Evaluasi Pola Rekrutmen Politik sebagai Pengejawantahan Kinerja Partai Politik

dokumen pribadi

Rekrutmen Politik sebagai Fungsi Partai Politik

Sebagai organisasi social dan politik, partai politik memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah fungsi rekrutmen politik, rekrutmen dalam partai politik ditujukan untuk membentuk kader partai yang berkualitas dan kader tersebut harus melalui proses seleksi yang telah disusun oleh partai. Namun dalam pelaksanaan fungsi tersebut, seringkali didapati penyimpangan yang dilakukan oleh partai politik.

Saat ini, partai politik acapkali tidak melakukan filterisasi terhadap kader yang akan direkrut, selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik hanya berdasarkan keinginan elite partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. elite partai cenderung berusaha untuk mendapat dan melanggengkan kekuasaannya dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan penting di internal partai politik ataupun merekomendasikan sebagai calon pemimpin.

Hal tersebut dikenal dengan politik dinasti, praktik tersebut sebenarnya semakin menunjukkan bahwa partai politik gagal menjalankan fungsi dalam rekrutmen politik dan terindikasi tidak menerapkan pola kaderisasi dalam internal partai, selain itu apabila praktik ini dibiarkan maka mekanisme check and balance terhadap pemerintah akan susah.

Elite Politik dan Politik Dinasti

Politik dinasti sebenarnya cukup marak terjadi dalam proses pilkada, seperti pada pilkada serentak 2020 di mana terdapat sejumlah kandidat yang terafiliasi dengan pejabat ataupun mantan pejabat yang memenangkan pemilu. Kasus seperti ini terjadi pada proses pencalonan wali kota Solo 2020, awalnya DPC PDIP Solo menyatakan pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa yang merupakan kader senior dan rekam jejak politiknya di Solo.

Namun selanjutnya Gibran Rakabuming Raka (Anak Presiden Jokowi) mencalonkan diri sebagai Cawalkot melalui DPD PDIP Jawa Tengah, dan notabene nya masih kader muda yang mana baru bergabung di PDIP pada akhir tahun 2019. Namun kemudian, DPP PDIP memutuskan untuk mengusung Gibran dalam pilkada tersebut.

Tidak hanya itu, Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi juga mencalonkan sebagai Wali kota Medan dan memenangkannya.

Kemudian pada pilkada di Tangerang Selatan, perekrutan calon kepala daerah dari partai yang dilakukan secara tertutup yang menjadikan Pilar Saga Ichsan yang merupakan anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, bahkan pada pilkada Tangerang Selatan ini merupakan pertarungan dua dinasti politik nasional dan local di mana salah satu kandidatnya yaitu Saraswati Djojohadikusumo merupakan kemenakan Prabowo Subianto dan Azizah Ma’ruf yang merupakan anak dari Wapres Ma’ruf Amin.

Politik Dinasti, Rekrutmen Politik & Demokrasi

Beberapa lembaga survei pun melansir survei yang menunjukkan bahwa partai politik yang mengusung dinasti politik terbanyak pada pemilihan kepala daerah adalah Partai Golkar, PDIP dan Nasdem.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk mengusung calon kepala daerah oleh partai politik masih bersifat eksklusif dan sentralistis. Padahal adanya politik dinasti juga berpengaruh pada kualitas demokrasi dan memiliki akibat negative seperti menghalangi bekerjanya mekanisme pengawasan antar lembaga politik dan amat lekat dengan praktik KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Oleh karena itu, seharusnya partai politik melakukan penegakkan demokrasi internal partai dan menerapkan proses rekrutmen terbuka dan terdesentralisasi yang melibatkan kader, bukan malah mengesampingkan tujuan berpolitik untuk kebaikan bersama dan cenderung berdasar pada pertimbangan mengenai popularitas dan elektabilitas saja.