Membaca Diplomasi Kemanusiaan Megawati
Peminat isu ekonomi politik dan kebijakan publik. Lulusan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Robby Saragih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah dunia yang kian terfragmentasi oleh konflik bersenjata, rivalitas geopolitik dan ketimpangan ekonomi global, diplomasi internasional sering bergerak menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Politik antarnegara lebih banyak dipandu oleh kalkulasi kekuasaan sementara gagasan tentang martabat manusia, keadilan sosial dan solidaritas global kerap tersisih. Dalam konteks inilah kehadiran Megawati Soekarnoputri di Abu Dhabi pada awal Februari 2026 menjadi relevan untuk dibaca secara lebih mendalam.
Selama 2–5 Februari 2026, Megawati mengikuti rangkaian forum kemanusiaan internasional di Abu Dhabi, mulai dari kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, partisipasi dalam Human Fraternity Majlis, hingga menghadiri seremoni Zayed Award for Human Fraternity 2026. Ia hadir tanpa membawa mandat kekuasaan formal negara, namun justru dari posisi itulah suara kenegarawanan muncul. Kehadirannya menempatkan kemanusiaan sebagai titik berangkat diplomasi, sekaligus membuka ruang refleksi tentang kesinambungan gagasan kemanusiaan yang pernah dirumuskan Soekarno dan bagaimana gagasan itu tetap relevan di tengah tantangan global hari ini.
Megawati mengawali kunjungannya pada 2 Februari 2026 dengan mendatangi KBRI Abu Dhabi. Agenda ini kerap dipandang rutin, namun dalam konteks diplomasi nilai, ia menandai posisi seorang negarawan yang tetap menjaga relasi antara negara, warga dan identitas kebangsaan di luar jabatan formal. Dari titik inilah rangkaian diplomasi kemanusiaan Megawati dimulai.
Untuk memahami makna kehadiran Megawati di Abu Dhabi, relasinya dengan pemikiran sang ayah Soekarno menjadi relevan, bukan sebagai glorifikasi sejarah, melainkan kesinambungan gagasan. Sejak awal kemerdekaan, Soekarno menempatkan Indonesia dalam arus internasionalisme yang berakar pada kemanusiaan. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB tahun 1960, To Build the World Anew, Soekarno mengkritik tatanan dunia yang dibangun di atas dominasi dan eksploitasi, seraya menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin tercapai melalui kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Gagasan tersebut berpijak pada prinsip yang lebih awal ia sampaikan saat merumuskan Pancasila: “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam bumi nasionalisme.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di panggung global tidak boleh tercerabut dari tanggung jawab kemanusiaan dan keadilan sosial. Prinsip inilah yang menemukan relevansinya kembali dalam cara Megawati memaknai diplomasi hari ini.
Agenda utama Megawati berlangsung pada 3 Februari 2026, ketika ia tampil sebagai pembicara dalam forum Human Fraternity Majlis di Museum Nasional Zayed. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Zayed Award for Human Fraternity 2026, yang mempertemukan tokoh-tokoh dunia lintas negara, agama dan latar belakang untuk membahas persaudaraan manusia sebagai fondasi perdamaian global.
Dalam forum tersebut, Megawati tidak berbicara sebagai politisi partisan melainkan sebagai negarawan yang mengartikulasikan nilai universal. Diplomasi, dalam pandangannya, bukan sekadar instrumen kepentingan ekonomi atau keamanan, tetapi ekspresi tanggung jawab etis negara terhadap kemanusiaan global. Pendekatan ini sejalan dengan kritik Soekarno terhadap sistem internasional yang timpang—sistem yang, menurutnya, gagal menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.
Di tengah kecenderungan politik blok dan rivalitas kekuatan besar, diplomasi kemanusiaan yang menekankan dialog lintas peradaban dan penghormatan terhadap martabat manusia bukanlah sikap naif. Ia justru menawarkan jalan keluar jangka panjang dari siklus konflik dan ketidakpercayaan yang kini mendominasi politik global.
Bagi Soekarno, kemanusiaan tidak berhenti pada pidato atau forum internasional tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Konsep keadilan sosial yang ia letakkan sebagai sila kelima Pancasila merupakan kritik terhadap sistem ekonomi yang menindas dan menciptakan ketimpangan struktural. Negara, dalam pandangannya, wajib hadir untuk melindungi manusia dari logika pasar yang tidak berkeadilan.
Pandangan ini beresonansi dalam cara Megawati memandang kebijakan ekonomi. Ekonomi tidak dipahami semata sebagai urusan pertumbuhan dan efisiensi tetapi sebagai instrumen untuk menjaga martabat manusia. Kedaulatan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya alam diposisikan sebagai isu kemanusiaan. Ketika negara gagal melindungi sektor-sektor strategis ini, yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga hak dasar warga negara. Dalam konteks global hari ini ketika krisis pangan, energi, dan iklim semakin nyata, pendekatan ekonomi berbasis kemanusiaan menjadi semakin relevan. Pesan inilah yang secara implisit dibawa Megawati ke Abu Dhabi: bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa keadilan sosial.
Rangkaian kunjungan Megawati mencapai puncaknya pada 4 Februari 2026, saat ia menghadiri seremoni Zayed Award for Human Fraternity 2026 dan bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Qasr Al Watan. Pertemuan ini menegaskan bahwa diplomasi kemanusiaan tidak berdiri terpisah dari dialog strategis antarnegara melainkan saling melengkapi.
Abu Dhabi sebagai lokasi forum memiliki makna tersendiri. Dunia Arab dan kawasan Global South kini semakin aktif membentuk narasi alternatif terhadap tatanan dunia yang selama ini didominasi kekuatan Barat. Kehadiran Megawati dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Asia Tenggara, melalui Indonesia, memiliki kontribusi moral dan intelektual dalam diskursus global tentang kemanusiaan. Rangkaian kegiatan Megawati ditutup pada 5 Februari 2026, ketika ia menyampaikan apresiasi kepada para penerima Zayed Award. Penutupan ini menegaskan bahwa diplomasi kemanusiaan bukan peristiwa sesaat melainkan proses berkelanjutan.
Dalam berbagai pidatonya, Soekarno kerap mengingatkan bahwa dunia membutuhkan keberanian moral, bukan sekadar kekuatan material. Pesan ini terasa semakin relevan hari ini, ketika kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kemajuan etika. Megawati, melalui kehadirannya di Abu Dhabi, menunjukkan bahwa warisan pemikiran tersebut tidak berhenti sebagai sejarah melainkan terus hidup dalam praktik kenegaraan kontemporer.
Megawati di Abu Dhabi bukan nostalgia masa lalu melainkan refleksi tentang masa depan. Bahwa di tengah krisis global diplomasi dan kebijakan berbasis kemanusiaan bukanlah kemewahan idealistiss melainkan kebutuhan mendesak. Di sinilah gagasan Soekarno menemukan relevansi hari ini: "dunia hanya dapat dibangun kembali jika manusia ditempatkan sebagai pusat kebijakan dan hubungan antarbangsa".