Ketika Ekonomi Banten Tumbuh, Mengapa Pengangguran Masih Jadi Cerita?

Mahasiswa universitas Pamulang jurusan manajemen fakultas ekonomi & bisnis
·waktu baca 11 menit
Tulisan dari Muhamad Rizky Maulana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

disusun oleh Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang :
Alika Asyah Putri, Amreena Yusuf Fauziah, Muhamad Rizky Maulana, Nabila Ashifa, Zahrani Maysa Utami
Abstrak
Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran adalah dua kabar yang selalu berjalan beriringan dalam menilai kesehatan ekonomi suatu daerah. Banten punya kawasan industri, perdagangan, dan pembangunan yang maju, tetapi pengangguran di sini belum benar-benar tuntas. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, dengan data dari BPS Provinsi Banten dan laporan perekonomian Bank Indonesia. Hasilnya, ekonomi Banten tumbuh 5,37 persen sepanjang 2025 dan 5,49 persen pada triwulan II 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 berada di 6,48 persen, turun dari 6,59 persen pada Februari 2026. Kabar baik ini tidak otomatis berarti masalahnya selesai, karena pengangguran tetap menekan pendapatan, daya beli, dan pemanfaatan tenaga kerja.
Kata kunci: pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, Provinsi Banten, Hukum Okun
Pendahuluan
Coba bayangkan kamu naik motor dari Tangerang menuju Cilegon. Di kiri-kanan jalan berdiri pabrik, pergudangan, ruko, dan proyek yang tak pernah sepi. Dari jalan itu saja kita bisa merasakan denyut ekonomi Banten. Letaknya yang berdekatan dengan Jakarta, ditambah banyaknya kawasan industri serta sektor perdagangan dan jasa, membuat Banten tampak seperti provinsi yang tidak pernah tidur.
Tapi coba berhenti sebentar di warung kopi pinggir jalan. Obrolan di sana sering bicara hal lain: lulusan baru yang sudah berbulan-bulan melamar kerja, tetangga yang di-PHK, atau teman sekolah yang menunggu panggilan wawancara yang tak kunjung datang. Dua gambaran ini sama-sama nyata, dan keduanya hidup di provinsi yang sama.
Data BPS Provinsi Banten menunjukkan ekonomi Banten tumbuh 5,37 persen pada 2025, naik dari 4,79 persen pada 2024. Pada triwulan II 2026, pertumbuhannya mencapai 5,49 persen dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya (BPS Provinsi Banten, 2026). Untuk ukuran daerah industri, angka ini terdengar menggembirakan.
Namun, TPT Mei 2026 masih 6,48 persen. Angkatan kerja Banten saat itu sekitar 6,29 juta orang, dan 5,88 juta di antaranya bekerja (BPS Provinsi Banten, 2026). Kalau dihitung kasar, masih ada sekitar 410 ribu orang yang ingin bekerja tetapi belum mendapat tempat. Jumlah itu sama dengan satu kota besar yang penghuninya semua sedang menunggu kesempatan.
Dari sinilah pertanyaan kami muncul: kalau ekonomi tumbuh, mengapa pengangguran belum hilang? Salah satu dugaan kami adalah keterampilan pekerja yang belum cocok dengan kebutuhan perusahaan. Persaingan kerja yang ketat, tingkat pendidikan, pengalaman, dan perkembangan teknologi juga ikut berperan.
Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebenarnya sudah banyak diteliti, tetapi setiap daerah punya wataknya sendiri. Karena itu, tulisan ini mencoba melihat Banten secara khusus, dengan tiga tujuan: menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan di Banten, serta menjelaskan dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Landasan Teori
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi sederhananya adalah kabar tentang apakah sebuah daerah makin mampu menghasilkan barang dan jasa. Ukurannya biasanya perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Kalau PDRB naik, produksi di wilayah itu ikut naik.
Pertumbuhan ini tidak muncul begitu saja. Konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, perdagangan, dan produktivitas tenaga kerja ikut membentuknya. Makin hidup kegiatan ekonomi, makin terbuka peluang lahirnya lapangan kerja dan naiknya pendapatan. Tetapi angka yang tinggi saja belum cukup. Hasilnya harus terbagi merata supaya semua lapisan masyarakat ikut merasakan.
Tingkat Pengangguran
Orang yang masuk hitungan pengangguran bukan sekadar mereka yang bersantai di rumah. Menurut BPS, TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Artinya, mereka adalah orang yang sebenarnya siap bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menyiapkan usaha, tetapi belum mendapat penghasilan.
TPT yang tinggi bisa menjadi tanda bahwa suatu daerah belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh angkatan kerjanya. Penyebabnya beragam: keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan perusahaan, lapangan kerja yang terbatas, dan persaingan yang ketat.
Hubungan Keduanya dan Hukum Okun
Hubungan keduanya mirip dua roda sepeda. Saat ekonomi berkembang, produksi naik dan kebutuhan tenaga kerja ikut naik. Sebaliknya, saat pengangguran bertambah, penghasilan masyarakat melemah, lalu daya beli dan konsumsi ikut turun.
Para ekonom merumuskan pola ini lewat Hukum Okun, yang digagas Arthur Okun pada awal 1960-an. Intinya, ada hubungan berlawanan arah antara pertumbuhan output dan pengangguran. Dalam penjelasan yang lazim dikutip, pertumbuhan ekonomi sekitar 2 sampai 3 persen berkaitan dengan turunnya pengangguran sekitar 1 poin persentase (Mankiw, dalam Kuscevic et al., t.t.). Tetapi, seperti yang akan kita lihat di bawah, angka ini tidak berlaku sama di semua tempat.
Penelitian Terdahulu
Sebelum masuk ke data Banten, ada baiknya kita menengok apa kata peneliti lain, karena ceritanya ternyata tidak seragam.
Studi di tingkat nasional.
Analisis Hukum Okun di Indonesia dengan data 1999 sampai 2013 menyimpulkan bahwa hukum ini berlaku di Indonesia (Winners, Binus). Penelitian lain yang memakai pendekatan ARDL juga menyimpulkan Hukum Okun terbukti berpengaruh, meski besarnya koefisien berbeda di tiap negara (Hamzah, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung). Tetapi skripsi Isnanto (2018) di Universitas Jember justru menemukan Hukum Okun tidak berlaku di Indonesia, karena nilai R-square hanya 0,210. Artinya, pertumbuhan ekonomi menjelaskan sekitar 21 persen perubahan pengangguran, sedangkan sisanya dipengaruhi hal lain.
Studi di tingkat daerah. Penelitian di Jawa Tengah periode 2011 sampai 2020 menemukan PDRB justru berhubungan positif dengan pengangguran, sehingga penulisnya menyimpulkan Hukum Okun tidak dapat diterapkan di sana (Zunaida & Robertus, 2022). Sementara itu, kajian di Kota Makassar menemukan hubungan terbalik antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien regresi sebesar -0,6999.
Mengapa hasilnya beda-beda?
Kuscevic, Mendez, dan Aginta menemukan bahwa Hukum Okun di Indonesia sangat bergantung pada struktur ekonomi dan industri daerah. Koefisiennya berbeda antara provinsi di timur yang agraris dan provinsi di barat yang industrialis. Ini menarik bagi kita, karena Banten ada di barat dengan struktur industri yang kuat.
Studi khusus Banten. Pangestu dan Wihastuti (2016) meneliti delapan kabupaten/kota di Banten pada 2010 sampai 2014 dan menemukan PDRB berpengaruh signifikan terhadap TPT, sedangkan upah minimum tidak berpengaruh. Irawan (2022) menelaah Banten pada 2000 sampai 2020 dengan melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja sekaligus. Ernanda, Hutagaol, dan Azijah (2021) juga membahas determinan pengangguran di Banten dan alternatif kebijakannya. Dari sini kelihatan bahwa pengangguran di Banten tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu faktor.
Pelajaran dari semua studi ini: hubungan pertumbuhan dan pengangguran itu nyata, tetapi kuat-lemahnya bergantung pada karakter daerah. Karena itulah kajian khusus untuk Banten tetap penting.
Metode Penelitian
Kami memakai pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Alasannya sederhana: kami ingin memahami hubungan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Banten lewat data dan informasi yang sudah tersedia. Sumbernya publikasi BPS, laporan perekonomian Bank Indonesia, dan referensi lain di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
Datanya sekunder, yaitu diperoleh lewat dokumen dan publikasi resmi. Tiga data pokok yang kami kaji adalah pertumbuhan ekonomi Banten 2025, pertumbuhan triwulan II 2026, dan TPT Mei 2026. Analisisnya deskriptif: informasi dikumpulkan, dikelompokkan, lalu dibandingkan untuk melihat hubungan kedua indikator.
Hasil dan Pembahasan
1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Banten
Dalam beberapa periode terakhir, ekonomi Banten bergerak ke arah yang baik. Pertumbuhan 2025 sebesar 5,37 persen naik dari 4,79 persen di 2024. Kenaikan itu menandakan aktivitas ekonomi berkembang lewat berbagai sektor usaha.
Tren serupa tampak pada triwulan II 2026, ketika ekonomi tumbuh 5,49 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,58 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah naik 16,86 persen (BPS Provinsi Banten, 2026).
Tapi di sinilah kami berhenti sejenak. Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis berarti semua orang sudah punya pekerjaan. Pertumbuhan perlu dibaca bersama kabar tentang pengangguran supaya gambarannya utuh.
2. Perkembangan Pengangguran
TPT Mei 2026 berada di 6,48 persen, turun 0,11 poin dari 6,59 persen pada Februari 2026. Angkatan kerja sekitar 6,29 juta orang, dengan 5,88 juta bekerja. Jumlah penduduk bekerja bertambah 57 ribu orang dibanding Februari 2026, tanda bahwa penyerapan tenaga kerja membaik (BPS Provinsi Banten, 2026).
Menurut kami, turunnya pengangguran memang kabar baik, tetapi belum berarti urusannya selesai. Banten punya banyak kawasan industri dan perusahaan yang butuh pekerja. Namun peluang itu hanya terisi kalau kemampuan dan keterampilan masyarakat cocok dengan yang dicari perusahaan.
3. Hubungan Pengangguran dengan Pertumbuhan Ekonomi Banten
Keduanya sama-sama terkait dengan produksi dan pendapatan. Saat perusahaan menaikkan produksi, kebutuhan tenaga kerja ikut naik, lowongan terbuka, dan pengangguran tertekan. Sebaliknya, pengangguran yang tinggi mengurangi orang yang berpenghasilan. Daya beli melemah, belanja kebutuhan sehari-hari menyusut, dan bila terjadi luas, perdagangan serta usaha masyarakat ikut terganggu.
Dalam rentang waktu yang berdekatan, ekonomi Banten tumbuh 5,37 persen (2025) dan 5,49 persen (triwulan II 2026), sementara TPT turun dari 6,59 persen ke 6,48 persen. Keduanya bergerak ke arah positif, dan sekilas ini selaras dengan Hukum Okun.
Tetapi kami tidak mau terburu-buru. Data ini belum cukup untuk membuktikan bahwa pertumbuhan secara langsung menyebabkan turunnya pengangguran. Penelitian terdahulu menunjukkan hasilnya bisa berbeda antardaerah, dan di Banten sendiri faktor seperti investasi, pendidikan, keterampilan, teknologi, dan kebutuhan industri ikut bermain. Penurunan 0,11 poin dalam tiga bulan juga terlalu pendek untuk disimpulkan sebagai tren.
4. Dampak Pengangguran terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Mari bayangkan seorang ibu pemilik warung makan di dekat kawasan industri. Saat banyak pekerja di sekitarnya punya gaji tetap, warungnya ramai. Saat banyak orang tak berpenghasilan, pembelinya menyusut, padahal modal dan sewa tetap jalan.
Begitulah pengangguran bekerja. Orang yang belum bekerja sulit memperoleh penghasilan rutin, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan harian, menabung, dan membiayai keperluan lain menurun. Dampaknya terasa pada warung makan, toko kelontong, pedagang pasar, dan UMKM yang kehilangan pembeli.
Ada juga sisi lain yang jarang disorot: tenaga kerja yang sebenarnya mampu dan produktif tidak termanfaatkan. Padahal tenaga kerja adalah unsur penting produksi. Bila belum terserap dengan baik, potensi ekonomi daerah belum tergali maksimal. Mengurangi pengangguran bukan hanya soal membantu orang mendapat pekerjaan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi.
5. Upaya Mengurangi Pengangguran
Menekan pengangguran butuh kerja sama pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Pertama, kualitas SDM perlu ditingkatkan lewat pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, terutama di industri, perdagangan, teknologi, dan jasa. Kedua, pemerintah perlu membuka lapangan kerja lewat investasi dan penguatan UMKM, yang bisa menyerap tenaga kerja tanpa bergantung pada perusahaan besar. Ketiga, kemitraan sekolah dan perusahaan lewat magang, pelatihan kerja, dan pendidikan vokasi perlu diperkuat agar lulusan baru punya pengalaman yang dicari industri.
Menurut kami, pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan industri di Banten memberi kesempatan bagi warga setempat untuk bekerja dan berkembang, supaya pertumbuhan terasa dalam bentuk lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan, bukan hanya naiknya angka PDRB.
Kesimpulan
Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator yang saling terkait dalam menggambarkan perekonomian Banten. Ekonomi tumbuh 5,37 persen pada 2025 dan 5,49 persen pada triwulan II 2026, sementara TPT Mei 2026 sebesar 6,48 persen, lebih rendah dari 6,59 persen pada Februari 2026. Kondisi ini cukup baik, tetapi pengangguran tetap menjadi tantangan karena belum semua angkatan kerja terserap.
Penelitian terdahulu mengingatkan bahwa hubungan keduanya tidak seragam di setiap daerah dan sangat dipengaruhi struktur ekonomi setempat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu terus meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan menjalin kerja sama dengan perusahaan dan lembaga pendidikan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya diukur bukan hanya dari tingginya PDRB, tetapi dari kemampuan daerah menyediakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warganya.
Saran
Pertama, bagi Pemerintah Provinsi Banten, perluasan lapangan kerja perlu terus didorong lewat investasi dan penguatan UMKM, dengan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri agar warga tidak hanya jadi penonton di tengah berkembangnya kawasan industri.
Kedua, bagi lembaga pendidikan, kerja sama dengan perusahaan lewat magang, vokasi, dan pelatihan kerja perlu diperkuat agar lulusan siap beradaptasi.
Ketiga, bagi pencari kerja, terus belajar dan menambah keterampilan, termasuk keterampilan digital, adalah bekal penting. Berwirausaha juga bisa menjadi pilihan, bahkan membuka lapangan kerja bagi orang di sekitar.
Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan memakai data runtun waktu yang lebih panjang dan metode kuantitatif seperti regresi, serta membandingkan antarkabupaten/kota di Banten.
Daftar Pustaka
- Ernanda, M., Hutagaol, M. P., & Azijah, Z. (2021). Pengangguran di Provinsi Banten: Determinan dan alternatif kebijakannya. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 29(2), 131–146. https://doi.org/10.14203/JEP.29.2.2021.131-146
- Irawan, F. C. (2022). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2000–2020. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 6(1), 49–58. https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19798
- Pangestu, B. D., & Wihastuti, L. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010–2014 [Tugas akhir]. Universitas Gadjah Mada.
- Zunaida, R. A., & Robertus, M. H. (2022). Okun's law in Central Java Province. Diponegoro Journal of Economics, 11(3).
- Isnanto, S. Y. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia [Skripsi]. Universitas Jember.
