Makna Putusan Hakim Pada Perkara Praperadilan Hasto Kristianto ( Sekjen PDIP )

Sumber Foto : Freepik.com

Sidang Peninjauan kembali (PK) didalam perkara yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan dugaan melakukan perintangan penyidikan ( Obstruction of justice ) dan dugaan memberikan hadiah, janji atau suap kepada penyelenggara Negara ( Gratifikasi ).

Didalam amar putusan Hakim yang dibacakan pada hari Kamis, 13 Februari 2025 di Pengadilan Jakarta Selatan.

Hakim memutuskan" tidak menerima gugatan " pra peradilan yang diajukan oleh Hasto Krisianto melalui kuasa Hukumnya.

Lalu apa konsekuensi Hukum jika bunyi putusan hakim menyatakan "tidak dapat diterima" (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bagi sebagian orang yang bekerja di ranah hukum dan litigasi pasti pernah mendengar Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Ketika mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan sering terdengar putusan hakim amar putusannya berbunyi “menyatakan menolak gugatan penggugat” atau “menyatakan gugatan tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklaard).

Sekilas tidak ada perbedaan secara bahasa tetapi secara yuridis terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar. Di kalangan praktisi hukum, bunyi amar tersebut tidak asing lagi, namun di masyarakat umum tidak banyak yang memahami.

Gugatan memiliki syarat materil dan syarat formil. Syarat Formil kaitannya dengan formalitas penyusunan gugatan, seperti kelengkapan identitas para pihak, kompetensi pengadilan baik relatif maupun absolute, legal standing, kejelasan objek gugatan dan lain – lain.

Sedangkan Syarat Materil berkaitan dengan materi gugatan tentang dasar fakta atau uraian fakta yang mendasari diajukan gugatan, dasar hukum, hubungan hukum dan lain – lain.

Defisini Niet Ontvankelijk Verklaard merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811) :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;

4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dalam pertimbangan hakim yang dibacakan didalam amar putusan, Hakim menilai bahwa gugatan kuasa hukum Hasto Kristianto didalam praperadilan mengandung Gugatan Kabur (obscuur libel) karena menggabungkan 2 surat perintah penyidikan (Sprindik) didalam satu gugatan praperadilan, sehingga dinilai akan menyulitkan hakim dan atau membingungkan hakim dalam mengambil keputusan hukum.

Ini artinya, dalam putusan praperadilan Hasto Kristianto, dinilai oleh Hakim mengandung cacat formil dan Hakim belum membahas tentang substansi perkara praperadilan yang menjadi pokok gugatan.

Langkah hukum selanjutnya yang bisa ditempuh oleh team hukum Hasto Kristianto adalah mengajukan kembali praperadilan dengan memisahkan dua sprindik yang berbeda didalam gugutan praperadilannya, namun hal tersebut juga masih terdapat perdebatan dikalangan ahli hukum mengenai upaya hukum lanjutan tersebut karena tidak linier dengan prinsip peradilan itu sendiri yang harus cepat, sederhana dan berbiaya murah.