Korupsi, Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ekonomi Politik

Dokumen Pribadi

World Economic Forum melansir sebuah survei mengenai faktor yang menghambat investasi di Indonesia, dari 16 faktor posisi pertama diduduki oleh korupsi dengan skor 13.8, korupsi menjadi posisi pertama karena korupsi menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, menciptakan ketidakpastian hukum, alokasi sumber daya tidak efisien, pendistribusian ekonomi menjadi tidak merata, dan adanya persaingan yang tidak sehat.

Selain itu, Bank Dunia juga merilis laporan yang berjudul ”Global Economic Risk and Implications for Indonesia” mereka menilai Indonesia merupakan negara yang berisiko, rumit dan tidak kompetitif, selain itu regulasinya pun tidak terprediksi, tidak konsisten dan saling bertentangan. Aturan dari pusat dan pemerintahan daerah sering kali tidak sinkron.

Selain menghambat investasi, korupsi pun menghambat pada pembangunan dan infrastruktur. Korupsi dalam sektor ini sudah terjadi dari tahapan perencanaan, pengadaan barang, sampai pelaksanaan. Setiap tahapan tersebut akan dicari celahnya oleh para koruptor terkait anggaran, fee proyek ataupun proses mengatur pemenang tender.

Korupsi, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi, infrastruktur dan sektor pembangunan yang terhambat akibat maraknya korupsi, sudah barang tentu berimplikasi juga pada sektor ekonomi, karena tidak dapat dipungkiri akibat terhambatnya beberapa sektor di atas juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari sini kita bisa melihat bahwa korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat karena hampir setiap sektor dalam kehidupan dapat terdampak korupsi. Tentu yang terdampak adalah sektor ekonomi, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang gencar-gencar nya memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Seperti laporan yang dirilis oleh Bank Dunia mengenai risiko investasi di Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lesu, akibat maraknya oknum yang melakukan korupsi, biaya niaga dan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing menjadi meningkat akibat pembayaran illegal, ongkos manajemen, serta negosiasi dengan pejabat yang korup. Modal yang semestinya digunakan untuk pembangunan negara akan menjadi sulit untuk terlaksana, bahkan berpotensi gagal.

Memang korupsi tidak memiliki efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun korupsi berdampak pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya. Hal ini terjadi dikarenakan korupsi dapat menurunkan kualitas kelembagaan dan membuat kebocoran dalam pembiayaan sumber daya, menurunnya pendapatan negara dari pajak serta meningkatkan utang negara.

Hadirnya korupsi juga karena buruknya sistem politik yang berlaku di sebuah negara, kekuasaan politik yang diraih melalui korupsi menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang tidak sah. Kondisi politik yang tidak baik dan koruptif akan menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis, seperti pelaksanaan pemilu yang curang dihiasi dengan kekerasan, politik uang dan praktik lainnya juga menyebabkan rusaknya demokrasi. Akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, kepercayaan dari masyarakat terhadap tatanan pemerintahan akan menghilang, masyarakat akan menjadi apatis, yang mana apatisme ini akan menyebabkan pemerintahan berjalan sendiri-sendiri dan partisipasi masyarakat dalam politik pun menurun. Selanjutnya dampak korupsi pada kehidupan politik juga dapat menciptakan

sistem politik yang dikuasai oleh para pemilik modal atau kapital atau biasa disebut dengan plutokrasi yang disebabkan oleh maraknya politik transaksi antara pengusaha dan pemerintah. Para pengusaha tersebut tidak hanya bertransaksi dengan pemerintah, melainkan dengan partai politik dan para pelaku politik praktis lainnya. Setelah menjamurnya plutokrasi, tentu berimbas pada kedaulatan rakyat, kekuasaan politik yang dikendalikan oleh para kapitalis dan oligarki dan menyebabkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja.

Dalam konteks ekonomi politik, korupsi memiliki kaitan erat dengan kedua aspek tersebut. Ekonomi menjadi instrumen utama berjalannya praktik korupsi, dan politik pun menjadi parameter oknum elite politik yang melakukan korupsi dalam memanipulasi kebijakan dan produk politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Politik dan ekonomi sangat berperan penting dalam praktik korupsi, karena korupsi lahir dari Hasrat ekonomi yang dimiliki oleh oknum-oknum pejabat negara dan politikus juga sektor privat.

Reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik menjadi salah satu jalan pencegahan praktik korupsi, selain itu reformasi birokrasi juga memiliki dampak positif terhadap city growth melalui penganggaran pemerintah untuk investasi jangka panjang, birokrasi yang mengedepankan meritokrasi juga terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kualitas dari pemerintah sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi, oleh karena itu pemerintah harus membentuk tatanan birokrasi yang sehat.