Citra Buruk Lembaga Perpajakan dan Ancaman Krisis Moneter

Masyarakat Kota Malang melakukan wajib pajak. Foto: dokumentasi pribadi

Dalam menjaga keseimbangan stabilitas makroekonomi suatu negara, diperlukan peran serta kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di mana dari kedua hal tersebut bersifat fundamental juga secara konstan berpengaruh satu sama lain.

Seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui bahwa sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Untuk mengendalikan tingkat penawaran dan permintaan agregat dibutuhkan adanya kebijakan fiskal salah satunya berkaitan dengan pajak.

Perpajakan di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan seperti dari sisi aturan perpajakan, pelayanan perpajakan dan mekanisme institusi di dalamnya. Dari sudut pandang makroekonomi yang telah ada, masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter bersifat sangat krusial mempengaruhi keadaan ekonomi dalam sebuah negara.

Dimulai dari kasus penganiyaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20) yang mana merupakan putra salah satu pejabat Ditjen Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo. Dandy sebagai pelaku telah melakukan tindak kekerasan di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang mengakibatkan korban hingga saat ini koma dan dirawat dalam ruangan intensif rumah sakit.

Kasus ini sudah mendapat tindak langsung dari Kemenkeu dengan pemberhentian jabatan Rafael Alun Trisambodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan akan mengoptimalkan hukum yang berjalan secara konsisten sebagai wujud integritas Kemenkeu.

Dandy juga diketahui sebagai sosok hedonis dan berfoya-foya. Hingga kemudian hal tersebut turut menyeret dunia perpajakan di Indonesia ke arah jurang negatif.

Asumsi masyarakat terkait tindak korupsi yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia semakin mencuat. Dunia perpajakan Indonesia sedang terancam dengan munculnya persepsi masyarakat yang menyebabkan mereka di mana seharusnya melaksanakan wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajak.

Transparansi pajak dinilai hanya sebatas wacana yang saat ini sudah menjadi paradigma buruk di masyarakat. Para wajib pajak dengan gamblang mengatakan bahwa ragu dengan arah penyaluran uang pajak yang mereka bayarkan selama ini.

Ketidakjelasan administrasi perpajakan negara Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana penimbun kekayaan oleh para oknum pejabat dengan berbagai penyelewengan dalam pengelolaan pajak.

Peran pajak sangat penting dalam pengelolaan perekonomian negara karena melalui pajak inilah pemerintah memindahkan sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah yang kemudian disalurkan untuk pembangunan negara di mana juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi secara moneter di Indonesia.

Penurunan penerimaan pajak dari masyarakat menyebabkan uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak dan tidak tersalurkan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau negara sehingga hal tersebut memungkinkan negara berada dalam kondisi Inflasi.

Apabila hal ini terus menerus terjadi maka akan terjadi inflasi yang tidak terkendali akibat kurang optimalnya pengelolaan ekspektasi inflasi di masyarakat. Keadaan ini menyebabkan terjadinya diskresi kebijakan fiskal yang menyebabkan volatilitas inflasi yang tinggi.

Selain dampak inflasi yang tidak terkendali, aspek yang lain yang penting adalah perekonomian moneter di Indonesia menjadi tidak stabil bahkan mengakibatkan peningkatan suku bunga riil utang pemerintah. Terdapat teori mengatakan bahwa otoritas fiskal menjadi penyebab utama dari money supply.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa akibat masyarakat yang enggan membayarkan pajak, maka perekonomian Indonesia akan terganggu dari berbagai sektor mulai dari inflasi, harga barang yang fluktuatif, investasi yang spekulatif, pembangunan negara yang terhambat dan tentunya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan sedang berbenah, penyelesaian kasus yang menyeret Ditjen Pajak akan diupayakan dengan maksimal sebagai sarana mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak berusaha menonjolkan transparansi agar kesadaran pajak dari masyarakat tidak hilang dan dapat dikendalikan.

Namun, citra perpajakan sudah negatif di mana masyarakat beranggapan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan kepada Ditjen Pajak tidak dipergunakan dengan semestinya. Ini menjadi permasalahan yang perlu segera ditemukan arah penyelesaiannya.

Kemenkeu harus berupaya agar kinerja perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan jujur, tanpa manipulasi dan administrasi yang lebih transparan, pengecekan kinerja internal dari instansi melalui pemeriksaan kekayaan para pejabat perpajakan beserta keluarganya sebelum kasus terkait merambat dan mempengaruhi berbagai sektor negara lainnya.