Konten dari Pengguna

Indonesia dan Filipina Menghadapi Tantangan Dinasti Politik

Rizky Cahyadi
Mahasiswa - Ilmu Komunikasi - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
12 November 2024 7:56 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rizky Cahyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Quotes oleh Charles De Gaulle (dibuat di Canva)
zoom-in-whitePerbesar
Quotes oleh Charles De Gaulle (dibuat di Canva)
ADVERTISEMENT
Dinasti politik merupakan fenomena di mana kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan diturunkan atau dipertahankan di kalangan keluarga tertentu, membatasi akses bagi individu di luar lingkaran elit ini. Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip demokrasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan, kinerja pejabat, dan akuntabilitas. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina menjadi contoh negara yang menghadapi tantangan besar akibat praktik dinasti politik ini.
ADVERTISEMENT
Di Filipina sendiri dinasti politik hampir menjadi elemen tetap dalam sistem politik. Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Filipina, sekitar 70% anggota parlemen berasal dari keluarga dinasti politik. Fenomena ini dipandang menghambat regenerasi pemimpin, karena kompetisi politik menjadi tidak seimbang dan lebih berpihak pada pihak yang sudah mapan dan berpengaruh.
Para ahli sepakat bahwa batas jumlah anggota bagi satu keluarga untuk dapat disebut dinasti adalah minimal empat orang keluarga dalam lingkar pemerintahan.
Di sisi lain, konstitusi Indonesia dan peraturan pemilihan umum sebenarnya tidak secara eksplisit melarang dinasti politik. Fakta ini membuat publik Indonesia terpecah antara mereka yang mendukung dan yang mengkritik praktik ini. Sebagian berargumen bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin dan memperhatikan rekam jejak serta kinerja mereka, terlepas dari latar belakang keluarga mereka.
ADVERTISEMENT
Praktik dinasti politik juga berpotensi menimbulkan korupsi struktural. Dengan memiliki jaringan keluarga yang luas dalam berbagai sektor pemerintahan, proses pengambilan keputusan bisa diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Akuntabilitas menjadi sulit ditegakkan karena pengaruh keluarga dan konflik kepentingan.
Dinasti politik di Indonesia dan Filipina menuntut perhatian dan tindakan dari masyarakat untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan merata. Tan
tangan ini tidak akan mudah dihadapi, tetapi dengan kesadaran bersama dan keberanian untuk memilih perubahan, masa depan demokrasi di kedua negara dapat dipertahankan.
Baik di Indonesia maupun Filipina, dibutuhkan upaya bersama dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dinasti politik ini. Peningkatan literasi politik dan kesadaran publik akan pentingnya demokrasi dan keadilan bisa menjadi langkah awal untuk membangun perubahan. Dengan memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, masyarakat dapat berperan aktif dalam menekan praktik dinasti politik.
ADVERTISEMENT