Membaca Bahasa Kekuasaan: Pola Komunikasi Politik di Balik Pengunduran Diri Gibran
Linguist, Dosen Universitas Islam Mulia Yogyakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Rohmatunnazilah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPolemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah berkembang melampaui persoalan hukum. Setelah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026, Gibran akhirnya menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November. Presiden Prabowo menyatakan telah menerima dan menghormati keputusan tersebut. Namun, sebelum perkembangan itu mencapai titik tersebut, publik telah menyaksikan rangkaian pernyataan dari sejumlah pejabat pemerintah yang merespons keterangan Gibran seusai bertemu Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penilaian mengenai kemungkinan langkah hukum, sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, memberikan afirmasi terhadap pernyataan Yusril. Rangkaian respons tersebut menarik dicermati bukan semata-mata karena substansi polemiknya, melainkan karena memperlihatkan bagaimana bahasa digunakan untuk menjelaskan, menegaskan, dan membentuk pemahaman publik atas suatu peristiwa politik.
Dari Persoalan Hukum ke Komunikasi Politik
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa polemik Gibran tidak hanya menyisakan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan dinamika komunikasi politik di lingkungan pemerintahan. Pernyataan Gibran seusai bertemu Presiden Prabowo memicu polemik dan mengundang respons dari sejumlah pejabat Istana. Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai isi pertemuan dan niat pengunduran diri Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan langkah hukum, sedangkan Syahganda Nainggolan secara terbuka mengafirmasi pernyataan Yusril. Rangkaian respons tersebut memperlihatkan bahwa satu peristiwa dapat dijelaskan melalui sudut pandang dan penekanan yang berbeda, bahkan oleh pejabat dalam pemerintahan yang sama. Karena itu, yang menarik dicermati bukan hanya substansi pernyataan mereka, melainkan juga pilihan kata, cara menyusun informasi, dan posisi yang dibangun melalui bahasa.
Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi masing-masing pejabat. Pernyataan seorang wakil presiden, menteri, dan kepala lembaga komunikasi pemerintah tentu memiliki konteks dan bobot institusional yang berbeda. Jabatan yang melekat pada penutur turut menentukan bagaimana sebuah pernyataan disampaikan dan diterima oleh publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Fairclough (1992) yang menempatkan wacana sebagai praktik sosial. Bahasa tidak sekadar digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa, tetapi juga berhubungan dengan relasi sosial dan kekuasaan. Dengan demikian, pilihan bahasa para pejabat dalam merespons polemik ini menjadi penting untuk dicermati, terutama dalam melihat bagaimana suatu peristiwa dijelaskan dan dimaknai di ruang publik.
Pola Komunikasi Pejabat
Perbedaan tersebut terlihat dalam rangkaian pernyataan pada 10 November 2026. Gibran menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran, termasuk agar dirinya tetap fight melalui jalur hukum di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S-1. Ia juga menyebut rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali di MA. Pemilihan kata fight menarik dicermati. Kata ini membawa nuansa perjuangan dan keteguhan. Persoalan dokumen pendidikan tidak disampaikan semata-mata sebagai proses hukum, tetapi sebagai sesuatu yang masih perlu diperjuangkan. Gibran ingin menampilkan posisi personal terhadap persoalan yang sedang dihadapinya.
Menanggapi pernyataan Gibran tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan dengan titik tekan berbeda. Mengawali keterangannya, Prasetyo menyebutkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika setelah putusan MK dan MA. Salah satu ungkapannya adalah, "beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri". Kata "menyatakan" merupakan proses verbal yang merepresentasikan tindakan menyampaikan sesuatu. Sementara itu, kata "niatan" merujuk pada kehendak atau maksud, bukan tindakan yang telah terlaksana. Perbedaan ini penting. Niat mengundurkan diri tidak dapat langsung disamakan dengan pengunduran diri yang telah disampaikan secara formal. Prasetyo juga menempatkan informasi mengenai niat tersebut di awal penjelasan, sebelum menguraikan saran Presiden dan langkah hukum yang dibicarakan.
Yusril Ihza Mahendra menghadirkan corak komunikasi yang lebih tegas. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus guru besar dan pakar hukum tata negara, pernyataannya memiliki bobot institusional sekaligus akademisi yang kuat. Melalui pernyataan “Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama.”, terlihat Yusril menggunakan frasa "tidak ada gunanya" yang mengandung evaluasi terhadap relevansi langkah hukum yang dibicarakan, sekaligus menegaskan kepastian dengan menggunakan frasa “sudah final”. Sementara itu, partikel "kan" menghadirkan kesan bahwa finalitas putusan merupakan sesuatu yang telah diketahui bersama. Pilihan bahasa tersebut memperlihatkan bagaimana evaluasi dan kepastian dirangkai untuk membangun otoritas argumentasi. Namun demikian, meskipun pernyataan Yusril merupakan penilaian pejabat sekaligus pakar hukum terhadap persoalan tersebut, tidak otomatis mengganti bunyi putusan pengadilan atau penetapan status hukum yang harus merujuk pada dokumen dan ketentuan resmi.
Berbeda dari keduanya, Syahganda Nainggolan menyampaikan pernyataan singkat, "Pak Yusril yang benar statement-nya." Syahganda memberikan evaluasi positif melalui pilihan kata benar sekaligus memberikan afirmasi terhadap pernyataan Yusril. Syahganda tidak mengulang argumentasi Yusril, tetapi mengambil posisi sebagai pihak yang menguatkan penjelasan tersebut.
Keempat pernyataan itu memperlihatkan fungsi komunikasi yang berbeda: pernyataan posisi personal, klarifikasi institusional, evaluasi hukum, dan afirmasi komunikatif. Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan pertentangan. Namun, rangkaian itu memperlihatkan bagaimana satu peristiwa dapat dibingkai melalui pilihan bahasa dan titik tekan yang berlainan.
Bahasa, Jabatan, dan Pembentukan Makna Politik
Pola komunikasi tersebut dapat dibaca melalui konsep framing Robert M. Entman (1993), yang menjelaskan bahwa makna suatu peristiwa dibentuk melalui pemilihan aspek-aspek tertentu untuk ditonjolkan, sementara aspek lainnya ditempatkan di luar pusat perhatian. Dalam peristiwa ini, Gibran membingkai persoalannya sebagai perjuangan melalui jalur hukum dengan menyebut dukungan Presiden. Respons para pejabat kemudian menghadirkan penekanan yang berbeda: Prasetyo Hadi menjelaskan konteks pertemuan dan niat pengunduran diri, Yusril Ihza Mahendra memberikan evaluasi dari perspektif hukum, sedangkan Syahganda Nainggolan mengafirmasi pandangan Yusril.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa satu peristiwa dapat memperoleh makna yang berlainan melalui cara penutur memilih dan menyusun informasi. Di sinilah pemikiran Van Dijk (2008) tentang hubungan wacana dan kekuasaan menjadi relevan. Makna tidak dibentuk oleh pilihan bahasa semata, tetapi juga oleh posisi sosial dan institusional penuturnya. Jabatan memberi otoritas tertentu pada pernyataan, sementara pilihan kata dan cara penyampaian turut membangun legitimasi di hadapan publik. Dengan demikian, respons para pejabat tersebut bukan sekadar rangkaian komentar, melainkan bagian dari proses pembentukan makna politik atas satu peristiwa.
Apa yang Perlu Dilakukan ketika Membaca Pernyataan Pejabat?
Perkembangan pada 12 November memperlihatkan perubahan dari pernyataan mengenai niat menjadi penyampaian surat pernyataan berhenti kepada Presiden dan pimpinan MPR. Perubahan ini perlu dibaca sebagai perkembangan peristiwa, bukan sebagai alasan untuk mengubah makna ujaran yang disampaikan dua hari sebelumnya. Masing-masing pernyataan tetap harus dipahami berdasarkan konteks waktu, penutur, dan kapasitasnya.
Di sinilah pentingnya membedakan antara laporan fakta, penyampaian niat, penilaian, afirmasi, dan keputusan resmi. Bahasa yang tegas tidak otomatis menjadi keputusan hukum. Dukungan terhadap suatu pernyataan juga tidak serta-merta menjadi pembuktian atas seluruh informasi yang mendasarinya. Pada akhirnya, komunikasi politik tidak selalu dibentuk melalui satu pidato atau pernyataan besar, tetapi dapat terbentuk melalui rangkaian penjelasan, klarifikasi, evaluasi, dan afirmasi dari sejumlah pejabat. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui apa yang dikatakan, tetapi juga perlu membaca bagaimana pernyataan itu disusun, siapa yang menyampaikannya, dan bagaimana satu pesan berhubungan dengan pesan lainnya. Membaca bahasa kekuasaan secara kritis merupakan bagian dari literasi demokrasi dimana kemampuan membedakan antara apa yang dikatakan, siapa yang mengatakan, dan apa yang benar-benar dapat dibuktikan.
Penulis adalah Doktor Linguistik dan Dosen Universitas Islam Mulia Yogyakarta