebih memilih media sosial untuk berinteraksi dengan pemerintah. Platform interaktif ini dapat melibatkan Masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan, mengajukan pertanyaan dan memberikan saran, sehingga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama, yang merupakan hal mendasar bagi kesuksesan pemerintahan.

Media sosial adalah aset berharga untuk manajemen krisis di pemerintahan daerah. Selama keadaan darurat, komunikasi yang tepat waktu sangat penting. Seperti saat terjadi banjir di Kota Padang pada Maret 2024 lalu, pemerintah daerah dapat secara efektif menggunakan media sosial untuk memberikan informasi terkini dan memobilisasi sumber daya dengan cepat. Kemampuan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan cepat dapat membantu mengurangi kepanikan dan informasi yang salah selama masa krisis.

Media sosial menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan daerah. Inisiatif seperti balai kota online, survei, serta kampanye interaktif dapat memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berhasil menerapkan inisiatif e-partisipasi, yang memungkinkan warga untuk terlibat diskusi tentang perencanaan kota dan pengembangan masyarakat melalui platform media sosial.

Tantangan Media Sosial bagi Humas Pemerintah Daerah

foto: pixabay

Meskipun media sosial memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah daerah, namun penting untuk menyadari potensi kelemahannya. Tantangan-tantangan ini dapat mengikis kepercayaan publik, menyelewengkan komunikasi, dan menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah di media sosial adalah penyebaran informasi yang salah dan misinformasi yang cepat. Platform media sosial dapat memperkuat informasi yang salah atau yang sering disebut dengan istilah hoaks. Pernyataan yang salah atau kesalahpahaman dapat disebarkan dan tersebar secara luas, menyebabkan kebingungan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Hal ini bisa sangat berbahaya untuk pemerintah daerah, karena klaim palsu tentang layanan publik, pedoman kesehatan atau kebijakan lokal dapat mengikis kepercayaan publik. Tidak seperti media massa tradisional, media sosial membutuhkan pemantauan yang konstan dan respon yang cepat untuk penyebaran informasi.

Media sosial juga dapat menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, media sosial menyediakan saluran komunikasi langsung, di sisi lain, media sosial dapat membuat pemerintah semakin diawasi dan mendapatkan umpan balik negatif. Setiap pernyataan, postingan, atau unduhan tunduk pada pengawasan publik, dan respon negatif dapat dengan cepat mendominasi percakapan. Hal ini dapat menodai citra pemerintah dan menyulitkan untuk mempertahankan pesan yang jelas dan kohesif. Kendati akses internet semakin meluas di Indonesia, kesenjangan literasi digital masih ada diantara segmen populasi tertentu. Hal ini juga dapat membatasi dampak dari upaya komunikasi pemerintah di media sosial, terutama di daerah pedesaan atau daerah tertinggal.

Dalam era transformasi digital saat ini, media sosial merupakan alat penting bagi Humas di pemerintah daerah di Indonesia. Ketika pemerintah terus merangkul komunikasi digital, mereka harus memprioritaskan strategi yang efektif dan memerangi informasi yang salah untuk memaksimalkan dampaknya. Hal ini akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat, yang pada akhirnya mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penulis: Rizke Ademi - Mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas