Opini: Hilirisasi dan Transparansi dalam Tata Kelola Pertambangan

Ilustrasi tata kelola pertambangan (Sumber: https://pixabay.com/id/

Pemerintah Indonesia saat ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan manajemen industri eksploitasi melalui dua metode utama untuk hilir dan meningkatkan transparansi. Kedua tahap ini, jika dilakukan dengan cara yang koheren, memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

Sumber program tambang didorong oleh pemerintah tidak hanya untuk tujuan meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga memperkuat independensi ekonomi nasional. Berkat pembangunan lokakarya casting, industrialisasi dan larangan bahan baku, pemerintah mencoba memastikan bahwa kekayaan alami Indonesia membawa banyak keuntungan bagi populasi. Ini adalah kemajuan dalam mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah produk dasar dan membangun landasan ekonomi berbasis industri.

Namun, menurunkan sumber harus didukung oleh manajemen yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya pemindaian melalui sistem pemantauan Minerba dan implementasi transparansi dalam lisensi adalah langkah-langkah lanjutan harus sangat dihargai. Dengan sistem ini, pemerintah dapat meminimalkan ruang korupsi, meningkatkan pengawasan produksi dan memastikan bahwa seluruh proses perizinan dan operasi dapat diawasi oleh publik. Bagaimanapun, tantangan besar masih menaungi, terutama dalam hal implementasi. Ketidak konsistenan kebijakan inter organisasi, pengawasan rendah di daerah, serta potensi konflik kepentingan untuk memberikan lisensi selalu merupakan tugas yang serius. Tidak memperkuat kapasitas organisasi pemantauan dan kerja sama dengan masyarakat sipil, serta menerapkan sanksi ketat pada pelanggaran dan eksploitasi, akan sulit untuk memenuhi standar yang diharapkan.

Akhirnya, keberhasilan staf editorial dan transparansi di bidang eksploitasi sangat tergantung pada komitmen pemerintah tidak hanya untuk membuat kebijakan kertas yang baik tetapi juga bersih, konsisten dan mendukung kepentingan jangka panjang negara. Manajemen eksploitasi yang efektif adalah prasyarat mutlak untuk keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.***

Ronaldin, Mahasiswa S2 UPN "Veteran" Yogyakarta