Kami Butuh Harga Pangan yang Terjangkau, Bukan Kompor Baru!

Ilustrasi Seseorang Pusing dengan Harga Pangan yang Mahal. Sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/living-cost-inflation-crisis-high-gas-2162437299

Kabar terbaru datang dari berita terkait dengan anggaran sebesar Rp340 miliar telah dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan alat memasak berbasis listrik (rice cooker) secara gratis kepada 500.000 calon penerima manfaat. Pemberian penanak nasi ini dilakukan berdasarkan pada inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Indonesia untuk mengawasi serta mendorong penggunaan peralatan memasak berbasis listrik sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama gas LPG, dalam proses memasak.

Terdapat beberapa informasi tambahan yang terkait dengan pernyataan tersebut. Salah satu informasi tambahan yang dimaksud adalah peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 mungkin berisi pedoman resmi terkait dengan pelaksanaan program pemberian peralatan memasak berbasis listrik. Peraturan ini kemungkinan akan menjelaskan rincian teknis seperti persyaratan calon penerima manfaat, alokasi anggaran, jenis peralatan memasak yang disediakan, dan elemen-elemen lainnya. Petunjuk Teknis yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023 mungkin akan memberikan rincian lebih lanjut tentang implementasi program tersebut. Ini bisa mencakup tahapan aplikasi, prosedur penerimaan peralatan memasak berbasis listrik, dan bagaimana program akan dijalankan.

Jika menilik lebih jauh, salah satu tujuan program ini adalah untuk mengurangi penggunaan gas LPG dalam kegiatan memasak. Gas LPG adalah sumber energi yang umum digunakan untuk memasak di rumah tangga, dan peralihan ke peralatan memasak berbasis listrik diharapkan akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan kebersihan lingkungan. Program ini akan memberikan insentif kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti rumah tangga dengan tingkat daya listrik tertentu atau yang berada di wilayah dengan pasokan listrik yang stabil.

Dengan kata lain, kebijakan yang diambil pemerintah mendukung energi bersih, juga dikenal sebagai energi hijau atau energi ramah lingkungan yang merujuk pada sumber energi dan teknologi yang menghasilkan daya tanpa atau dengan emisi polutan atmosfer yang sangat rendah. Energi bersih dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa peralatan memasak berbasis listrik dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti gas LPG. Ini berarti bahwa penggunaan peralatan memasak berbasis listrik dapat membantu mengurangi emisi polusi dan dampak negatif lainnya pada lingkungan. Program semacam ini adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menggabungkan kebijakan energi bersih dan dukungan untuk teknologi memasak yang lebih ramah lingkungan, sehingga menjaga kualitas udara dan lingkungan serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, di balik tujuan tersebut, beberapa anggota DPR RI, termasuk Wakil Ketua Komisi IX Kurniasih Mufidayati, telah mengungkapkan kritik terhadap program ini. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks kenaikan harga beras yang merupakan komoditas utama, prioritas seharusnya adalah memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau dan ekonomis daripada memberikan bantuan alat memasak nasi.

Ilustrasi Perekonomian Naik dan Turun. Sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/stock-market-forex-trading-graph-candlestick-552445588

Kritik tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap penggunaan dana dalam situasi ekonomi yang sulit, terutama saat harga pangan, terutama beras, mengalami kenaikan. Argumentasi dari pihak kritik menekankan pentingnya fokus pada kebijakan yang mendukung stabilitas harga pangan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama oleh ibu rumah tangga yang sangat bergantung pada harga pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Perdebatan ini mencerminkan variasi pendapat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara.

Dalam konteks kenaikan harga beras dan pangan pokok lainnya, beberapa berpendapat bahwa prioritas utama seharusnya adalah menjaga agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat. Subsidi harga pangan mungkin dianggap lebih relevan dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan yang signifikan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kurangnya sinkronisasi antara berbagai kebijakan pemerintah, di mana di satu sisi pemerintah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ubi-ubian sebagai alternatif karena harga beras tinggi, sementara di sisi lain memberikan bantuan berupa alat memasak nasi. Terakhir, ada keprihatinan terkait dengan pengeluaran anggaran yang signifikan untuk program semacam ini dan apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks debat ini, para pemangku kepentingan seperti anggota DPR dan pemerintah mungkin akan terus berdiskusi untuk menentukan prioritas kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi ekonomi saat ini. Selain itu, mungkin perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait data ekonomi dan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah yang terbaik dalam konteks saat ini.

Ilustrasi Kenaikan Harga Beras dan Bahan Pokok. Sumber: https://www.shutterstock.com/image-illustration/increasing-inflation-rising-grocery-prices-surging-2092528681

Jika harga beras dan bahan pokok lainnya naik secara signifikan, maka dapat melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup secara signifikan. Dari sudut pandang ekonomi, konsep harga pangan terjangkau lebih menekankan pada aksesibilitas, yaitu aksesibilitas. kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli pangan pokok dengan harga yang wajar, tanpa mengorbankan kebutuhan pokok lainnya.

Stabilitas pangan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mencegah kelaparan di masyarakat. Meningkatnya harga beras, yang merupakan makanan pokok di banyak negara, dapat berdampak negatif terhadap gizi dan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Akibatnya, subsidi harga pangan, salah satu alat kebijakan yang digunakan pemerintah, dapat membantu menjaga harga beras dan bahan pokok lainnya tetap terjangkau oleh masyarakat. Kurangnya akses terhadap pangan yang terjangkau dapat menyebabkan gizi tidak seimbang dan masalah kelaparan, yang mempunyai dampak kesehatan jangka panjang dan dapat mengancam pembangunan manusia. Dengan demikian, menjamin ketersediaan dan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh masyarakat merupakan tujuan penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan mengatasi kesenjangan.

Kritik terhadap alokasi anggaran kompor listrik dalam konteks kenaikan harga pangan menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan pemerintah. Meskipun program seperti penyediaan peralatan memasak listrik dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam hal kebersihan lingkungan dan penggunaan energi yang lebih efisien, pada saat krisis ekonomi atau kenaikan harga pangan, mungkin lebih masuk akal untuk fokus pada kegiatan yang secara langsung mempengaruhi vitalitas masyarakat terhadap akses terhadap makanan.