Mewujudkan Kader Antikorupsi, PDIP Melakukan Psikotes untuk Pengurus Partai

dokumen pribadi

Dalam sebuah negara demokrasi, semua warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik, baik dalam menyatakan pendapat mengenai masalah politik dan urusan publik ataupun berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun, demokrasi langsung pada era modern ini sulit untuk diterapkan sehingga dibutuhkan sebuah institusi yang berperan mewakili kehendak dan kepentingan warga negara. Dalam perkembangannya, proses politik membutuhkan suatu wadah untuk mengumpulkan kepentingan dan agregasi, oleh karena itu dibentuklah suatu organisasi politik yang dewasa ini kita kenal sebagai Partai Politik.

Partai politik merupakan sekelompok orang yang berusaha mengendalikan pemerintahan dengan memperoleh suatu jabatan publik yang diraih melalui pemilihan yang sah. Dalam artian khusus, partai politik merupakan pelaksana fungsi perwakilan dan menjadi instrumen penting dalam proses politik di suatu negara demokrasi.

Partai politik juga merupakan salah satu penunjang pemerintahan yang demokratis, karena partai politik adalah sebuah lembaga formal berbadan hukum dan diatur oleh konstitusi. Perkembangan partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, pasca-reformasi pertumbuhan partai politik semakin masif dengan berbagai latar belakang identitas dan ideologi.

Karena masifnya pertumbuhan partai tersebut, maka dibutuhkan manajerial partai politik modern yang harus diterapkan untuk mendorong akuntabilitas partai politik. Salah satu indikator dari manajemen partai politik modern adalah adanya proses kaderisasi, melalui kaderisasi yang baik partai politik diharapkan memiliki kader yang berwawasan, berintegritas dan bersih dari tindak korupsi.

Seperti yang telah disinggung penulis di atas, kaderisasi merupakan proses internalisasi partai politik yang bertujuan meningkatkan kualitas dari anggotanya agar mampu menjadi fungsionaris partai dan menjalankan mandat yang diberikan partai dan rakyat dalam menduduki suatu jabatan publik.

Kaderisasi juga berguna untuk menjaga regenerasi partai karena dalam prosesnya terdapat seleksi untuk anggota yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. Dalam dimensi formal, kaderisasi berkaitan dengan nilai demokrasi, ideologi dan perjuangan partai yang disisipkan dalam program pendidikan dan pelatihannya.

Salah satu partai yang memiliki program kaderisasi yang berjenjang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PDIP merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia sejak zaman Orde Baru, PDIP mengeklaim dirinya sebagai partai yang berasaskan Pancasila, berwatak gotong royong, demokratis, merdeka dan progresif revolusioner, sedangkan mengenai jati diri dari partainya, PDIP mengeklaim dirinya sebagai partai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. PDIP memiliki beberapa tujuan khusus, salah satunya memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan absolut rakyat serta membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Terlibatnya kader partai dalam korupsi dinilai jauh dari nilai demokratis dan akan berpengaruh pada elektabilitas partai tersebut dalam pemilihan umum. Diketahui sejumlah nama kader PDIP pernah terjerat kasus korupsi, yang terbaru adalah mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang melakukan korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Mei lalu, Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri dalam acara halal bihalal virtual bersama pengurus dan organisasi sayap partai mengatakan bahwa ia tidak kuat mendengar tertangkapnya kader karena korupsi, hal tersebut sangat mencoreng nama baik partai yang telah meraih kemenangan dalam dua kali pemilu terakhir.

Untuk menjawab hal tersebut dan meminimalisasi kader yang korup, PDIP melaksanakan program dalam tahapan kaderisasi untuk kadernya yang berambisi menjadi anggota legislatif maupun menjadi pejabat publik dengan mengadakan Psikotes yang dilakukan berjenjang dari tingkat pusat. Tes tersebut dilaksanakan di Sekolah Partai DPP PDIP bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jakarta.

Psikotes tersebut memuat hal yang berkaitan dengan kepribadian, kepemimpinan, dan kemampuan manajemen partai. Kader yang lolos dalam psikotes akan berlanjut ke tahapan pembekalan calon legislatif yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan, dalam pembekalan tersebut kader akan diuji kembali untuk mengetahui kemampuan dan kualitasnya.

Dengan adanya program ini dalam tahapan kaderisasi yang dilakukan oleh PDIP diharapkan dapat membawa kembali marwah partai yang berasaskan Pancasila dan kerakyatan. Selanjutnya, tes ini juga diharapkan menjadi jawaban atas harapan masyarakat untuk partai dalam melakukan pembenahan dan penataan internal partai secara sistematis dan memenuhi kualifikasi akan hakikat dari partai politik sebagai agen penyalur aspirasi rakyat.

Sebagai simpulan, pelaksanaan psikotes yang diselenggarakan oleh PDIP tersebut dianggap sebagai salah satu langkah preventif yang tepat guna menciptakan kader yang berkualitas dan bersih dari tindak korupsi. Selain itu DPP PDIP hendaknya menjadikan program ini sebagai program berkelanjutan dalam kurikulum kaderisasi dan tidak hanya diselenggarakan di tingkat pengurus pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Agar upaya dalam mewujudkan kaderisasi yang ideal dapat terwujud di seluruh tingkat kepengurusan partai serta memiliki dampak yang signifikan pada pengurangan jumlah kader partai yang terjerat kasus pidana korupsi.