Pasar Olahan Laut Jepang: Alasan Indonesia Belum Mampu Menjadi Eksportir Utama
Mahasiswa S1 Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Palembang
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Robi Salman Alfarisi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJepang menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumsi produk olahan laut (Processed Fish) paling tinggi di dunia. Berdasarkan data statistik perdagangan yang dikutip dari situs Observatory of Economic Complexity, Jepang menjadi negara importir terbesar kedua bagi produk olahan laut dengan nilai impor sebesar 1,69 Miliar USD pada tahun 2023 lalu. Di tahun yang sama, posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat dengan nilai impor sebesar 2,09 Miliar USD. Data ini menunjukkan posisi Jepang sebagai pasar yang strategis bagi negara-negara eksportir produk olahan laut.
Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah laut terbesar di dunia saat ini. Luas wilayah laut negara ini mencapai sekitar 6,2-6,4 juta km2. Dengan cakupan wilayah laut seluas itu, Indonesia mendapatkan keuntungan geografis dengan keanekaragaman sumber daya laut yang ada di dalamnya. Secara teoritis, hal ini seharusnya dapat menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara eksportir yang kuat dalam sektor produk olahan laut.
Kendati demikian, meskipun Indonesia telah diuntungkan dengan kondisi geografis lautnya, negara ini masih belum mampu menjadi eksportir utama dalam sektor produk olahan laut ke Jepang. Berdasarkan data yang dikutip dari Observatory of Economic Complexity, Indonesia hanya berada di posisi keempat sebagai mitra importir Jepang pada tahun 2023 lalu.
Data menunjukkan bahwa Jepang melakukan impor produk olahan laut sebesar 860 Juta USD dari Tiongkok, 403 Juta USD dari Thailand, 213 Juta USD dari Vietnam, dan 76 Juta USD dari Indonesia. Walaupun Indonesia berada di posisi empat besar, angka itu masih relatif rendah jika dibandingkan dengan tiga negara di atasnya. Apabila dibandingkan dengan Vietnam yang berada di posisi ketiga, masih ada selisih jauh sekitar 137 Juta USD bagi Indonesia untuk menggeser posisi Vietnam.
Lebih lanjut, apabila melakukan perbandingan dengan luas wilayah laut ketiga negara eksportir teratas, justru Indonesia berada di urutan pertama. Tiongkok memiliki laut dengan luas wilayah sekitar 3,0-3,5 juta km2, disusul oleh Vietnam dengan luas 417.000 km2, dan Thailand di urutan terakhir dengan luas 299.000 km2.
Jika dilihat, Tiongkok memiliki wilayah laut paling luas di antara ketiga negara eksportir teratas. Akan tetapi, dengan wilayah laut seluas itu, Tiongkok hanya mampu menyamai setengah dari cakupan wilayah laut Indonesia (6,2 juta km2). Data ini menunjukkan keunggulan Indonesia secara luas geografis wilayah laut dibandingkan dengan ketiga negara eksportir teratas.
Namun, berdasarkan data volume ekspor produk olahan laut Indonesia ke Jepang, ada kesenjangan yang terlihat antara keuntungan geografis wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia dengan nilai ekspor yang ada. Kesenjangan tersebut adalah luas wilayah laut tidak menjamin adanya peningkatan terhadap volume ekspor. Berdasarkan kesimpulan ini, dapat dimengerti bahwa terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan jumlah volume ekspor selain daripada keuntungan geografis.
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya volume ekspor produk olahan laut Indonesia ke Jepang mencakup berbagai bidang masalah yang bersifat multidimensi. Pertama, kurangnya daya jelajah kapal-kapal nelayan di Indonesia. Melalui situs resminya (2025), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sekitar 95% kapal nelayan yang terdaftar dibuat dengan bahan baku utama kayu.
KKP menjelaskan kapal yang berbahan baku kayu umumnya dibangun secara tradisional dan dinilai kurang memenuhi standar kapal perikanan global dari berbagai sisi, khususnya keamanan dan daya simpan muatan. Hal ini menyebabkan para nelayan Indonesia tidak bisa melaut terlalu jauh dari pinggir pantai karena alasan keselamatan nakhoda dan awak kapal.
Dalam sesi wawancara online yang dilakukan dengan tim media berita CNBC Indonesia (2021), Rokhmin Dahuri selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (2001-2004) menjelaskan kurangnya daya jelajah pada kapal-kapal nelayan Indonesia di perairan-perairan strategis seperti laut Sulawesi, Natuna, Banda, dan Arafura.
Beliau menyebutkan hanya sekitar 0,6% kapal perikanan yang dimiliki oleh Indonesia dengan ukuran 30 Gross Tonnage (GT), sehingga menyebabkan 90% nelayan di Indonesia hanya mampu melaut di pinggiran pantai. Masalah ini menyebabkan kurangnya pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mill yang sebenarnya menyimpan berbagai potensi kekayaan sumber daya laut di dalamnya.
Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa diasumsikan hanya sekitar 10% kapal-kapal nelayan di Indonesia yang mampu untuk melaut hingga ke tengah ZEE. Dengan angka hanya sebesar itu, Indonesia sudah berada di posisi empat besar dengan nilai ekspor sebesar 76 Juta USD. Maka, seberapa besar potensi volume ekspor yang bisa didapat oleh Indonesia apabila angka 10% tersebut naik hingga 20-50% atau bahkan lebih tinggi lagi?. Hal ini mungkin terjadi apabila modernisasi pada kapal-kapal nelayan dilakukan secara besar-besaran pada waktu-waktu setelahnya.
Kedua, struktur industri yang belum terorganisir. Ketika berbicara mengenai sebuah industri, yang dilihat bukan hanya masalah teknis lapangan, akan tetapi juga masalah struktural di dalamnya. Di Indonesia, industri perikanan kita masih belum terorganisir secara baik dari hulu ke hilir. Dari hulu, masalah-masalah produksi seperti daya tangkap kapal, produktivitas budidaya, kualitas hasil tangkapan yang tidak sama, hingga stabilitas pasok masih belum terentaskan dengan begitu baik.
Di bagian distribusi, efisiensi biaya dan menjaga mutu ikan yang sudah berada di daratan juga merupakan tantangan yang begitu rumit. Hingga di bagian hilir, kebanyakan produk olahan laut yang didapat hanya dijual secara mentah tanpa melalui pengolahan yang dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut ke pasar global.
Sejalan dengan hal tersebut, Doni Arwin selaku staf khusus dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyebutkan pentingnya melakukan hilirisasi pada industri perikanan di Indonesia (CNBC Indonesia, 2025). Beliau menjelaskan peningkatan volume ekspor harus diiringi dengan peningkatan kualitas mutu produk dan pengentasan masalah struktural yang ada.
Dalam hal ini, produk-produk olahan laut haruslah mampu diolah dengan baik sehingga meningkatkan nilai jual ke pasar global. Selain itu, sistem ekonomi yang terorganisir harus dibentuk sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga pada nelayan dan masyarakat pesisir itu sendiri.
Kesimpulannya, meskipun Indonesia diuntungkan melalui geografis wilayah lautnya yang begitu luas, hal ini tidak menjamin pada peningkatan volume ekspor produk olahan lautnya ke pasaran Jepang. Dua masalah utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya daya jelajah pada kapal-kapal nelayan dan sistem yang kurang terorganisir dengan baik pada industri perikanan dari hulu hingga ke hilir.
Dengan melakukan perbaikan pada kedua masalah ini, kemungkinan untuk meningkatkan volume ekspor menjadi semakin tinggi. Dengan begitu, harapan Indonesia untuk menjadi eksportir utama dalam hal produk olahan laut ke pasaran Jepang semakin terbuka lebar.