Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi

Ilustrasi Partai Peserta Pemilu Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Ketika masuk pada tahun politik sampai dengan saat ini, istilah demokrasi, politik, dan pemilu akan terus kita dengar didiskusikan, dan dibicarakan. Bahkan, tak jarang menjadi perdebatan di berbagai elemen yang ada. Baik itu secara langsung di dunia nyata, di media sosial, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia sendiri dimulai dari demokrasi perlementer sampai dengan demokrasi pasca reformasi seperti yang kita anut pada sampai hari ini.

Demokrasi di Indonesia sendiri mengalami pasang-surut perkembangannya karena dipengaruhi oleh sejarah dan politik. Pembicaraan mengenai demokrasi tidak bisa terlepas dari yang namanya pemilu. Ini adalah sarana masyarakat Indonesiamemilih pemimpin dalam cakupan periode kepemimpinan lima tahun ke depan.

Pemilu kian mendekat akan menghampiri masyarakat di seluruh Indonesia. Ketika pada momentum pemilu ataupun tahun politik seperti ini, baik itu pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) dan wakil presiden, biasanya istilah yang sering kita dengar yaitu terkait dengan polarasi.

Pesta demokrasi melalui pemilu, baik itu pileg maupun pilpres merupakan sarana untuk memilih pemimpin. Pemilu juga merupakan salah satu aspek dari demokrasi. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, masyarakat menjadi objek utama dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang datang dalam setiap satu kali dalam lima tahunan ini.

Masyarakat juga memiliki kedaulatan yang sangat tinggi pesta demokrasi ini. Pada catatan penulis lewat tulisan ini ada beberapa poin yang akan dibahas terkait dengan perayaan demokrasi tanpa adanya polarasi.

Perayaan Demokrasi Tanpa Adanya Polarisasi

Gegap gempita pemilu 2024 mulai terasa hingga saat ini. Masih melekat pada ingatan bahwa pemilu 2019 lalu polarisasi itu terjadi karena perbedaan friksi yang pada dua calon presiden dan wakil presiden kala itu dan juga hadirnya isu SARA.

Sebagai negara yang menjalankan paham demokrasi indonesia juga merupakan negara yang memiliki DNA sebagai negara yang bhineka tunggal ika yang dikenal dengan keberagaman maupun kemajemukannnya.

Artinya demokrasi di Indonesia menyatukan perbedaan yang ada pada masyarakatnya, baik itu perbedaan dari segi suku, agama,rasa maupun budaya semua ada di Indonesia. Begitupun dengan perbedaan politik pada saat pemilu dalam negara demokrasi.

Hal yang lumrah dan biasa ketika temui, karena juga demokrasi harus dijaga agar tidak menjadi ajang pertarungan yang menggerus pilar-pilar kerukunan dan keutuhan kita sebagai bangsa. Dalam momen pemilu yang akan datang, saatnya masyarakat/pemilih mulai dewasa dalam berdemokrasi.

Terutama dalam hal memilih pemimpin, agar tidak ada lagi polarisasi di tengah masyarakat dikarenakan perbedaan pilihan, ras, suku, agama dan lainnya. Harusnya isu polarisasi itu harus dikubur dalam-dalam lagi.

Juga saatnya bagi para elite politik, politisi di tingkat lokal lebih-lebih di tingkat nasional agar dapat memberikan contoh maupun memberikan kesadaran, juga pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Tujuannya, agar pada pesta/perayaan demokrasi pada 2024 mendatang tidak terjadi lagi polarisasi yang dapat memecah belah sesama anak bangsa seperti pada pemilu 2019 lalu. Para elite politik pun mesti memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Demikian halnya dengan calon pemimpin yang bisa menawarkan ide maupun gagasannya kepada masyarakat terkait visi dan misi dalam membangun bangsa dan negara ke depannya.

Sudah waktunya perayaan demokrasi lewat pemilu tahun 2024 mendatang akan dirayakan dengan riang dan gembira dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pemilu.

Berbeda dalam berdemokrasi juga menjadikan kita tahu bahwa sesungguhnya perbedaan yang ada akan menyatukan demi terwujudnya kesejahteraan dan cita-cita secara bersama dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia.