Gibran dan Polemik Hukum Pascapengunduran Diri

Pemberitaan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik persyaratan pencalonannya menghadirkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar berakhirnya masa jabatan. Peristiwa ini membuka sejumlah pertanyaan mendasar dalam hukum tata negara: bagaimana pengunduran diri Wakil Presiden harus dilakukan, bagaimana kedudukannya ketika proses pemberhentian sedang dipersoalkan, serta apa konsekuensi hukum dan administratif setelah jabatan berakhir. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya kepastian hukum dalam mengatur berakhirnya jabatan Wakil Presiden. Pertanyaan ini penting karena jabatan Wakil Presiden bukan jabatan pribadi. Kedudukannya diperoleh melalui pemilihan umum, kewenangannya bersumber dari konstitusi, dan pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh keuangan negara. Karena itu, pengunduran diri tidak semestinya diperlakukan seperti seseorang yang mengakhiri hubungan kerja biasa. Ada kepentingan konstitusional yang harus tetap diperhatikan, terutama ketika pengunduran diri terjadi bersamaan dengan polemik mengenai pemenuhan persyaratan jabatan dan proses hukum yang berkaitan dengannya.

UUD NRI Tahun 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Salah satu alasan pemberhentian adalah apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan konstruksi tersebut, pemberhentian bukan semata-mata keputusan politik, melainkan harus melalui pembuktian hukum dan prosedur konstitusional. Persoalannya menjadi menarik ketika pengunduran diri muncul di tengah bergulirnya tuntutan pemberhentian. Apakah seorang Wakil Presiden dapat mengakhiri jabatannya secara sukarela ketika kedudukannya sedang dipersoalkan, kemudian persoalan yang menjadi dasar tuntutan tersebut dianggap selesai? Secara hukum, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Pengunduran diri berangkat dari kehendak pejabat untuk mengakhiri jabatan, sedangkan pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional untuk memberhentikan pejabat berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945. Keduanya dapat berujung pada kekosongan jabatan, tetapi memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Perlu dibedakan antara persoalan keabsahan persyaratan pencalonan dengan alasan pemberhentian karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Persoalan pertama berkaitan dengan keabsahan proses pencalonan dan pemilihan, sedangkan persoalan kedua merupakan alasan konstitusional untuk memberhentikan pejabat yang sedang menjabat. Keduanya tidak dapat serta-merta dipersamakan. Justru di sinilah persoalan hukumnya: bagaimana sistem ketatanegaraan menyelesaikan dugaan persoalan dalam proses pencalonan ketika pejabat yang bersangkutan telah memperoleh dan menjalankan jabatan konstitusional? Ketentuan yang secara khusus perlu diperhatikan adalah Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak dilanjutkan.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengunduran diri memiliki konsekuensi langsung terhadap kelanjutan proses pemberhentian pada tahap MPR. Namun, penerapannya harus dibaca secara tepat. Pasal 40 tidak berarti setiap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR otomatis terhenti ketika pejabat menyatakan mundur. Ketentuan tersebut berkaitan dengan proses pemberhentian yang telah sampai pada tahapan sidang paripurna MPR setelah melalui mekanisme konstitusional sebelumnya. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pengajuan usul atau pendapat di DPR, proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, dan tahapan pengambilan keputusan di MPR. Persoalan berikutnya adalah apakah tidak dilanjutkannya sidang paripurna MPR sekaligus menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang melatarbelakangi proses pemberhentian. Pasal 40 mengatur penghentian tahapan sidang MPR, tetapi tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai penghapusan seluruh kemungkinan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum lainnya. Berakhirnya jabatan, terhentinya proses pemberhentian, dan penyelesaian persoalan hukum yang menjadi latar belakangnya merupakan tiga hal yang harus dibedakan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 UU MD3, termasuk mengenai pengajuan dua calon oleh Presiden, pemilihan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti. Meskipun demikian, konstitusi belum mengatur secara terperinci tata cara formal pengunduran diri Wakil Presiden, termasuk prosedur penyampaian, lembaga yang menetapkan atau menerima pengunduran diri, serta kapan pengunduran diri dinyatakan efektif. Pasal 8 ayat (2) mengatur akibat berupa kekosongan jabatan dan mekanisme pengisiannya, tetapi tidak menjelaskan secara lengkap proses hukum yang mendahului terjadinya kekosongan tersebut. Ketiadaan pengaturan terperinci ini dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian status pejabat, batas berakhirnya kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara dalam menetapkan akibat pengunduran diri.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah hak keuangan mantan Wakil Presiden. UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, bersama PP Nomor 5 Tahun 1978, mengatur hak keuangan dan fasilitas administratif setelah seseorang berhenti dari jabatan tersebut. Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan, sedangkan Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman dan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Pasal 9 menentukan bahwa pembayaran pensiun dan hak-hak tertentu tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Ada ketentuan yang patut mendapat perhatian khusus. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat dalam ketetapannya. Sementara itu, Penjelasan Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 1978 secara khusus memasukkan berhenti atas permintaan sendiri sebagai salah satu kategori berhenti dengan hormat. Konstruksi tersebut menimbulkan pertanyaan serius apabila dikaitkan dengan pengunduran diri Gibran. Apabila pengunduran diri secara formal dikategorikan sebagai berhenti atas permintaan sendiri dan berhenti dengan hormat, terdapat dasar normatif bagi timbulnya hak pensiun beserta hak administratif lainnya. Namun, hal itu tidak berarti hak tersebut otomatis telah diberikan. Status pemberhentian dan pemenuhan prosedur administratif tetap harus dipastikan. Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1978 menentukan bahwa pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan dengan Keputusan Presiden.Persoalannya terletak pada konsekuensi hukum dari pengunduran diri tersebut. Apakah pejabat yang mundur ketika menghadapi persoalan serius terkait pemenuhan persyaratan jabatan harus memperoleh perlakuan administratif yang sama dengan pejabat yang menyelesaikan masa jabatan secara normal? Tanpa menuduh atau berspekulasi mengenai motif pengunduran diri Gibran, publik berhak mempertanyakan rasionalitas aturan yang mengategorikan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai pemberhentian dengan hormat, meskipun persoalan yang melatarbelakanginya berpotensi berkaitan dengan proses pertanggungjawaban hukum.

Negara wajib menghormati hak yang diberikan oleh undang-undang. Namun, pembentuk undang-undang juga perlu mengevaluasi apakah pengaturan hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden telah mempertimbangkan perbedaan dasar dan keadaan berakhirnya jabatan. Persoalannya bukan semata-mata pemberian atau penghapusan hak pensiun, melainkan kecukupan norma dalam mengatur konsekuensi administratif dari berbagai bentuk pemberhentian. Penghargaan atas pengabdian tidak semestinya mengabaikan perbedaan keadaan dan dasar berakhirnya jabatan.

Pengunduran diri dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab politik apabila dilakukan untuk menjaga kehormatan lembaga dan menghindari konflik berkepanjangan. Namun, kehormatan jabatan tidak cukup diukur dari kesediaan seseorang meninggalkan kekuasaan. Kehormatan juga ditentukan oleh kesediaannya mempertanggungjawabkan proses yang mengantarkannya memperoleh jabatan tersebut. Dalam negara hukum, pejabat publik tidak hanya memperoleh kewenangan dan fasilitas, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjalankan jabatan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengunduran diri tidak semestinya dipahami sebagai penyelesaian otomatis atas seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan jabatan. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pengaturan pengunduran diri Wakil Presiden, hubungan antara pengunduran diri dan proses pemberhentian, serta konsekuensi hak keuangan dan fasilitas bagi mantan pejabat negara. Peraturan yang lahir pada 1978 perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Persoalan pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar apakah seseorang tetap menjabat atau memilih mengakhiri masa jabatannya. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah hukum ketatanegaraan Indonesia telah menyediakan aturan yang jelas mengenai tata cara pengunduran diri, akibatnya terhadap proses pemberhentian, serta konsekuensi hukum dan administratif setelah jabatan berakhir. Pengunduran diri memang dapat mengakhiri jabatan, tetapi kepastian hukum harus memastikan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan jabatan tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat.