Perempuan Bukan Diciptakan untuk Melayani, Mereka Berhak Atas Hidup Dan Mimpinya
Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi universitas pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Rizki Aulia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di banyak ruang sosial di Indonesia, narasi bahwa perempuan hidup untuk melayani laki-laki masih kerap terdengar. Mulai dari tuntutan menjadi “istri ideal”, tekanan untuk selalu mengalah dalam keputusan, hingga anggapan bahwa tugas utama perempuan adalah mengabdi pada suami dan keluarga seolah-olah mimpi dan kebutuhan pribadinya adalah bonus, bukan hak. Padahal, realitasnya sederhana: perempuan adalah manusia utuh, dengan mimpi, ambisi, dan kedaulatan atas hidupnya sendiri.
Budaya yang mengidealkan perempuan sebagai sosok yang patuh, lembut, dan selalu mendahulukan orang lain masih kuat tertanam. Banyak perempuan diajarkan untuk mengubur keinginan sendiri agar dianggap “baik” atau “layak”.
Namun, narasi ini bukan hanya ketinggalan zaman ia merampas hak dasar perempuan untuk menjadi diri sendiri dan menentukan jalan hidup.
Yang membedakan sering kali bukan kemampuan, melainkan kesempatan dan ekspektasi sosial yang timpang. Ketika potensi ini dibatasi hanya pada ranah domestik, secara makro, hal ini juga merugikan negara. Partisipasi penuh perempuan di sektor publik dan ekonomi terbukti signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (GDP) dan inovasi.
Dalam banyak keluarga, keputusan penting seperti memilih jurusan pendidikan, melanjutkan karier, atau bahkan menikah, masih sering dikendalikan oleh figur laki-laki ayah, suami, atau saudara laki-laki. Ketika perempuan berani bersuara atau mengambil pilihan yang berbeda, ia mudah dicap “keras kepala”, “tidak tahu diri”, atau “melawan kodrat”.
tekanan terus-menerus untuk hidup demi orang lain dan mengubur mimpi seringkali memicu masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan dan kelelahan (burnout). Hak atas hidup dan mimpi juga mencakup hak atas kesejahteraan psikologis, yang tidak mungkin didapat jika kedaulatan diri terus terenggut.
Perempuan tidak dilahirkan untuk sekadar melayani. Mereka berhak:
- mengejar pendidikan setinggi yang diinginkan,
- membangun karier dan mandiri secara finansial,
- mengambil keputusan tentang tubuh, pernikahan, dan masa depan tanpa tekanan,
- bermimpi besar dan mewujudkannya,
- dihargai sebagai individu bukan sekadar ibu, istri, atau anak perempuan.
Potensi perempuan tidak kurang dari laki-laki. Yang membedakan sering kali bukan kemampuan, melainkan kesempatan dan ekspektasi sosial yang timpang.
Mengubah cara pandang terhadap perempuan bukanlah “perjuangan perempuan saja”, melainkan tanggung jawab sosial bersama. Laki-laki perlu terlibat bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai mitra setara dalam mengurai bias dan membagi peran di ranah domestik maupun publik.
Dan pengakuan atas kedaulatan dan hak-hak perempuan ini juga sejalan dengan Konstitusi Negara (UUD 1945) dan berbagai Undang-Undang anti-diskriminasi yang menjamin kesetaraan setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Ini menjadikan isu kesetaraan bukan hanya aspirasi sosial, tetapi juga kewajiban negara.
Perempuan tidak meminta dikistimewakan. Mereka hanya ingin diakui sebagai manusia seutuhnya, dengan hak yang sama untuk menentukan jalan hidup, didengar aspirasinya, dan dihargai kontribusinya tanpa prasyarat harus melayani siapa pun.