Diplomasi Perbatasan: Solusi Strategis untuk Konflik Delimitasi di Indonesia

Diplomasi menjadi cara untuk menangani konflik delimitasi perbatasan (Source: Freepik.com)

Konflik delimitasi di kawasan perbatasan menjadi sebuah konteks serius mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Perdebatan tentang batas wilayah masih terus terjadi dan memicu potensi konflik. Ketidakpastian batas wilayah ini kerap menimbulkan ketegangan serta memperkeruh hubungan bilateral dengan negara lain.

Konflik delimitasi ini melibatkan beberapa aspek yang cukup kompleks sehingga seringkali memicu perdebatan atas batas negara diantaranya sejarah dan peta lama, klaim sumber daya alam, kedaulatan dan keamanan serta isu sosial budaya. Batas wilayah Indonesia dan negara tetangga sering kali ditentukan berdasarkan peta-peta lama dari masa kolonial dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal sehingga menciptakan ketidakjelasan tentang batas wilayah yang sah.

Kawasan perbatasan juga melibatkan wilayah yang kaya sumber daya alam seperti hasil laut dan mineral. Kekayaan alam ini menjadi potensi ekonomi yang diperdebatkan sehingga eskalasi konflik dapat meningkat seperti klaim atas hak penangkapan ikan serta eksplorasi sumber daya alam.

Kedaulatan negara juga menjadi isu utama dalam konflik delimitasi. Negara selalu bersiap siaga untuk menjaga integritas wilayahnya namun kondisinya terkadang diperburuk oleh aktivitas militer dan patroli yang tidak terkoordinasi di wilayah perbatasan sehingga memicu ketegangan diplomatik. Beberapa contoh konflik delimitasi perbatasan Indonesia yaitu sengketa dengan Malaysia di Kalimantan dan sengketa Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini melibatkan klaim wilayah yang memicu ketegangan antara pihak-pihak terkait.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) telah mengatur aspek terkait dengan delimitasi. Dalam pasal 74 dan Pasal 83 yang mengatur tentang Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, disebutkan bahwa negara yang mengalami klaim batas negara yang tumpang tindih harus mencapai kesepakatan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Negosiasi menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan delimitasi ini.

United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 dalam pasal 281 juga mengatur tentang penyelesaian sengketa perbatasan secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Metode penyelesaian sengketa ini melalui beberapa cara seperti mediasi, konsiliasi, arbitrasi atau pengadilan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh pihak terkait.

Mekanisme penanganan konflik delimitasi perbatasan sudah ditentukan oleh UNCLOS terutama dalam hal kaitannya dengan wilayah laut. Melalui pasal-pasal tersebut, negara didorong untuk menyelesaikan sengketa dengan damai untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perbatasan.

Penyelesaian konflik delimitasi perbatasan ini membutuhkan pendekatan diplomatik dengan mengadakan dialog terbuka antar negara yang bersengketa. Melalui proses negosiasi transparan ini akan tercipta kesepahaman kepentingan masing-masing negara. Pendekatan diplomatik ini juga membangun kepercayaan yang diperlukan untuk kerja sama di bidang lainnya di masa mendatang.

Dalam proses diplomasi, pendapat masyarakat di kawasan perbatasan menjadi penting karena secara langsung merasakan dampak dari kebijakan yang diambil. Adanya perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka membuat proses diplomasi lebih inklusif dan legitimasi keputusan akan lebih kuat.

Diplomasi ini harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut. Program-program pembangunan inklusif ini akan meningkatkan stabilitas serta mendorong kerja sama lintas batas.

Proses diplomasi konflik delimitasi ini dalam beberapa kasus membutuhkan mediasi internasional yang mampu meredakan ketegangan serta memfasilitasi dialog. Organisasi internasional dan negara-negara sahabat memiliki andil sebagai mediator netral yang akan memberikan dukungan dalam proses penyelasaian konflik sehingga mempercepat pencarian solusi adil dan berkelanjutan.

Diplomasi perbatasan menjadi solusi strategis dalam penyelesaian konflik delimitasi di Indonesia yaitu dengan adanya dialog terbuka, keterlibatan masyarakat lokal dan dukungan mediasi internasional. Adanya pendekatan diplomatik ini tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia tetapi juga memperkuat hubungan baik dengan negara-negara tetangga.